JAMBI - Secara nasional, APBN terjaga surplus dengan kinerja secara keseluruhan on-track. Realisasi Belanja Negara hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp470,3 triliun atau 14,1% pagu APBN. Seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN hingga 15 Maret 2024 masih mencatat surplus, namun perlu mengantisipasi perlambatan Pendapatan Negara.
APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan. Peran APBN sebagai shock absorber didukung dengan kondisi perkonomian regional yang solid, termasuk Provinsi Jambi. Kinerja baik perekonomian level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,03% (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai sektor, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,83%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,31%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,30%.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi, Burhani AS melalui siaran rilisnya mengatakan, APBN regional Jambi tetap solid mendukung perekonomian masyarakat. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.084,21 miliar atau sebesar 12,63% dari target. Pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 6,83%. “Hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan yang cukup signifikan pada jenis Pajak Penghasilan Non Migas sebesar 21,64% (yoy). PPN masih mendominasi penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar 39,87% dari Total Pendapatan,” katanya.
Dari sisi perpajakan internasional hingga 29 Februari 2024, Bea Masuk (BM) terealisasi sebesar Rp 0,89 miliar atau sebesar 8,01% dari target dengan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp14,91 miliar atau sebesar 4,04% dari target. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp243,58 miliar atau tumbuh 228,40% dari realisasi tahun 2023. Pada bulan Februari 2024 realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp23,89 M. “Capaian bulan ini merupakan capaian terbesar kedua selama 5 tahun terakhir untuk bulan Februari. PNBP BLU hingga bulan Februari 2024 mencatatkan realisasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir pada periode yang sama. PNBP BLU pada bulan Februari 2024 mencapai Rp 142,33 M. Dominasi terbesar disumbang oleh Pendapatan Jas Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja pemerintah pusat yang cukup optimal,” jelas Burhani.
Realisasi belanja negara hingga bulan Februari 2024 mencapai Rp 3.303,12 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp956,68 miliar atau tumbuh 51,63% dari realisasi tahun 2023. Terjadi peningkatan pada tiga komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Kemudian, untuk belanja bansos, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, belum terdapat penyaluran pada bulan Februari. Belanja barang mengalami peningkatan terbesar, dimana realisasi belanja barang hingga Februari 2024 adalah sebesar Rp 496,10 miliar atau meningkat sebesar 119,35% dibandingkan Februari 2023.
Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja barang pada satker-satker KPU dan Bawaslu dalam rangka pemilu/pilkada 2024. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp344,52 miliar hingga Februari 2024. Terjadi peningkatan sebesar 10,94% dibandingkan Februari 2023 disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai di tahun 2024 pada Kementerian Agama, Polri, dan Kementerian Pertahanan. “Belanja modal hingga Februari 2024 terealisasi sebesar Rp116,06 miliar atau meningkat sebesar 23,16% akibat adanya realisasi Preservasi Jalan Strategis dan Rehabilitasi Jalan, realisasi pengadaan kendaraan bermotor (mobil dinas), proyek pembangunan museum dan pemugaran kompleks Candi Muaro Jambi,” imbuh Burhani.
APBN sebagai instrumen kebijakan Pemerintah dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yakni mengurangi kesenjangan, pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas SDM agar unggul dan berdaya saing, serta menurunkan angka pengangguran. Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. (*)