Pada Periode HBKN Idul Fitri Lalu
JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Merujuk rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) Badan Pusat Statistik (BPS), secara bulanan Inflasi Provinsi Jambi pada Bulan April 2024 mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm). Itu lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm).
Secara tahunan Provinsi Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 3,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi nasional sebesar 3,00% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, jenis barang/jasa yang mendorong inflasi disumbangkan oleh bawang merah, angkutan udara, tarif kendaraan travel, kentang dan rekreasi.
Peningkatan harga bawang merah didorong oleh peningkatan harga di daerah pemasok (Jawa, seperti Tegal dan Brebes) dan lahan pertanian terdampak banjir. Peningkatan harga kentang didorong oleh berkurangnya pasokan komoditas sehubungan dengan kondisi cuaca hujan yang menyebabkan bajir dan penurunan produksi kentang di daerah pemasok (Kabupaten Kerinci). Peningkatan tarif angkutan udara dan kendaraan travel seiring dengan peningkatan mobilitas serta permintaan masyarakat terkait komoditas transportasi sehubungan dengan tren mudik pada momentum HBKN Idul Fitri.
Sejalan dengan hal tersebut, tingkat harga komoditas rekreasi juga mengalami peningkatan sehubungan dengan meningkatnya permintaan dan aktivitas masyarakat pada periode HBKN Idul Fitri 1445H. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan cabai merah, beras, ikan serai, kangkung, dan udang basah. Penurunan harga beras terjadi sejalan dengan penurunan harga gabah di petani seiring dengan mulai masuknya periode panen padi pada sejumlah daerah penghasil seperti Jawa Timur dan Jawa Barat.
BACA JUGA:Pemerintah Bersama Forkompinda Teken Komitmen Bersama Wujudkan Muaro Jambi Zero Stunting
BACA JUGA:Bupati Tanjabbar Serahkan SK 1467 PPPK Formasi 2023
Adapun rincian perkembangan inflasi di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut, Kota Jambi mengalami inflasi bulanan sebesar -0,05% (mtm), inflasi tahun berjalan sebesar 1,16% (ytd), dan inflasi tahunan sebesar 3,39% (yoy). Bawang merah menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar di Kota Jambi dengan andil 0,19%. Diikuti angkutan udara (andil 0,10%), tarif kendaraan travel (andil 0,07%), angkutan antar kota (andil 0,04%), dan kentang (andil 0,04%). Di sisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan cabai merah (andil -0,49%), kangkung (andil -0,05%), udang basah (andil -0,05%), cabai rawit (andil -0,04%) dan bayam (andil -0,03%).
Kabupaten Bungo mengalami inflasi bulanan sebesar 0,08% (mtm), inflasi tahun berjalan sebesar 1,58 % (ytd) dan inflasi tahunan sebesar 3,18% (yoy). Di Kabupaten Bungo, bawang merah merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,14%. Diikuti oleh komoditas lain yaitu emas perhiasan (andil 0,13%), daging ayam ras (andil 0,06%), kentang (andil 0,06%). Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan cabai merah (andil -0,43), cabai rawit (andil -0,08%), beras (andil -0,04%), tomat (andil -0,04%) dan kangkung (andil -0,02%).
Sedangkan untuk Kabupaten Kerinci terjadi inflasi bulanan sebesar 0,97% (mtm), inflasi tahun berjalan sebesar 3,51% (ytd), dan inflasi tahunan sebesar 6,09% (yoy). Bawang merah merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,56%. Diikuti dengan rekreasi (andil 0,26%), bakso siap santap (andil 0,12%), emas perhiasan (andil 0,12%) dan sigaret kretek tangan (andil 0,11%). Namun demikian inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan cabai merah (andil -0,47%), beras (andil -0,30%), Ikan Serai (andil -0,22%), cabai hijau (andil -0,12%) dan Buncis (-0,08%).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Warsono melalui siaran rilisnya mengatakan, Provinsi Jambi diperkirakan kedepannya akan mengalami inflasi sehubungan dengan diberlakukannya kenaikan HET Beras SPHP dan Harga Acuan Pangan untuk sejumlah komoditas strategis seperti gula, jagung pakan, daging dan telur ayam ras. "Dalam rangka memitigasi risiko dimaksud, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi terus melanjutkan sinergi dengan pemerintah daerah melalui TPID dan Tim Satgas Pangan serta melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pangan Murah (Murah) serentak untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif terkait perkembangan inflasi," ujarnya. (*)