PP Muhammadiyah Bahas Lokasi Tambang

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 28 Jul 2024 - 21:19

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri) bersama Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, D.I Yogyaka--

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan ingin mewujudkan pengelolaan usaha pertambangan yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.

"Kami ingin mengelola tambang yang pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman, Minggu.

Komitmen itu ditegaskan Haedar setelah PP Muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

"Kami ingin punya 'role model' pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," ujar dia.

Dia menegaskan bahwa apabila pada akhirnya pengelolaan tambang itu lebih banyak dampak buruknya bagi lingkungan hidup maka Muhammadiyah akan mengembalikan IUP dari pemerintah.

"Ini poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini. Tetapi kami juga menghargai 'political will' pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk kesejahteraan sosial," kata dia.

Dalam menjalankan usaha pertambangan, pihaknya bakal mengembangkan model reklamasi dengan melibatkan program studi tambang, pertanian, kehutanan, teknik lingkungan, dan geologi di sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah.

Muhammadiyah, kata Haedar, merupakan organisasi besar yang telah berpengalaman dan saksama dalam mengelola berbagai amal usaha berorientasi bisnis yang dimiliki.

"Itu semua kami kembalikan untuk kepentingan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat," ujar dia.

Haedar berharap, semua pihak tidak memandang usaha pertambangan yang bakal dikelola PP Muhammadiyah bakal berorientasi pada keuntungan semata.

"Jangan dibayangkan yang serba positif menggembirakan, apalagi serba duit dan insyaallah kami jauh dari itu," kata dia.

Sebaliknya, ia juga meminta sektor pertambangan tidak selalu dipandang sebagai suatu ancaman serta kesan buruk lainnya.

"Jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba pahit, penuh dengan ancaman, dan seakan-akan kiamat kalau kita masuk ke dunia itu. Kita akan tetap dalam posisi moderat, jadi kita lihat sisi positifnya kita cermati dan kita jadikan masukan sisi negatifnya untuk terus kita lakukan kajian sampai pada titik akhir nanti kita menemukan model," kata dia.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya. (ant)

pp muhammadiyah bahas lokasi tambang                             yogyakarta, jambiekspres.co-pimpinan pusat (pp) muhammadiyah segera membahas soal lokasi izin pertambangan yang bakal diberikan pemerintah untuk organisasi islam itu bersama presiden joko widodo.
"kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan pak presiden jokowi dan juga pak menteri bahlil (menteri investasi) dan juga mungkin menteri esdm, lokasi mana yang diperuntukkan bagi muhammadiyah," kata sekretaris umum pimpinan pusat muhammadiyah abdul mu'ti di universitas aisyiyah (unisa) yogyakarta, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta, minggu.
selain soal kepastian lokasi, pp muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola.
meski demikian, mengacu peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola muhammadiyah kemungkinan besar batubara.
baca juga:rusia akan abaikan moratorium jika as tetap kirim senjata ke jerman
baca juga:deri mulyadi kantongi rekom pks, diberikan hak menentukan pendamping di pilkada kerinci
"itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," kata dia.
setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (iup) dari pemerintah, pp muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam surat keputusan pp muhammadiyah.
"akan dibentuk badan usaha milik muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insyaallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," ujar dia.
dia menjelaskan badan usaha itu bakal dibahas bersama tim pengelola tambang muhammadiyah yang telah dibentuk.
"jadi muhammadiyah tidak bekerja sendiri, muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang," kata dia.
sebelumnya, pp muhammadiyah mengumumkan menerima iup yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno pp muhammadiyah pada 13 juli 2024.
keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan pp muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.
salah satu organisasi islam terbesar di indonesia itu juga berkomitmen untuk mewujudkan usaha tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.
sebelumnya, pimpinan pusat (pp) muhammadiyah menyatakan ingin mewujudkan pengelolaan usaha pertambangan yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.
"kami ingin mengelola tambang yang pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan," kata ketua umum pp muhammadiyah haedar nashir di universitas aisyiyah (unisa) yogyakarta, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta di sleman, minggu.
komitmen itu ditegaskan haedar setelah pp muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (iup) dari pemerintah.
"kami ingin punya 'role model' pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," ujar dia.
dia menegaskan bahwa apabila pada akhirnya pengelolaan tambang itu lebih banyak dampak buruknya bagi lingkungan hidup maka muhammadiyah akan mengembalikan iup dari pemerintah.
"ini poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini. tetapi kami juga menghargai 'political will' pemerintah untuk menjadikan tambang lewat pp nomor 25 untuk kesejahteraan sosial," kata dia.
dalam menjalankan usaha pertambangan, pihaknya bakal mengembangkan model reklamasi dengan melibatkan program studi tambang, pertanian, kehutanan, teknik lingkungan, dan geologi di sejumlah perguruan tinggi muhammadiyah.
muhammadiyah, kata haedar, merupakan organisasi besar yang telah berpengalaman dan saksama dalam mengelola berbagai amal usaha berorientasi bisnis yang dimiliki.
"itu semua kami kembalikan untuk kepentingan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat," ujar dia.
haedar berharap, semua pihak tidak memandang usaha pertambangan yang bakal dikelola pp muhammadiyah bakal berorientasi pada keuntungan semata.
"jangan dibayangkan yang serba positif menggembirakan, apalagi serba duit dan insyaallah kami jauh dari itu," kata dia.
sebaliknya, ia juga meminta sektor pertambangan tidak selalu dipandang sebagai suatu ancaman serta kesan buruk lainnya.
"jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba pahit, penuh dengan ancaman, dan seakan-akan kiamat kalau kita masuk ke dunia itu. kita akan tetap dalam posisi moderat, jadi kita lihat sisi positifnya kita cermati dan kita jadikan masukan sisi negatifnya untuk terus kita lakukan kajian sampai pada titik akhir nanti kita menemukan model," kata dia.
sebelumnya, pp muhammadiyah mengumumkan menerima iup yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno pp muhammadiyah pada 13 juli 2024.
keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan pp muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya. (ant)