Ailangga ke Jambi, Targetkan Pemenangan Prabowo- Gibran 80 Persen
JAMBI, JAMBIEKSPRES-Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan sebanyak 80 persen pemilih partainya di Jambi akan mendukung pemenangan Prabowo- Gibran.
Hal itu diungkapkannya dalam konsolidasi Partai Golkar di Jambi pada Sabtu (27/1/2024).
"Insyaallah 80 persen pemilih Golkar di Jambi memilih pak Prabowo - Gibran. Sedangkan daerah lain masih 70 persen tapi di Jambi sudah 80 persen dan pemenangan pak Prabowo sudah di atas 50 persen," kata Ketum Golkar itu.
Disinggung kenapa tidak genap 100 persen pemilih Golkar menambatkan pilihannya ke Capres dan Cawapres Nomor Urut Dua itu ?. Airlangga beralasan karena dalam pemilu rata-rata partai politik mendukung pasangan yang diusung partai angka tertingginya berada di 80 sampai 83 persen.
"Jadi berdasarkan pemilu yang lalu partai Golkar mendukung sekitar 54 persen. Tetapi saat sekarang berdasarkan hasil survei sudah 70 persen jadi sudah relatif tinggi," jelas pria yang juga Menko Perekonomian RI ini
Lebih lanjut ditanyakan sanksi jika ada kader partai Golkar yang membelot mendukung pasangan Capres dan Cawapres lainnya, Airlangga tak menjawab secara gamblang.
"Tidak perlu berandai-andai pemilu sebentar lagi tanggal 14 Februari 2024," ucapnya di dampingi Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus dan Ketua DPD Golkar Jambi Cek Endra.
Untuk hal lainnya, target pemenangan Golkar di Jambi 20 persen yang ditetapkan DPP, Airlangga memprediksi bisa tercapai. "Dari data yang ada target DPP untuk 20 persen insyaallah Jambk sudah bisa mencapai," ucapnya.
Sementara ketika disinggung terkait sikap partainya terkait Pilkada serentak yang kabarnya akan dipercepat, ia menyatakan akan diumumkan dalam waktu dekat. "Itu sedang diajukan Surat Presiden (Supres) nya ke DPR, jadi biarkan DPR yang membahas," katanya.
Namun Airlangga menyatakan Partainya setuju Pilkada dipercepat. Karena alasan lebih cepat lebih baik. "Partai Golkar setuju dipercepat bulan September," katanya.
Terkait hal lainnya, terkait keberpihakan Presiden pada pasangan Capres menurut Airlangga merupakan hak konstitusional warga negara termasuk oleh seorang Presiden. "Saya berulang kali mengatakan itu suatu hal yang dimungkinkan oleh konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, dan (keberpihakan, red) itu suatu hal yang biasa saja," terangnya. (aba)