MERANGIN, JAMBI EKSPRES.CO - Pelantikan 60 pejabat eselon III dan IV di Pemerintah Kabupaten Merangin pada Senin, 17 April 2024, menjadi sorotan.
Pj Bupati Merangin, Mukti, memberikan penjelasan terkait proses pelantikan tersebut, menyatakan bahwa meskipun prosesnya berjalan cukup lama, namun pelantikan telah melalui prosedur yang ditetapkan.
Menurut Mukti, proses pelantikan ini memakan waktu lebih dari 6 bulan, dimulai dari pengusulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan beberapa perbaikan, hingga pengajuan izin pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Prosesnya agak panjang, lebih dari 6 bulan saya mengusulkan dan baru saat ini bisa dilantik," ungkap Mukti dalam kesempatan tersebut.
BACA JUGA:Pj Bupati Merangin Mukti Lantik 60 Pejabat Eselon III dan IV, Ini Daftarnya
BACA JUGA:WADUH! Merangin Masuk 10 Besar Harga Beras Tertinggi di Sumatera
Mukti juga menyatakan bahwa pihaknya telah memperoleh izin pelantikan dari Kemendagri melalui surat No.1.0.2.2.6/22455-Otda/2024 tertanggal 28 Maret 2024.
Namun, pelantikan baru dapat dilaksanakan setelah mempertimbangkan beberapa hal. "Alhamdulillah kita dapat surat izin, tapi mengingat beberapa hal, pelantikan baru bisa dilaksanakan," jelasnya.
Selain itu, Mukti menegaskan bahwa seluruh prosedur telah diikuti, khususnya terkait izin dari Kemendagri, sehingga tidak ada masalah dalam proses pelantikan.
"Proses penilaian kepada pejabat dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Pak Sekda. Kami melihat secara cermat dari rekam jejak, pangkat, pengalaman kerja, pendidikan, dan track record pejabatnya," tambahnya.
Sebelumnya, dalam acara pelantikan di auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin, Pj Bupati Merangin Mukti didampingi oleh Sekda Merangin, Fajarman.
BACA JUGA:Akibat Banjir Setinggi 1,5 Meter, Jalan Nasional Penghubung Merangin-Kerinci Putus
BACA JUGA:KASN Akan Minta Klarifikasi Sekda Merangin Fajarman Terkait Baleho
Sejumlah pejabat eselon II turut hadir untuk memberikan dukungan. Sebanyak 11 Camat dilantik dalam acara tersebut, serta terjadi perubahan jabatan Sekretaris Dinas atau Badan, serta Kepala Bagian di Sekretariat Daerah.(*)