Pendapatan Negara di Jambi Capai Rp 3,60 T, di Provinsi Jambi Penyaluran DD Rp775,56 M

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 06 Aug 2024 - 20:28

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi Burhani AS --

pendapatan negara di jambi capai rp 3,60 t, di provinsi jambi penyaluran dd rp775,56 m                            jambi, jambiekspres.co-direktorat jendral perbendaharaan (djpb) mencatat realisasi pendapatan negara di provinsi jambi sampai dengan juni 2024 mencapai rp3,60 triliun.
kepala kanwil djpb provinsi jambi burhani as di jambi, selasa, mengatakan pendapatan ini mengalami kontraksi sebesar 6,82 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023.
"realisasi pendapatan regional jambi masih didominasi ppn dan pph non migas," katanya.
realisasi pajak penghasilan non migas mencapai rp1,38 triliun dan pajak pertambahan nilai sebesar rp1,62 triliun.
pendapatan dari sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor dengan capaian terbesar di provinsi jambi, yaitu rp763,99 miliar, selanjutnya sektor administrasi pemerintahan sebesar rp502,95 miliar yang dipengaruhi oleh pembangunan jalan tol.
baca juga:perusahaan ingkari kesepakatan bayar ganti rugi kerusakan rumah nenek hafsah
baca juga:jambi ekspor pinang ke iran
dari sisi perpajakan internasional, bea masuk (bm) terealisasi sebesar rp4,12 miliar atau sebesar 37,03 persen dari target rp11,14 miliar. sedangkan bea keluar (bk) terealisasi sebesar rp52,31 miliar atau sebesar 14,18 persen dari target rp368,79 miliar.
dari perdagangan internasional, djpb mencatat adanya kontraksi 51,99 persen (yoy). terjadinya kontraksi tersebut terutama dipengaruhi harga internasional cpo yang jauh di bawah perkiraan.
sementara itu komoditi dari sektor migas berupa geragai crude oil memberikan kontribusi devisa tertinggi sebesar 192,09 juta dolar as atau 33,42 persen dari total devisa ekspor provinsi jambi.
menurut kelompok lapangan usaha, ekspor dari industri pengolahan menghasilkan 245,66 juta dolar as atau 42,82 persen dari eksportasi, antara lain karet alam, cangkang kelapa sawit, dan tissue.
realisasi penerimaan negara bukan pajak (pnbp) mencapai rp443,18 miliar atau tumbuh 6,47 persen dari realisasi tahun 2023 sebesar rp416,26 miliar.
sedangkan target pnbp sebesar rrp596,42 miliar.
dana desa 
selain itu, direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) kemenkeu juga  mencatat penyaluran dana desa di jambi sudah mencapai rp775,56 miliar sampai juni 2024 atau 65,84 persen dari target hingga akhir tahun.
kepala kantor wilayah djpb provinsi jambi burhani as di jambi, senin, mengatakan total alokasi dana desa tahun 2024 senilai rp1,17 triliun untuk 1.414 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota provinsi jambi.
penyaluran dana desa itu dilakukan dalam dua tahap. persentase penyaluran tertinggi berada di kabupaten tebo sebesar 84,24 persen dan terendah di kabupaten sarolangun sebesar 51,12 persen.
burhani menyebutkan terdapat tiga desa yang mengalami status gagal bayar dana desa yaitu dua di kabupaten kerinci dan satu di sarolangun.
ketiga desa itu yaitu desa air mumu dan desa semerah di kabupaten kerinci serta desa pulau buayo di kabupaten sarolangun.
"penyebabnya, kepala desa dan badan permusyawarahan desa tidak cocok. hal ini tentu akan menjadi sorotan pada evaluasi nasional," katanya.
burhani mengatakan pada tahun 2023, juga terdapat tiga desa yang mengalami gagal salur dan keseluruhannya berada di kerinci.
dari tiga desa itu, terdapat satu desa di kerinci yang sudah dua tahun mengalami gagal salur dana desa.
dengan tidak tersalurkannya dana ke tiga desa tahun 2023 lalu, kata dia, berpengaruh terhadap pagu dana desa 2024. selain itu, juga menyebabkan realisasi dana desa berjalan tidak maksimal.
penggunaan dana desa, kata dia, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk blt desa, yang diambil dari 25 persen total dana desa, tidak bisa diserahkan ke masyarakat.
burhani mengakui pihaknya sudah turun ke daerah dan berkoordinasi dengan pj bupati setempat untuk membahas masalah itu.
sekretaris daerah provinsi jambi sudirman mengatakan hal itu akan dikawal kembali oleh pemprov jambi.
desa menjadi kewenangan oleh bupati setempat. namun, jika persoalannya tidak bisa diselesaikan, maka pemprov akan melakukan langkah tegas.
"karena itu, kami akan ingatkan lagi pj bupati dan akan kami kirimkan surat. kami akan ingatkan lagi, agar lebih aktif lagi nanti. karena dana desa ini diperuntukkan bagi masyarakat. harus diselesaikan dulu," katanya.  (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 07 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan