Sampai Desember 2023
JAKARTA-Presiden Joko Widodo menjawab tentang keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada kepemimpinan nasional selanjutnya.
Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN sudah diamanatkan dalam undang-undang.
"IKN ini ada undang-undangnya. Undang-undang itu didukung oleh 93 persen fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apa lagi yang mau ditanyakan? 93 persen loh," kata Presiden disela kegiatannya meninjau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis.
Dia menyampaikan yang dilakukan pemerintahan saat ini adalah menyiapkan pembangunan Istana serta kantor Presiden dan Wakil Presiden, kementerian, termasuk juga listrik, air dan infrastruktur dasar.
Pemerintah juga mempercepat masuknya investor swasta dan dunia usaha.
Menurutnya, sejak dua-tiga bulan lalu sudah mulai dibangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, sekolah hingga pusat latihan sepak bola.
Presiden mengatakan sampai dengan Desember akan ada realisasi pembangunan senilai Rp45 triliun.
"Tapi memang ini sekali lagi bukan proyek untuk tahun depan. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bisa juga 10 tahun, kalau swastanya kencang kenapa tidak? Jadi sekali lagi 20 persen anggaran dari APBN, 80 persen dari private sector," terangnya.
Dia mengatakan infrastruktur listrik di IKN juga sudah siap. Presiden juga sudah meminta pihak terkait menyiapkan instalasi kabel listrik bawah tanah agar IKN menjadi ibu kota yang indah dan rapi.
"Bawah tanah semuanya kabelnya," terangnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan terdapat 32 paket pekerjaan pembangunan IKN Nusantara yang dibangun dengan metode rancang bangun atau design and build.
"Memang terdapat 32 paket pekerjaan konstruksi dengan metode design and build dari total 85 paket pekerjaan fisik di IKN," ujar Ketua Bidang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Trisasongko Widianto di Jakarta, Kamis.
Trisasongko Widianto mengatakan, total pekerjaan fisik di IKN sampai dengan saat ini sebanyak 85 paket.
Dari 85 paket ini, Kementerian PUPR membaginya menjadi dua gelombang (batch) yakni batch 1 dan batch 2. Batch 1 adalah kontrak-kontrak pekerjaan fisik yang penandatanganan kontraknya sebelum Maret 2023. Sedangkan batch 2 yakni paket-paket pekerjaan fisik yang berkontrak setelah Maret 2023.