Boleh jadi ambyar pula hasil-hasil survei terhadap pasangan calon selama ini oleh berbagai lembaga untuk memetakan perkembangan tingkat elektabilitas kandidat. Bagi kalangan warga petani dusun itu, hasil-hasil survei elektabilitas agaknya terbaca sebagai membikin bingung.
Belum lagi kehadiran para calon anggota legislatif untuk mendapatkan suara di dusun-dusun yang menjadi bagian daerah pemilihannya. Warga petani dusun sebagai calon pemilih mengeluarkan ajian kearifan demi menjaga keharmonisan, kultur kekeluargaan, dan hubungan bertetangga yang lebih berjangka panjang ketimbang periode lima tahunan pesta pemilu.
Pada obrolan itu, mereka dengan ringan berbagi kabar kesediaan caleg dari berbagai parpol yang menjangkau dusun untuk mewujudkan keperluan bersama warga, seperti dalam wujud pembangunan talud, perbaikan infrastruktur pertanian dan jalan dusun, serta fasilitas bersama lainnya.
Sepertinya, hal itu masuk ranah praktik transaksional politik dan juga ada suatu kehilangan kerahasiaan pilihan personal warga dusun dalam pemilu. Akan tetapi, mungkin pula suatu kearifan dan kebijakan masyarakat basis dengan tingkatan literasi politik dimiliki, yang bisa mereka tempuh secara berterima dalam politik praktis skala tersebut.
Tak ada yang sungguh-sungguh pilihan pribadi bagi warga petani dusun atas calon pilihan, namun pemilu legislatif menjadi titik kesempatan arif dan jangka singkat mereka untuk menghadirkan macam-macam kebermanfaatan bagi masyarakat basis.
Begitu pula, tak ada caleg menguasai penuh suara masyarakat sedusun. Seorang caleg dengan kinerja pemuka kelompok konstituen dusun memperoleh jumlah suara tertentu dari warga karena telah memenuhi kebutuhan dusun, seperti berupa pembangunan talud.
Kandidat legislatif lain, di dusun yang sama, mengeluarkan daya logistik untuk mewujudkan alat kesenian, sedangkan calon lain membuatkan teratak, memberikan perangkat sinoman, atau membangun pos ronda.
Total jumlah calon pemilih dibagi secara baik untuk memberikan suara kepada para caleg yang mendatangi dusun. Para tokoh informal mereka dengan kewibawaan dusun menjadi penjamin warga hadir ke tempat pemungutan suara (TPS).
Terlebih, panitia pemungutan pada umumnya diambil dari sejumlah warga setempat, sehingga dapat diketahui dengan cepat oknum warga yang masih absen ke TPS pada hari pemilihan. Sebaliknya, oknum yang menjadi bagian kultur kekerabatan dusun, tentu ewuh pekewuh dengan warga setempat lainnya jika tak menampakkan batang hidung di tempat kerumunan pemilihan.
Andaikan saja terjadi serangan fajar berupa pembagian sejumlah uang, pada waktu tak lama warga dusun membincangkan dalam banyak kesempatan sehari-hari mereka, supaya genggaman malu berkepanjangan karena transaksi politik itu segera beralih kepada caleg, sebagai pembeli suara untuk kursi yang diincar.
Sejumlah pengamat politik memang mengutarakan bahwa keputusan parpol dengan para elitenya dalam menawarkan kandidat, belum tentu sepenuhnya sejalan dengan keputusan massa calon pemilih saat memberikan suara.
Demikian pula survei keterpilihan kandidat oleh berbagai lembaga, bukan jaminan utuh atas hasil perolehan suara pada hari pemilihan.
Terlebih warga petani dusun dengan pemahaman atas "Negara mawa tata, desa mawa cara", nampaknya memiliki logika kearifan sendiri untuk ikut menyukseskan pesta pemilihan umum. (ant)