Sehingga kedepan dapat menjalankan bisnis usaha pengelolaan aspal tersebut, tanpa sewa dengan pihak lain.
Saat ditanya mengenai modal yang sudah diserahkan sebesar Rp 10 miliar tersebut, Yoan mengaku, dana tersebut sudah terpakai sekitar 40 persen.
Yoan Dinata mengatakan, jika awalnya PT Siginjai Sakti memprioritaskan 3 bisnis, diantaranya adalah pengelolaan TPA Talang Gulo, pengelolaan jaringan gas dan pengelolaan aspal.
Namun belakangan terjadi pergeseran karena TPA Talang Gulo ini sudah berbentuk BLUD dan untuk jaringan gas masih dikelola oleh PT JII, BUMD milik Pemprov Jambi.
"Seyogyanya memang jaringan gas ini dikelola oleh pemerintah Kota Jambi karena saat ini sudah memiliki BUMD sendiri. Sama seperti di daerah lain itu yang mengelola adalah BUMD milik pemerintah daerahnya sendiri. Karena ini merupakan marwah," katanya.
Selain itu, PT Siginjia Sakti sebenarnya juga diproyeksikan untuk menjalankan bisnis transportasi angkutan perkotaan.
Bisnis tersebut dilakukan dengan subsidi oleh Pemkot Jambi. Namun hal tersebut juga tidak berjalan dan ditolak oleh PT Siginjai Sakti.
Manajer Keuangan PT Siginjai Sakti, Sapta Diraharja mengaku, untuk pengelolaan jaringan transportasi angkutan kota, manajemen PT Siginjai Sakti menilai harus disubsidi penuh oleh pemerintah daerah.
"Kalau tidak disubsidi penuh, maka kami tidak sanggup menjalankannya, karena dalam hitungan kami itu tidak masuk," jelasnya.
Dalam hitungan awal pemerintah Kota Jambi hanya akan memberikan subsidi sebesar Rp 6 juta per angkutan per bulan.
Namun dalam kajian PT Siginjai Sakti, untuk bisa menjalankan bisnis tersebut harus disubsidi sebesar Rp 12,5 juta per bulan.
Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Yasir menilai jika Pemerintah Kota Jambi harus duduk bersama untuk menyatukan visi dan misi dengan BUMD yang baru terbentuk tersebut.
Jangan sampai PT Siginjai Sakti menjadi benalu di dalam APBD Kota Jambi.
"Duduk bersama dulu. Jangan sampai nanti disuntik modal terus tapi tidak jelas arahnya ke mana," katanya.
Nasrul Yasir meminta pemerintah Kota Jambi mengevaluasi kinerja selama beberapa tahun ke belakang.
"Jadi dievaluasi di mana kurangnya, di mana lebihnya. Tidak cukup hanya sebatas direksi dan pemkot saja, tapi wakil rakyat (DPRD) harus terlibat, karena dia ikut mengesahkan anggarannya," katanya.