Mengenai kekosongan obat di RSUD H. Abdul Manap, Sri mengaku sudah melakukan pelunasan utang-utang obat sebesar Rp4,59 Miliar, sehingga saat ini RSUD HAM telah dapat melakukan pemesanan kembali kepada penyedia. Namun demikian, dalam proses penyediaannya, tentu memerlukan waktu sesuai standar yang ditetapkan oleh penyedia.
Sementara pada saat wawancara, Sri mengatakan hal-hal yang belum dijawab pada paripurna ini akan dijawab sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.
Sekda (kanan) dan Forkopimda Kota Jambi hadiri paripurna.--
Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor mengatakan, bahwa hal-hal yang secara detail nantinya akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) dan melibatkan setiap OPD.
"Hasil dari Banggar ini nanti ada rekomendasi, itu yang akan kita sampaikan ke Pemkot Jambi," katanya.
Sementara Anggota DPRD Fraksi Golkar DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mengatakan, bahwa secara pribadi dan fraksi Golkar belum puas atas jawaban yang disampaikan oleh Pj Walikota.
"Mengenai obat di RSUD Abdul Manap tadi katanya memang sudah dibayarkan sebesar Rp4,5 miliar lebih, namun pada kenyataannya masih harus menunggu," katanya.
Untuk lebih lanjut sebut dia, nanti akan dibahas saat RDP dengan dinas kesehatan dan rumah sakit yang dijadwalkan pekan depan.
"Maunya kami Pj walikota harus lakukan langkah strategis, supaya pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya.
Bagaimanapun juga rumah sakit Abdul manap ini adalah cerminan pelayanan kesehatan di kota Jambi. Kemudian jika ketersediaan obat tidak ada, terjadi penurunan pelayanan, tentu ini menjadi citra yang buruk bagi pemerintah kota Jambi itu sendiri.
"Makanya kami sebagai dewan melakukan fungsi pengawasan dan memberikan support penuh kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah untuk mengurangi permasalahan yang ada," pungkasnya. (*)