Kubu CE dan ARB Beda Tafsiran Terkait Instruksi DPP Terhadap Pergantian Ketua Golkar Sarolangun

kubu ce dan arb beda tafsiran terkait instruksi dpp terhadap pergantian ketua golkar sarolangun jambi, jambekspres.co- wakil ketua bidang hukum dan ham dpd i golkar provinsi jambi, indra armendaris resmi menggantikan endria putra sebagai pelaksana tugas (plt) ketua dpd ii golkar kabupaten sarolangun. ini setelah indra armendaris menerima surat keputusan (sk) dari dpd i golkar provinsi jambi hari ini, selasa (24/6/2025).  “iya, hari ini sk nya sudah saya terima dari dpd i golkar provinsi jambi. ini amanah yang dipercayakan kepada saya,” ujar indra.  dalam waktu dekat ini, kata indra, ia akan segera bertemu dengan pengurus dpd ii golkar sarolangun. itu untuk memastikan agar roda organisasi dan mesin partai tetap berjalan. “dengan amanah ini, paling tidak tugas saya mengantarkan golkar sarolangun sampai musda. setelah musda provinsi, insya allah semua kabupaten/kota juga akan musda. tapi paling tidak sambil menunggu itu, organisasinya mesti berjalan,” katanya.  hanya saja ketika diminta salinan sk, indra menolaknya, karena itu permintaan dari ketua dpd i golkar provinsi jambi cek endra. "sk tersebut tidak boleh dikeluarkan walaupun dalam bentuk soft copy," katanya rupanya pergantian ini kian menyulut persaingan jelang musda golkar provinsi jambi antara kubu cek endra (ce) selaku petahana dan penantang agus rubiyanto (arb) yang merupakan bupati kabupaten tebo. itu karena adanya perbedaan tafsiran terhadap instruksi dpp golkar nomor : si-4/dpp/golkar /v/2025 soal larangan melakukan penunjukan pelaksana tugas kepada ketua dpd kabupaten/kota. terkait itu, indra, mengatakan bahwa dalam instruksi itu yang tidak boleh adalah mengganti ketua defenitif, bukan plt. “bahwa di juklak maupun di instruksi itu, memang tidak boleh melakukan plt terhadap ketua dpd golkar kabupaten/kota. kalaupun ada yang plt harus mendapatkan persetujuan dpp. sedangkan untuk plt tidak ada dalam juklak ataupun instruksi dpp,” katanya lagi.  indra mengaku dirinya sudah memperlajari semua, baik itu juklak maupun instruksi tersebut. pada prinsipnya, kata indra, dirinya juga tidak ingin salah dalam memahami instruksi tersebut. “paling tidak sedikit-sedikit saya paham juga. juklak saya lihat, instruksi juga saya lihat, jangan juga saya salah,” sebutnya.  dengan penunjukkan dirinya, indra mengucapkan terimakasih kepada endria putra yang sudah menjalankan roda organisasi selama menjabat sebagai plt dpd golkar sarolangun. “dengan ini artinya endria sakarang kembali sebagai pengurus provinsi karena kemarin itu rangkap jabatan. sama seperti saya, juga rangkap jabatan, sebagai pengurus dpd dan plt golkar sarolangun.  lantas apakah tidak akan menjadi persoalan dikemudian hari? indra mengaku tinggal melihat dari sudut mana. karena dalam instruksi itu tidak disebutkan larangan melakukan plt terhadap plt.  “ada tidak dalam instruksi itu yang tidak boleh melakukan plt terhadap plt. makanya saya sudah lihat dan memahami instruksi maupun juklak. tidak ada disitu yang menyatakan disitu tidak boleh mengganti yang statusnya plt. tapi kalau mengganti yang defenitif, itulah yang dimaksud dalam instruksi itu, mesti izin dpp,” katanya.  berbeda dengan ketua dpd ii golkar tanjung jabung barat (tanjabbar) ahmad jahfar yang menilai bahwa  pergantian plt sarolangun sudah mengangkangi surat instruksi dpp golkar. “harusnya beliau (cek endra) mengikuti intruksi dpp golkar. tidak perlu mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan instruksi dpp. saya sendiri menyesalkan itu,” ujar ahmad jahfar. ahmad jahfar menyebutkan, dalam instruksi itu jelas disebutkan larangan melakukan penunjukan pelaksana tugas kepada ketua dpd kabupaten/kota. “kalau ini dilakukan artinya mengangkangi instruksi dari dpp. menurutnya ini tidak patut dilakukan. ketua dpd itukan seorang organisatoris, saya pikir mengerti hal itu,” katanya.  apalagai kepengurusan golkar jambi yang dipimpin cek endra sudah berakhir dan saat ini dalam masa perpanjangan. sehingga tidak boleh mengambil kebijakan strategis partai, terutama mengganti atau menunjuk plt ketua dpd kabupaten/kota. “jadi tugas dari ketua dpd i itu hanya satu menyelenggarakan musda. tidak boleh mengambil keputusan strategis diluar itu,” katanya.   ahmad jahfar yang juga adalah anggota dprd provinsi jambi menyebutkan, seharusnya cek endra mengikuti instruksi dpp dan tidak perlu terpengaruh dengan dinamika musda. “persaingan itukan hal yang biasa dalam politik, kan bisa diselesaikan dengan cara komunikatif dan tidak perlu mengambil langkah yang bertentangan dengan intruksi dpp,” jelasnya. untuk itu pergantian plt sarolangun dinilainya cacat dan tidak sah sepenjang tidak di konsultasikan ke dpp golkar. terlebih instruksi dpp sudah sangat jelas. “maka saran saya kepada dpd i golkar provinsi jambi supaya patuh kepada instuksi dpp. tapi kalau mau dilawan, saya yakin dpp akan mengambil tindakan tegas,” katanya.  sementara itu, endria putra mengatakan bahwa pergantian ini terbilang aneh. selain karena bertentangan dengan instruksi dpp, sk pergantian terkesan juga disembuyikan. “aneh jadinya, masa sk pergantian disembuyikan. ada apa,” kata endria. seharusnya, sebut endria, sk pergantian itu disampaikan tembusan surat. “paling tidak pengurus dibawah mengetahui ada pergantian,” sebutnya.  meski begitu, kata endria, dirinya akan berkonsultasi ke dpp terkait adanya pergantian yang dilakukan dpd i golkar provinsi jambi. “nanti saya juga akan konsultasi ke dpp,” pungkasnya. (*)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•