Kubu CE dan ARB Beda Tafsiran Terkait Instruksi DPP Terhadap Pergantian Ketua Golkar Sarolangun

Lantas apakah tidak akan menjadi persoalan dikemudian hari? Indra mengaku tinggal melihat dari sudut mana. Karena dalam instruksi itu tidak disebutkan larangan melakukan Plt terhadap Plt. 

“Ada tidak dalam instruksi itu yang tidak boleh melakukan Plt terhadap Plt. Makanya saya sudah lihat dan memahami instruksi maupun juklak. Tidak ada disitu yang menyatakan disitu tidak boleh mengganti yang statusnya Plt. Tapi kalau mengganti yang defenitif, itulah yang dimaksud dalam instruksi itu, mesti izin DPP,” katanya. 

Berbeda dengan Ketua DPD II Golkar Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Ahmad Jahfar yang menilai bahwa  pergantian Plt Sarolangun sudah mengangkangi surat instruksi DPP Golkar.

“Harusnya beliau (Cek Endra) mengikuti intruksi DPP Golkar. Tidak perlu mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan instruksi DPP. Saya sendiri menyesalkan itu,” ujar Ahmad Jahfar.

Ahmad Jahfar menyebutkan, dalam instruksi itu jelas disebutkan larangan melakukan penunjukan pelaksana tugas kepada Ketua DPD kabupaten/kota.

“Kalau ini dilakukan artinya mengangkangi instruksi dari DPP. Menurutnya ini tidak patut dilakukan. Ketua DPD itukan seorang organisatoris, saya pikir mengerti hal itu,” katanya. 

Apalagai kepengurusan Golkar Jambi yang dipimpin Cek Endra sudah berakhir dan saat ini dalam masa perpanjangan.

Sehingga tidak boleh mengambil kebijakan strategis partai, terutama mengganti atau menunjuk Plt Ketua DPD kabupaten/kota.

“Jadi tugas dari Ketua DPD I itu hanya satu menyelenggarakan Musda. Tidak boleh mengambil keputusan strategis diluar itu,” katanya. 

 Ahmad Jahfar yang juga adalah anggota DPRD Provinsi Jambi menyebutkan, seharusnya Cek Endra mengikuti instruksi DPP dan tidak perlu terpengaruh dengan dinamika Musda.

“Persaingan itukan hal yang biasa dalam politik, kan bisa diselesaikan dengan cara komunikatif dan tidak perlu mengambil langkah yang bertentangan dengan intruksi DPP,” jelasnya.

Untuk itu pergantian Plt Sarolangun dinilainya cacat dan tidak sah sepenjang tidak di konsultasikan ke DPP Golkar. Terlebih instruksi DPP sudah sangat jelas.

“Maka saran saya kepada DPD I Golkar Provinsi Jambi supaya patuh kepada instuksi DPP. Tapi kalau mau dilawan, saya yakin DPP akan mengambil tindakan tegas,” katanya. 

Sementara itu, Endria Putra mengatakan bahwa pergantian ini terbilang aneh. Selain karena bertentangan dengan instruksi DPP, SK pergantian terkesan juga disembuyikan.

“Aneh jadinya, masa SK pergantian disembuyikan. Ada apa,” kata Endria.