SAROLANGUN, JAMBIEKSPRES.CO –Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tengah melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2025.
Plt Kepala Bappeda Sarolangun, Hazrian mengatakan, bahwa Musrenbang RKPD Kabupaten Sarolangun dalam rangka menyusun RKPD kabupaten Sarolangun tahun 2025, dengan memenuhi amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi, pengendalian pembangunan Pemerintah Daerah.
” Pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan guna membahas rencana RKPD dan wahana antar pihak pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
BACA JUGA:Program BSPS dan Dumisake di Sarolangun Masih Berlanjut
BACA JUGA:Jumlah Penduduk di Kabupaten Sarolangun Naik
Dijelaskannya, bahwa Rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan sejak awal tahun 2024, yang dimulai Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan dengan menghasilkan sebanyak 1.243 usulan dari masing-masing kecamatan, forum konsultasi publik, forum gabungan perangkat daerah, forum pokir DPRD dan tahapan terakhir proses perencanaan penyusunan RKPD tahun 2025 adalah kesepakatan Musrenbang RKPD kabupaten Sarolangun.
”Atas nama penyelenggara kami mohon maaf bila kegiatan Musrenbang RKPD kabupaten Sarolangun terdapat hal-hal yang berkenan,” katanya.
Sementara itu, PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri mengatakan, bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah tidak ada satu rupiah pun di dalam APBD tanpa ada perencanaan, makanya penyusunan RKPD memakan waktu yang lama dengan memperhatikan kemampuan Keuangan daerah dalam APBD kabupaten Sarolangun sangat terbatas sehingga memang dalam proses penyusunan RKPD ini harus benar-benar skala prioritas.
”Mana yang bisa diusulkan ke Provinsi dan mana yang bisa diusulkan ke Pusat, dan nanti kita menyelaraskan program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.
BACA JUGA:Jadi Temuan Bawaslu, Pergeseran Suara di Sarolangun Diserahkan ke Tim Sentra Gakkumdu
BACA JUGA:Pengusaha dan Pelabuhan Tak Siap Atur Angkutan, Mobilitas Batubara Sarolangun-Batanghari Distop
Bachril Bakri juga menyebutkan pada tahun 2023 ada perbaikan capaian, yakni meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 sebesar 0,4 poin, dari IPM 70,89 Tahun 2022 menjadi IPM 71,29 tahun 2023.
Angka pengangguran juga mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,11 persen, dimana pada tahun 2022 angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sarolangun sebesar 5,22 persen dan menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,09 persen.
”Sementara Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan dari angka Harapan hidup tahun 2022 besar 69,46 tahun menjadi 69,70 tahun pada tahun 2023. Tema RKPD akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam merangkai mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau,” ujarnya.
Selain itu, arah kebijakan pembangunan Sarolangun tahun 2025 yakni percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, pengangguran terbuka, dan Penurunan kemiskinan ekstrem, pengembangan dan peningkatan produk pertanian, tanaman pangan dan holtikultura, perikanan dan perkebunan dan peningkatan investasi daerah dan PAD.