Lahan Jadi Status Quo Jika Sengaja Dibakar, Kapolda Keluarkan Maklumat

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Sabtu , 27 Jul 2024 - 05:50

AIR BOAT : Tim Reaksi Cepat (TRC) PT Wirakarya Sakti (WKS) menyalakan air boat untuk operasional pemadaman saat Apel Siaga Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi 2024 di Jambi, Rabu lalu (24/7/2024). --

“Terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan semua pihak terkait yang berpartisipasi dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para petani dan kelompok petani, atas respon yang sangat positif untuk melaksanakan pembukaan lahan perkebunan tanaman kelapa sawit tanpa membakar,” kata Al Haris.

Dia berharap agar panen sawit dari lahan yang dibuka tanpa bakar ini menjadi salah satu kisah sukses membuka lahan tanpa membakar, yang menginspirasi daerah lain, sebagai upaya dan aksi untuk menyejahterakan masyarakat dengan menjaga lingkungan.

Di bagian lain, sistem pemantau potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) milik Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengalami gangguan imbas dari peretasan server Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu.

"Sistem kami, ya, Sipalaga, terkena gangguan PDN. Sampai saat ini semua masih belum bisa dioperasikan," kata Kepala BRGM Hartono saat ditemui usai membuka diskusi publik bertajuk Mangrove For Future di Jakarta, Jumat.

Sistem Pemantau Air Lahan Gambut atau Sipalaga itu hasil inovasi tim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan sudah dioperasikan oleh BRGM sejak tahun 2019.

Sebanyak 120 unit alat Sipalaga terpasang di tujuh provinsi. Sebanyak 47 unit diantaranya tersebar di kawasan gambut yang rawan terbakar di Provinsi Riau.

Sebagaimana namanya, Sipalaga dipakai tim lapangan atau disebut kelompok masyarakat (Pokmas) BRGM untuk mengecek ketinggian muka air di lahan gambut saat musim kemarau yang biasa jatuh pada bulan Juni, Juli-September.

Data lapangan tersebut kemudian diunggah ke jaringan terintegrasi Sipalaga yang bisa dipantau secara langsung selama 60 menit sekali melalui gawai seluruh petugas ataupun masyarakat umum.

Hartono menyatakan pihaknya sudah mengambil langkah cepat untuk mengatasi gangguan tersebut dengan menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh tim lapangan BRGM supaya menghimpun data kondisi gambut secara manual selagi menunggu proses pemulihan sistem Sipalaga.

"Kami berupaya untuk itu walau cukup sulit, tapi tetap termonitor. Menjadi basis data bagi tim lapangan, termasuk Manggala Agni dan lainnya juga dalam memitigasi atau mengatasi karhutla saat ini," imbuhnya.

Sebelumnya, diberitakan kekeringan akibat tidak ada hujan dalam waktu yang lama menjadi salah satu penyebab peristiwa kebakaran hutan dan lahan mineral gambut di sejumlah daerah saat ini, tak terkecuali Provinsi Riau.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Gafur mengakui bahwa wilayah yang terbakar sedang mengalami hari tanpa hujan cukup panjang, sehingga sumber penampung air terus mengering dan mempersulit upaya penyiraman oleh tim gabungan darat.

Berdasarkan data inventaris dari tim Pengendalian Operasi BPBD Riau mencatat pada 23 Juli 2024, ada sekitar 1.073 hektare luas lahan hutan, mineral, dan gambut yang terbakar atau bertambah 13 hektare dari akhir Juni 2024.

Titik api karhutla pertama terdeteksi di Kabupaten Bengkalis. Namun, belum selesai dilakukan penanganan dalam hitungan hari tim gabungan pengendalian darat kembali mendapati titik api di wilayah lain, karena lahan kering dan jarak dari sumber air cukup jauh.

Ia memastikan bahwa tim gabungan darat terdiri atas BPBD, Manggala Agni, TNI/Polri, dan relawan juga terus melakukan pembasahan pada lahan yang belum terbakar sebagai mitigasi jangan sampai terdampak, termasuk penegakan hukum bila ditemukan ada potensi kesengajaan dari manusia dalam kebakaran yang terjadi. (ant)

lahan jadi status quo jika sengaja dibakar, kapolda keluarkan maklumat                            jambi, jambiekspres.co - maklumat tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi jambi resmi dikeluarkan oleh kapolda jambi, irjen pol rusdi hartono.
maklumat ini ditandatangani langsung oleh kapolda jambi irjen pol rusdi hartono pada jumat 25 juli 2024.
dalam maklumat kapolda jambi ini menyebutkan, pembakaran hutan dan lahan adalah merupakan perbuatan kejahatan atau tindak pidana karena menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti flora dan fauna. 
selain itu dapat mengganggu kesehatan yang diakibatkan oleh asap dan juga gangguan terhadap kegiatan masyarakat antara lain pendidikan, transportasi dan perekonomian. 
kasubbin penmas bidhumas polda jambi, kompol muhammad amin nasution mengatakan, maklumat kapolda jambi ini berisi tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi jambi. 
pembakaran hutan dan lahan, disampaikan amin, dapat merusak lingkungan dan juga dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. 
"terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan sanksi hukum yang berat dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, jumat (26/7).
adapun perundang-undangan yang dimaksud yakni  pasal 187 kuhp apabila dengan sengaja menimbulkan kebakaran, sanksi pidana kurungan 12 tahun. pasal 188 kuhp apabila karena kealpaan (kelalaian menyebabkan kebakaran), sanksi pidana kurungan 5 tahun.  pasal 78 ayat 3 uu ri nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan "setiap orang dengan sengaja membakar hutan, sanksi pidana kurungan 15 tahun dan denda rp 15 miliar dan  pasal 108 uu ri nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup "setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar, diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun denda paling sedikit rp 3 miliar dan paling banyak rp 10 miliar serta  pasal 108 uu ri nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan "setiap pelaku usaha yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak rp 10 miliar. 
"terhadap hutan dan lahan yang dibakar akan dikenakan status quo. sebagai bukti terjadinya kejahatan dan dilarang dimanfaatkan oleh siapapun juga sampai ada keputusan hukum yang tetap (inkracht)," jelas amin. 
sebelumnya, gubernur jambi al haris meminta warga melakukan program pembukaan lahan tanpa bakar (pltb) saat membuka lahan perkebunan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.
"kita panen perdana kelapa sawit dari program pltb yang kami tanam dari 30 bulan yang lalu, dan sudah bisa dipanen dan buahnya bagus sekali. ini pertanda baik bagi warga desa baru, mestong, muaro jambi ini, oleh karena itu kita perlu mengelola perkebunan ini dengan baik supaya hasilnya bagus dan unggul," kata gubernur jambi al haris dalam keterangan resmi di jambi, jumat.
al haris mengatakan, pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar merupakan salah satu aksi nyata kita untuk meminimalisir kemungkinan kebakaran hutan dan lahan.
selanjutnya dalam upaya mengurangi atau meminimalisir kebakaran hutan dan lahan, pemerintah dan dprd provinsi jambi telah menerbitkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
pemerintah provinsi jambi juga mendesain perencanaan dan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi dengan berbagai rencana pembangunan daerah, yang terangkum dalam peraturan daerah provinsi jambi nomor 4 tahun 2023 tentang rencana pertumbuhan ekonomi hijau.
“terima kasih dan apresiasi kepada dinas perkebunan provinsi jambi dan semua pihak terkait yang berpartisipasi dalam pelaksanaan acara ini. terima kasih juga saya sampaikan kepada para petani dan kelompok petani, atas respon yang sangat positif untuk melaksanakan pembukaan lahan perkebunan tanaman kelapa sawit tanpa membakar,” kata al haris.
dia berharap agar panen sawit dari lahan yang dibuka tanpa bakar ini menjadi salah satu kisah sukses membuka lahan tanpa membakar, yang menginspirasi daerah lain, sebagai upaya dan aksi untuk menyejahterakan masyarakat dengan menjaga lingkungan. 
di bagian lain, sistem pemantau potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) milik badan restorasi gambut dan mangrove (brgm) mengalami gangguan imbas dari peretasan server pusat data nasional (pdn) beberapa waktu lalu.
"sistem kami, ya, sipalaga, terkena gangguan pdn. sampai saat ini semua masih belum bisa dioperasikan," kata kepala brgm hartono saat ditemui usai membuka diskusi publik bertajuk mangrove for future di jakarta, jumat.
sistem pemantau air lahan gambut atau sipalaga itu hasil inovasi tim badan pengkajian dan penerapan teknologi (bppt) dan sudah dioperasikan oleh brgm sejak tahun 2019.
sebanyak 120 unit alat sipalaga terpasang di tujuh provinsi. sebanyak 47 unit diantaranya tersebar di kawasan gambut yang rawan terbakar di provinsi riau.
sebagaimana namanya, sipalaga dipakai tim lapangan atau disebut kelompok masyarakat (pokmas) brgm untuk mengecek ketinggian muka air di lahan gambut saat musim kemarau yang biasa jatuh pada bulan juni, juli-september.
data lapangan tersebut kemudian diunggah ke jaringan terintegrasi sipalaga yang bisa dipantau secara langsung selama 60 menit sekali melalui gawai seluruh petugas ataupun masyarakat umum.
hartono menyatakan pihaknya sudah mengambil langkah cepat untuk mengatasi gangguan tersebut dengan menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh tim lapangan brgm supaya menghimpun data kondisi gambut secara manual selagi menunggu proses pemulihan sistem sipalaga.
"kami berupaya untuk itu walau cukup sulit, tapi tetap termonitor. menjadi basis data bagi tim lapangan, termasuk manggala agni dan lainnya juga dalam memitigasi atau mengatasi karhutla saat ini," imbuhnya.
sebelumnya, diberitakan kekeringan akibat tidak ada hujan dalam waktu yang lama menjadi salah satu penyebab peristiwa kebakaran hutan dan lahan mineral gambut di sejumlah daerah saat ini, tak terkecuali provinsi riau.
kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) riau gafur mengakui bahwa wilayah yang terbakar sedang mengalami hari tanpa hujan cukup panjang, sehingga sumber penampung air terus mengering dan mempersulit upaya penyiraman oleh tim gabungan darat.
berdasarkan data inventaris dari tim pengendalian operasi bpbd riau mencatat pada 23 juli 2024, ada sekitar 1.073 hektare luas lahan hutan, mineral, dan gambut yang terbakar atau bertambah 13 hektare dari akhir juni 2024.
titik api karhutla pertama terdeteksi di kabupaten bengkalis. namun, belum selesai dilakukan penanganan dalam hitungan hari tim gabungan pengendalian darat kembali mendapati titik api di wilayah lain, karena lahan kering dan jarak dari sumber air cukup jauh.
ia memastikan bahwa tim gabungan darat terdiri atas bpbd, manggala agni, tni/polri, dan relawan juga terus melakukan pembasahan pada lahan yang belum terbakar sebagai mitigasi jangan sampai terdampak, termasuk penegakan hukum bila ditemukan ada potensi kesengajaan dari manusia dalam kebakaran yang terjadi. (ant)