Defisit Hingga Rp400 M

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Jurnal |

Jumat , 02 Aug 2024 - 20:59

Ditanya terkait dampak defisit bisa langsung merugikan masyarakat Jambi seperti pembiayaan subsidi kesehatan dan lainnya ? Sekda menyebut tidak terganggu.

‘‘Penundaan hanya yang tak prioritas intinya ya, yang prioritas tetap dikedepankan,’‘ akunya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyatakan defisit terjadi lantaran asumsi atau prediksi Silpa Provinsi yang tak cermat. Lalu juga DAK dan DAU yang terjadi penurunan sehingga defisit terjadi selalu berulang.

Atas dasar itu, Edi meminta TAPD membuat floating anggaran yang benar-benar hal prioritas. Karena acap kali TAPD memberikan Floating anggaran ke OPD yang digunakan untuk belanja-belanja yang Sunnah Muakkad (tak wajib).

‘‘Sehingga saat ke kita (banggar) ada hal yang wajib terpenuhi mandatory spending tak terpenuhi, sehingga didorong ke yang wajib dulu, itulah pola main OPD dan sudah kita sampaikan ke pak Gubernur agar OPD ditertibkan dan TAPD harus cermat,’‘ akunya.

Sebelumnya Pemprov menerbitkan Surat Edaran (SE) Penundaan Belanja Tak Prioritas yang di tandatangani Gubernur Jambi yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman pada 10 Juli lalu. Bernomor 1/SE/TAPD/VII/2024.

Isinya, menerangkan sehubungan dengan Silpa Tahun Anggaran 2023 yang hanya tersisa sebesar Rp69.333.512.451 dari prediksi semula sebesar Rp543.444.504.879 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi dan prediksi target Pendapatan Daerah yang tidak tercapai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, yang akan dikoreksi pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

SE itu memerintahkan, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar melakukan penundaan belanja yang tidak prioritas.

Seperti untuk sektor Belanja Barang dan Jasa. Yakni menunda belanja Belanja Pakai Habis, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Cetak, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada. Masyarakat, Honorarium Narasumber atau Pembahas dan lainnya. ‘‘Belanja barang dan jasa diperbolehkan hanya untuk belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), BLUD, Bio-Cf, DBH Sawit, DBH-DR, DBH-CHT dan DAU Earmark,’‘ tulis surat itu.

Lalu untuk sektor belanja modal. Pemprov meminta dilakukan penundaan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan Gedung, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Surat edaran ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan. (*)

defisit hingga rp400 m                            akibat tak terpenuhinya pendapatan dan dana transfer
jambi-pemerintah provinsi jambi mengalami defisit anggaran jelang akhir apbd murni 2024. hal itu diterangkan dengan surat  edaran (se) tim anggaran pemerintah daerah (tapd) tertanggal 10 juli yang ditandatangani sekda provinsi jambi sudirman mewakili gubernur jambi.
besaran defisit sekitar rp400 miliar. akibatnya, dalam se tapd itu diminta seluruh opd melakukan penundaan belanja tidak prioritas hingga pengesahan apbd- perubahan atau sekitar oktober 2024. namun pemprov meyakini takkan hal yang prioritas seperti subsidi kesehatan masyarakat.
gubernur jambi al haris menyatakan soal penyebab defisit anggaran akan dijelaskan olrh tim anggaran (tapd) atau banggar.
karena, haris menyebut penyebab defisit panjang cerita nya. 
‘‘jadi begini kalau bicara defisit panjang ceritanya , mungkin tanya ke banggar (tapd) saja, angka pastinya saya lupa,’‘ kata al haris kepada jambi ekspres.
sementara itu, sekda provinsi jambi yang juga ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd)  sudirman mengatakan defisit anggaran itu berkisar rp400 miliar. beberapa faktornya disebabkan oleh belanja melebihi pendapatan. ia membantah defisit terjadi lantaran salah desain tim anggaran.
 
‘‘defisit terjadi karena ada dana transfer tak seluruhnya masuk, kemudian ada pendapatan asli daerah (pad) yang targetnya tidak terpenuhi, itu juga bagian daripada yang mempengaruhi,’‘ kata sekda.
menurut sudirman, prediksi silpa tahun 2023 yang tidak sesuai apa yang ditargetkan, sehingga juga menjadi bagian yang mempengaruhi terjadi defisit anggaran. ‘‘padahal kita kedepan 2025 itu tidak ada lagi dana multiyers tidak ada, dana untuk pilkada juga sudah tidak ada, tapi karena belanjar di 2023 itu berimbas ke 2024,’‘ jelasnya.
sudirman juga tak menapik bahwa selama tiga tahun berturut-turut terjadi defisit. 
‘‘di 2020 dampaknya di 2021-2022 karena dampak covid-19 , di 2023 ditambah lagi kita berkewajiban untuk memenuhi belanja pilkada, itu sekitar 250-an m,’‘ ungkapnya. 
menyikapi defisit tersebut kata sudirman, maka adanya rasionalisasi anggaran, mana program yang dinilai atau belum prioritas itu ditunda untuk tahun depan.
‘‘mau tidak mau rasionalisasi,’‘ sebutnya.
ditanya terkait dampak defisit bisa langsung merugikan masyarakat jambi seperti pembiayaan subsidi kesehatan dan lainnya ? sekda menyebut tidak terganggu. 
‘‘penundaan hanya yang tak prioritas intinya ya, yang prioritas tetap dikedepankan,’‘ akunya.
 
sementara itu, ketua dprd provinsi jambi edi purwanto menyatakan defisit terjadi lantaran asumsi atau prediksi silpa provinsi yang tak cermat. lalu juga dak dan dau yang terjadi penurunan sehingga defisit terjadi selalu berulang.
atas dasar itu, edi meminta tapd membuat floating anggaran yang benar-benar hal prioritas. karena acap kali tapd memberikan floating anggaran ke opd yang digunakan untuk belanja-belanja yang sunnah muakkad (tak wajib). 
‘‘sehingga saat ke kita (banggar) ada hal yang wajib terpenuhi mandatory spending tak terpenuhi, sehingga didorong ke yang wajib dulu, itulah pola main opd dan sudah kita sampaikan ke pak gubernur agar opd ditertibkan dan tapd harus cermat,’‘ akunya.
sebelumnya pemprov menerbitkan surat edaran (se) penundaan belanja tak prioritas yang di tandatangani gubernur jambi yang diwakili sekretaris daerah provinsi jambi sudirman pada 10 juli lalu. bernomor 1/se/tapd/vii/2024.
isinya,  menerangkan sehubungan dengan silpa tahun anggaran 2023 yang hanya tersisa sebesar rp69.333.512.451 dari prediksi semula sebesar rp543.444.504.879 berdasarkan hasil pemeriksaan bpk ri perwakilan jambi dan prediksi target pendapatan daerah yang tidak tercapai pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi jambi tahun anggaran 2024, yang akan dikoreksi pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (p-apbd) provinsi jambi tahun anggaran 2024.
se itu memerintahkan, kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan kepala biro di lingkungan sekretariat daerah provinsi jambi selaku kuasa pengguna anggaran agar melakukan penundaan belanja yang tidak prioritas.
seperti  untuk sektor belanja barang dan jasa. yakni menunda belanja belanja pakai habis, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor dan cetak, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada. masyarakat, honorarium narasumber atau pembahas dan lainnya. ‘‘belanja barang dan jasa diperbolehkan hanya untuk  belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus (dak), blud, bio-cf, dbh sawit, dbh-dr, dbh-cht dan dau earmark,’‘ tulis surat itu.
lalu untuk sektor belanja modal. pemprov meminta dilakukan penundaan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. 
surat edaran ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan peraturan daerah provinsi jambi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 ditetapkan. (*)