"Dari sisi kemampuan APBD kita juga terbatas, kita lihat anggaran tidak mendukung," ujarnya.
Lanjut dia, kebutuhan RT itu bukanlah anggaran Rp 100 juta, namun konektifitas program OPD yang menyentuh tingkat RT.
"Ini sifatnya terkoneksi, bangun jalan-jalan di RT itu tersambung. Bukan di setiap RT itu ada program masing-masing," ungkapnya.
Menurut Noviardi Ferzi, ini bukanlah program yang visioner, justru program yang mejadi beban anggaran, beban regulasi bagi aparatur.
"Saya khawatir para lurah dan RT kita tersandung hukum. Ini pendekatan keliru dalam pembangunan perencanaan," jelasnya.
"Kita harus kritisi, jangan sampai Kota Jambi bangkrut dengan program yang tidak masuk akal.
Jadi pendekatan untuk menganggarkan Rp 100 juta per RT ini tergesa-gesa, sesungguhnya persoalan kota Jambi bukan itu," katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Jambi MA Fauzi mengatakan, jika ada porgram bakal calon kepala daerah Rp 100 juta untuk satu RT di Kota Jambi, tentunya dibutuhkan anggaran Rp 165 M lebih. Untuk mewujudkan itu bisa menggeser dana pembangunan di PUPR, terutama program jalan lingkungan yang dihilangkan dan dananya dikelola RT.
“Itu bisa saja kalau memang nanti terpilih, Rp 100 juta per RT artinya butuh anggran Rp 165 M lebih, dimasukan dananya ke kecamatan. Program Bangkit Berdaya yang sudah berjalan ini dihapuskan,” kata MA Fauzi.
Sementara anggaran untuk pembangunan yang tersedia dan dikelola melalui Dinas PUPR Kota Jambi pada tahun 2024 ini hanya lebih kurang Rp 250 M. Pada tahun 2023 lalu lebih rendah yakni Rp 190 M.
Tetapi sebut Fauzi, tidak mungkin juga Rp 100 juta untuk semua RT, tentu harus proporsional, karena ada RT yang wilayahnya luas. Menurut pandangannya, program Bangkit Berdaya yang sudah ada dan berjalan di Kota Jambi ini sudah bagus untuk pembangunan ditingkat RT. Tinggal dikembangkan saja.
“Karena sistemnya sudah berjalan, tinggal porsi anggaran saja ditambah. Bangkit Berdaya ini silaturrahmi masyarakat juga terjalin,” ungkapnya.
Pada intinya sebut Fauzi, bisa saja dipaksakan program Rp 100 juta per RT ini, namun lebih baik prorgram Bangkit Berdaya yang sudah ada di Pemkot Jambi saja yang dikembangkan.
“Belum tentu ketua RT ini semua paham dan mengerti dengan hal-hal itu. Bisa-bisa terjebak jika salah dalam pengelolaan, tersandung kasus hukum. Bisa lebih riskan,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Arif Lesmana Yoga, Direktur Media Center Maulana mengatakan bahwa 100 juta/RT merupakan program yang nantinya akan digulirkan pihaknya. Program ini akan menelan 165,2 miliar untuk mendukung visi Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera (Bahagia) yang alokasi menggunakan APBD.
"Jadi 100 juta itu nantinya untuk menunjang kebersihan, kesejahteraan dan inovasi lainnya yang bisa digunakan. Bisa juga berupa untuk pembedayaan," ujarnya.