Keuangan Digital Daerah 3T Perlu Dukungan Sarana Telekomunikasi

PADANG, JAMBIEKSPRES.CO-Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menyampaikan implementasi keuangan digital inklusif di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu dukungan penuh penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang andal.

"Untuk mewujudkan keuangan digital yang inklusif, BI tidak bisa berdiri sendiri dan dibutuhkan dukungan semua pihak terutama sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah 3T," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram di Padang, Selasa.

Sejauh ini BI melihat pemerintah pusat berperan penting dalam menyediakan telekomunikasi di pelosok negeri utamanya di daerah 3T.

Hal itu terlihat dari proyek Palapa Ring yang merupakan infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer.

BACA JUGA:Mahasiswa Teknik Pertambangan Unja Juara di 2 Kompetisi Bergengsi

BACA JUGA:Haniyeh Dibunuh: Lunturkah Semangat Perjuangan Palestina?

Bahkan, saat ini pemerintah pusat juga sedang mengupayakan perluasan akses telekomunikasi di daerah Indonesia timur melalui kerja sama dengan perusahaan swasta asal luar negeri.

Khusus di Ranah Minang, Abdul Majid mendorong pimpinan bank untuk mengupayakan penguatan penerapan keuangan digital dengan berkolaborasi bersama penyedia jasa telekomunikasi.

"Yang pasti Bank Indonesia terus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan jaringan infrastruktur ini tersedia dengan baik," ujarnya.

Ia mewanti-wanti sosialisasi, literasi dan edukasi keuangan digital yang selama ini digaungkan BI di berbagai daerah tidak terwujud apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur jaringan telekomunikasi yang memadai.

Khusus di Provinsi Sumbar, Abdul Majid menyampaikan penerapan keuangan digital hampir merata di 19 kabupaten dan kota.

Apalagi, sejak pandemi COVID-19 semua segmen kebutuhan masyarakat bergantung dengan sistem digitalisasi termasuk keuangan.

Tambahan informasi untuk 2024 target penambahan volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di provinsi itu sebanyak 12.322.920 kali transaksi, dengan capaian hingga semester 1 di tahun yang sama sebanyak 12.403.835 kali atau 100,66 persen dari target.

Sementara target penambahan pengguna QRIS yakni 147.045 pengguna baru, dengan capaian hingga semester 1 sebanyak 75.144 pengguna baru atau 51,10 persen dari target yang ditetapkan. (ant)