JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Belakangan ini, komentar terkait kualitas pelayanan publik di Kota Jambi tengah menjadi sorotan tajam. Baik masyarakat maupun para anggota DPRD Kota Jambi.
Terutama mengenai pelayanan di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Kota Jambi, yaitu Abdul Manap dan Abdurrahman Sayuti.
Seperti dalam Paripurna yang digelar untuk membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap LKPJ Walikota Jambi 2023, Anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi Demokrat Kebangsaan, Rominop, menyoroti penurunan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, situasi ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Rominop menegaskan bahwa pelayanan publik seharusnya meningkat dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun faktanya justru terjadi penurunan.
BACA JUGA:Fenomena Gerhana Bulan Punumbra yang Muncul Sore Ini Bisa Dilihat di Jambi?, Simak Jadwalnya Disini
Penurunan dalam bidang Pelayanan Publik ini, menjadi perhatian serius para legislator.
Bahkan mereka mendesak supaya Penjabat (Pj) Walikota Jambi untuk berani melakukan evaluasi pegawai, termasuk melakukan rotasi, dan mutasi pegawai yang dianggap bekerja tidak maksimal. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi.
Fauzi mengatakan, seorang Pj Walikota bisa melakukan evaluasi kinerja bawahannya.
Ia memberikan contoh terkait persoalan di RSUD Abdul Manap itu sudah terjadi berulang-ulang dan menjadi keluhan masyarakat.
"Pelayanan memang seperti yang tidak punya BPJS, atau Kartu Jambi Bugar, kadang-kadang di tolak. Kadang masyarakat melapor, dan kita tindaklanjuti baru pasien bisa ditangani. Saya Pikir faktor kemanusiaan sajalah. Apalagi sekarang BPJS sudah terkoneksi dengan NIK. Kami minta evaluasi kinerja ini dipercepat," ungkapnya.
BACA JUGA:Gadis 15 Tahun Diperkosa Teman Sendiri, Korban Dicekik dan Diancam Dibunuh
BACA JUGA:Ponpes Terancam Disanksi Jika Terbukti Terlibat Dalam Kasus Tewasnya Santri Airul