JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Center of Reform on Economics (CORE) menyatakan bahwa dari survei yang dilakukan terhadap 534 responden berbagai usia, sepakat bahwa program terpenting untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia yakni melalui subsidi pendidikan dan kesehatan.
Survei tersebut melibatkan 23 etnis atau suku di 23 provinsi dengan mempertanyakan lima isu penting, serta program untuk menyelesaikannya dengan pembagian dimensi pendapatan mulai dari Rp1 juta-Rp15 juta ke atas.
"Ini semua usia menyatakan tidak ada bansos dalam strategi pengentasan kemiskinan, tidak masuk, empat besar pun tidak masuk. Semua bilang yang utama adalah subsidi pendidikan dan kesehatan," kata Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta.
BACA JUGA:Kemendikbudristek Instruksikan PTN Akselerasi Program dan Anggaran
BACA JUGA:Kemendikbudristek Instruksikan Sekolah Optimalisasi BOSP dengan Cepat
Lebih lanjut Faisal mengatakan dari profil responden yang didominasi oleh Gen Z (17-26 tahun), dan berpendidikan S1 tersebut, selain mengedepankan subsidi pendidikan dan kesehatan, didapatkan juga program yang mesti dijalankan yakni pelatihan keterampilan, pelibatan masyarakat miskin dalam program pemerintah, serta bantuan modal usaha.
Dia mengatakan penilaian masyarakat tentang cara mengentaskan kemiskinan, secara garis besar berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
"Jadi semuanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, bukan cash transfer, bukan dikaitkan dengan charity," ujarnya lagi.
Ia juga mengatakan, masyarakat turut memberikan penilaian terkait program utama untuk menyelesaikan pengangguran.
BACA JUGA:Kemendikbudristek Buka Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka
BACA JUGA:Kemendikbudristek : Kuota KIP Kuliah 2024 Capai 985.577 Mahasiswa
Dari hasil survei yang dilakukan menyatakan bahwa generasi muda menginginkan adanya penyediaan lapangan pekerjaan, sedangkan masyarakat yang berpenghasilan Rp1 juta-Rp7 juta meminta adanya pelatihan keterampilan dan pemberdayaan.
"Untuk gen Z dan milenial menyatakan bahwa penyediaan lapangan kerja, lalu nomor dua pelatihan keterampilan dan pemberdayaan. Kalau berdasarkan pendapatan menginginkan pelatihan itu nomor satu," katanya pula. (ant)