Pelunasan Efektif Pada 1 Desember, Masih Tunggu Input Data Isti'taah

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Sabtu , 29 Nov 2025 - 12:01

Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Jambi Wahyudi Abdul Wahab--

"Semua kita serahkan kepada jamaah, kalau jamaah berminat. Sesuai keyakinan jamaah, kalau jamaah ingin menjalankan Dam di tanah air tentu akan kita berikan peluang," ujar Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Irfan tersebut menanggapi fatwa MUI soal penyembelihan Dam serta adanya permintaan dari jamaah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh beberapa waktu lalu memberikan keterangan soal Dam.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa bahwa penyembelihan hewan Dam atas haji tamattu' atau qiran dilakukan di Tanah Suci.

Jika dilakukan di luar Tanah Haram, termasuk di Indonesia, hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu' Di Luar Tanah Haram.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada 24 Oktober 2011 M/26 Dzulqaidah 1432 H yang ditandatangani oleh Hasanuddin AF sebagai ketua dan KH Asrorun Niam Sholeh sebagai sekretaris.

Niam menjelaskan yang sebenarnya ditunggu soal Dam adalah regulasi pengelolaannya di lapangan. Menurut dia, permasalahannya bukan disembelih di Indonesia atau Arab Saudi.

"Problemnya itu adalah pemastian kehadiran negara di dalam memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, yang salah satunya adalah penyelenggaraan penyembelihan Dam," kata Niam.

Pemerintah diminta oleh Niam untuk memastikan adanya semacam gentlemen agreement dengan Pemerintah Arab Saudi. Kalau seandainya, kata dia, secara fikih diizinkan untuk disembelih di Indonesia, maka negara tidak perlu hadir.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah Depok Jawa Barat ini mengatakan apabila secara fikih diizinkan, maka diserahkan saja kepada masing-masing jamaah.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, apabila ada masyarakat yang meyakini Dam boleh disembelih di Indonesia berdasar pada kaidah fikih, maka dapat dilakukan atau difasilitasi Baznas maupun lembaga lain.

"Nah kalau yang di luar negeri memang disarankan dan itu sudah menjadi keputusan kami di Kementerian Haj Indonesia dan Arab Saudi harus dipotong via Adahi, itu lembaga resmi dari Pemerintah Arab Saudi," kata Dahnil. (ant)

pelunasan efektif pada 1 desember, masih tunggu input data isti'taah                             total bipih jambi rp 54 juta
jambi, jambiekspres.co – proses persiapan keberangkatan haji tahun 1446 h/2025 m di provinsi jambi terus dimatangkan. meski telah dibuka tahap pelunasan pada 24 november lalu, saat ini tengah dilakukan input data isti'taah atau kemampuan kesehatan jamaah, sehingga pelunasan efektif baru dimulai 1 desember mendatang untuk 3.276  calon jamaah jambi yang masuk daftar berhak lunas. 
kepala bidang penyelenggaraan haji dan umrah (phu) kantor wilayah kementerian agama provinsi jambi, wahyudi abdul wahab,  menjelaskan bahwa meski proses pelunasan secara teknis telah dibuka sejak 24 november, pelaksanaan efektif di lapangan masih menunggu keluarnya status istita'ah tersebut. 
"saat ini kita masih menunggu proses keluarnya istita'ah kesehatan jemaah. input data kesehatan masih berjalan. mudah-mudahan dalam minggu ini status istita'ah sebagian besar jemaah sudah keluar," ujar wahyudi kepada jambi ekspres (27/11). 
ia menargetkan proses pelunasan sudah bisa dimulai secara signifikan pada awal bulan depan. 
baca juga:pembiayaan haji khusus bank muamalat meningkat pesat
baca juga:pelunasan biaya haji 2026 tahap pertama dimulai, berlaku hingga 23 desember
"senin atau mulai tanggal 1 desember, proses pelunasan jemaah haji kita harapkan sudah bisa dimulai, karena batas waktu tahap pertama ini sampai tanggal 23 desember," sebutnya. 
terkait besaran biaya, wahyudi mengonfirmasi bahwa jemaah haji provinsi jambi mengikuti ketetapan embarkasi batam, karena masih berangkat dari provinsi tersebut. 
dikatakannya, total (biaya pelunasan ibadah haji) bipih jambi sebesar rp 54 juta per jemaah. dengan demikian, estimasi pelunasan jemaah diperkirakan tinggal membayar sisa pelunasan sekitar rp 27 juta - rp 29 juta. "angka ini didapat setelah total biaya dikurangi setoran awal dan pemotongan nilai manfaat (virtual account), " kata wahyudi. 
sementara itu, untuk jumlah jemaah yang berhak melunasi  tahun ini, kemenag jambi telah mengantongi nama-nama jemaah yakni berjumlah 3.276 jemaah.
menurutnya, seluruh jemaah tersebut telah melewati verifikasi tahap kedua, serta telah merampungkan pembuatan paspor dan rekam biometrik. 
"nama-namanya sudah ada dan jemaah umumnya sudah tahu. tinggal menunggu istita'ah kesehatan keluar, minggu depan insyaallah sudah bisa bayar," tegas wahyudi.
di bagian lain,  kementerian haji dan umrah ri memberikan peluang kepada jamaah calon haji indonesia perihal pemotongan hewan dam saat penyelenggaraan haji 1447 hijriah/2026 masehi dapat dilakukan di tanah air.
"semua kita serahkan kepada jamaah, kalau jamaah berminat. sesuai keyakinan jamaah, kalau jamaah ingin menjalankan dam di tanah air tentu akan kita berikan peluang," ujar menteri haji mochamad irfan yusuf di jakarta, rabu.
pernyataan irfan tersebut menanggapi fatwa mui soal penyembelihan dam serta adanya permintaan dari jamaah. ketua mui bidang fatwa asrorun niam sholeh beberapa waktu lalu memberikan keterangan soal dam.
komisi fatwa majelis ulama indonesia (mui) telah menetapkan fatwa bahwa penyembelihan hewan dam atas haji tamattu' atau qiran dilakukan di tanah suci.
jika dilakukan di luar tanah haram, termasuk di indonesia, hukumnya tidak sah. hal ini berdasarkan fatwa nomor 41 tahun 2011 tentang penyembelihan hewan dam atas haji tamattu' di luar tanah haram.
fatwa ini ditetapkan di jakarta pada 24 oktober 2011 m/26 dzulqaidah 1432 h yang ditandatangani oleh hasanuddin af sebagai ketua dan kh asrorun niam sholeh sebagai sekretaris.
niam menjelaskan yang sebenarnya ditunggu soal dam adalah regulasi pengelolaannya di lapangan. menurut dia, permasalahannya bukan disembelih di indonesia atau arab saudi.
"problemnya itu adalah pemastian kehadiran negara di dalam memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, yang salah satunya adalah penyelenggaraan penyembelihan dam," kata niam.
pemerintah diminta oleh niam untuk memastikan adanya semacam gentlemen agreement dengan pemerintah arab saudi. kalau seandainya, kata dia, secara fikih diizinkan untuk disembelih di indonesia, maka negara tidak perlu hadir.
pengasuh pondok pesantren an-nahdlah depok jawa barat ini mengatakan apabila secara fikih diizinkan, maka diserahkan saja kepada masing-masing jamaah.
sementara itu, wakil menteri haji dan umrah dahnil anzar simanjuntak menambahkan, apabila ada masyarakat yang meyakini dam boleh disembelih di indonesia berdasar pada kaidah fikih, maka dapat dilakukan atau difasilitasi baznas maupun lembaga lain.
"nah kalau yang di luar negeri memang disarankan dan itu sudah menjadi keputusan kami di kementerian haj indonesia dan arab saudi harus dipotong via adahi, itu lembaga resmi dari pemerintah arab saudi," kata dahnil. (ant)