“Skema yang ketiga itu terkait yang Bungo dan Tebo, mereka dari sana langsung ke Pelabuhan Dagang dengan kendaraanya kita batasi sekitar 400,” pungkas Johansyah.
Sementara itu Sekda Sudirman menyatakan skema ini belum akan dilaksanakan langsung. Karena akan dilakukan uji coba dengan tujuan tak terjadi kemacetan.
"Untuk memulai tak perlu skala besar kita coba dulu jalur sungai sedikit dulu seperti 50, kita sudah peta kan perusahaannya apa, asosiasi supirnya, dan menjadi tanggung jawab perusahaan," akunya.
Sudirman menegaskan waktu pelaksanaan skema angkutan batu bara ini belum ditetapkan. Tahapannya nanti setelah ditandatangani Forkopimda, Bupati dan Walikota maka nanti akan diinformasikan pemberlakuannya. "Saat ini dioptimalkan jalur air, karena kita tak bisa menutup kebutuhan batu bara karena kebutuhan nasional dan internasional, dan seperti PLN juga telah kontrak," sampainya.
Sekda mengakui rapat ini juga terkait adanya surat Kementerian ESDM yang menerangkan ada 28 perusahaan batu bara Jambi yang telah bekerjasama dengan PLN. Dalam rangka pemenuhan listrik. "Kementerian memohon untuk difasilitasi, agar PLN Sumatera tidak mati karena bahan baku batu bara tidak bisa diproduksi karena sudah kontrak, dan itu menjadi bahan pertimbangan," akunya.
Ditanyakan terkait, adanya silang pendapat pimpinan PLN daerah Sumbagsel yang menyebabkan malah pasokan listrik sumatera surplus tahun ini alias tak ada pengaruhnya dengan batu bata Jambi ? Sekda menjawab singkat.
"Saya tak tahu percis, cuma kita kan mempercayai surat Kementerian ESDM, bahwa ada kerjasam 28 perusahan IUP Batubara dengan PLN itu," akunya.
Meski demikian, ia keukeuh menyebut tetap mengoptimalkan lima jalur sungai. Dan bagi yang tak bisa jalur sungai tetap diberi ruang namun porsi kendaraan yang tak banyak. (*)