JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin Husin, mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan bisnis sebagai solusi untuk mengurangi biaya pendidikan bagi mahasiswa mereka.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan sejumlah rektor di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis, Djohar menyatakan harapannya agar setiap perguruan tinggi memiliki tim penggalang dana yang bertugas mencari sumber dana tambahan untuk pendidikan.
Menurutnya, hal ini penting agar biaya pendidikan tidak seluruhnya dibebankan kepada mahasiswa, yang menurutnya bertentangan dengan konstitusi.
BACA JUGA:Dirjen Dikti Ristek Ungkap Tiga Persoalan Dasar Pendidikan Tinggi
BACA JUGA:Siap Bertransformasi, Kalangan Pendidikan Tinggi Dukung Kebijakan Baru Standar Nasional
Djohar mencatat bahwa saat ini banyak perguruan tinggi, terutama Perguruan Tinggi Negeri (PTN), terpaksa menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena biaya pendidikan yang tidak tercukupi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Perguruan tinggi terpaksa mencari dana, dan yang paling mudah adalah dengan menaikkan UKT. Namun, kondisi ini tidak bisa berlanjut terus menerus mengingat semakin beratnya beban hidup masyarakat," katanya.
Dalam konteks ini, Djohar menekankan perlunya perguruan tinggi di Indonesia mengikuti contoh perguruan tinggi di luar negeri yang memiliki banyak bisnis dan tim penggalang dana. Menurutnya, bisnis seperti perkebunan sawit atau tambang bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi perguruan tinggi.
BACA JUGA:Perkuat Transformasi Pendidikan Tinggi Bersama NU
BACA JUGA:Dorong Produktivitas Pertanian, Pemkab Batanghari Salurkan 100 Alsintan
"Saya berharap seperti perguruan tinggi di luar negeri, mereka memiliki bisnis yang banyak mendukung, termasuk dengan adanya fundraising team," ujarnya.
Namun demikian, Djohar juga mengakui pentingnya adanya regulasi yang mendukung perguruan tinggi untuk menjalankan bisnis-bisnis ini dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.
"Kita memiliki aset seperti tanah, sawit, dan tambang batu bara, emas, nikel, yang bisa dimanfaatkan perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan peraturan yang memungkinkan hal ini dilakukan," tambah Djohar.
BACA JUGA:Dewan Minta Bappenas Bangun Ujung Jabung pada Sektor Infrastruktur Jalan Hingga Jembatan
BACA JUGA:Kemenkominfo Tuntaskan 6 Program Percepat Infrastruktur Digital
Perdebatan ini mencerminkan upaya Komisi X DPR RI dalam mencari solusi inovatif untuk mengurangi beban biaya pendidikan tinggi di Indonesia sambil memastikan keberlanjutan keuangan dan pertanggungjawaban sosial dari bisnis yang dijalankan oleh perguruan tinggi. (*)