200 Desa Berpotensi Dapat Dana Biocf ISFL Upaya Penurunan Emisi GRK

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Senin , 12 Aug 2024 - 19:20

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Agus Sunaryo--

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi mengatakan, program RBP Biocf ini menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 14 juta CO2 dengan pemberian insentif sebesar USD 70 juta. Sehingga jika dintegrasikan dengan pencapaian target NDC Indonesia melalui Indonesia FOLU NET Sink 2030, maka Provinsi Jambi akan memberikan Kontribusi langsung sebesar 10 persen melalui Program/ aksi Penurunan Emisi GRK yang dibiayai dari APBD, serta dukungan dari APBN dan Penerusan Hibah Luar Negeri.

"Provinsi Jambi sedang mengimplementasikan fase Pre Investment Program BioCF-ISFL Tahun 2022 sampai Tahun 2025, dimana saat ini telah memasuki tahun Ketiga melalui metode On Granting. Program ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Melalui Implementasi Program BioCF-ISFL Fase Pre Investment yang dimulai pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 Total Nilai Reimbursement yang telah ditransfer oleh DJPK Kemenkeu RI ke RKUD Provinsi Jambi sebesar 40,92 Miliar Rupiah. Diwaktu yang bersaaman, saat ini sedang dilakukan verifikasi kembali oleh DJPK untuk Reimbursement Semester I Tahun 2024 dengan pengajuan Reimbursement sebesar 11, 82 Miliar Rupiah," ujar Wagub Sani.

Sani Menegaskan, Tahapan Pre-Invesment sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam memenuhi kelengkapan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengunduh fase Result Based Payment (RBP).

"Saat ini untuk menuju fase RBP Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi sedang menunggu jadwal penandatanganan Kontrak Emission Reduction Payment Agrement (ERPA), term sheet ERPA telah dibahas dan disepakati dimana salah satunya telah disepakati harga per 1 ton CO2e sebesar 7 USD," tegas Wagub Sani.

Lebih lanjut, Wagub Sani mengemukakan, Pembagian Manfaat Insentif Berbasis Kinerja Program BioCF-ISFL berdasarkan prinsip dasar berkeadilan maka harus memperhatikan 3 hal.

"Ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu Riwayat kehilangan tutupan hutan, Riwayat Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Resiko Deforestasi dan Degradasi Hutan. Dengan demikian maka semakin baik terjaga tutupan hutan alam di suatu wilayah maka akan semakin besar proporsi penerima manfaatnya pun demikian sebaliknya, semakin kecil tutupan hutan alam yang tersisa di suatu wilayah maka akan semakin kecil pula proporsi penerima manfaatnya (Insentif & Disisentif)," pungkasnya. (*)

200 desa berpotensi dapat dana biocf isfl upaya penurunan emisi grk                            jambi, jambiekspres.co - sebanyak 200 desa di provinsi jambi berpotensi mendapatkan dana manfaat bio carbon fund isfl (biocf isfl) setelah tahun 2025 mendatang.
dana insentif berbasis kinerja itu didapatkan sebagai apresiasi bagi desa yang berhasil menjaga tutupan hutan dan memperbaiki kondisi hutan. saat ini tengah masuk tahapan pengkajian mekanisme penyaluran. 
hal itu diakui oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi jambi agus sunaryo.
dikatakan agus, saat ini masuk tahapan pre investmen yakni mempersiapkan regulasi saat kita menerima pembayaran atas kinerja result base payment 70 juta us dollar. 
"pada saat ini kita meminta masukan-masukan yang diharapkan ada opsi yang dipilih untuk penyaluran seperti apa untuk itu kita libatkan desa," ucap agus kepada jambi ekspres (12/8).
menurut agus, pada bsp ini banyak komponennya, mulai dari pemerintah, desa, akademisi dan dari itu baru dijabarkan peruntukkan untuk desa.
untuk itu pada saat ini tengah dilakukan pecarian mekanisme penyaluran pembayaran, karena pembiayaan dari badan pengelola dana lingkungan hidup (bpdlh) di kementerian keuangan.
"dari sana baru disalurkan ke desa, ke desa itu seperti apa itu nantinya yang disepekati," akunya.
baca juga:alokasi belanja menurun pada apbd perubahan 2024
baca juga:nella ervina jadi narasumber utama di raker teknis kementerian atr/bpn
ia menegaskan hal ini dipersiapkan, agar bisa dilakukan penyaluran setelah ada penandatangan perjanjian antara kementerian lhk, world bank, dan pemprov jambi dan bpdlh. 
"setelah itu baru terlihat penyaluran 70 juta us dollar pembagian ke komponen dan desanya seperti apa," katanya.
agus menjelaskan belum bisa ditentukan pasti berapa desa yang akan mendapatkan potensi alokasi bio carbon ini. hanya saja data awal ada 200-an desa yang berpotensi mendapatkannya.
"kita belum bisa menentukan, (yang jelas) semua desa yang di area penyangga taman nasional, hutan lindung jadi desa itu. daerahnya yang bisa mempertahankan tutupan lahan memperbaiki kondisi hutan itu yang berpotensi mendapatkan biocf isfl. hitungan awalnya bisa hingga 200-an desa yang mendapatkan biocf isfl nanti,"kata agus.
sementara itu, wakil gubernur jambi mengatakan, program rbp biocf ini menargetkan penurunan emisi grk sebesar 14 juta co2 dengan pemberian insentif sebesar usd 70 juta. sehingga jika dintegrasikan dengan pencapaian target ndc indonesia melalui indonesia folu net sink 2030, maka provinsi jambi akan memberikan kontribusi langsung sebesar 10 persen melalui program/ aksi penurunan emisi grk yang dibiayai dari apbd, serta dukungan dari apbn dan penerusan hibah luar negeri.
"provinsi jambi sedang mengimplementasikan fase pre investment program biocf-isfl tahun 2022 sampai tahun 2025, dimana saat ini telah memasuki tahun ketiga melalui metode on granting. program ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah provinsi jambi. melalui implementasi program biocf-isfl fase pre investment yang dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 total nilai reimbursement yang telah ditransfer oleh djpk kemenkeu ri ke rkud provinsi jambi sebesar 40,92 miliar rupiah. diwaktu yang bersaaman, saat ini sedang dilakukan verifikasi kembali oleh djpk untuk reimbursement semester i tahun 2024 dengan pengajuan reimbursement sebesar 11, 82 miliar rupiah," ujar wagub sani.
sani menegaskan, tahapan pre-invesment sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam memenuhi kelengkapan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengunduh fase result based payment (rbp).
"saat ini untuk menuju fase rbp pemerintah indonesia bersama dengan pemerintah provinsi jambi sedang menunggu jadwal penandatanganan kontrak emission reduction payment agrement (erpa), term sheet erpa telah dibahas dan disepakati dimana salah satunya telah disepakati harga per 1 ton co2e sebesar 7 usd," tegas wagub sani.
lebih lanjut, wagub sani mengemukakan, pembagian manfaat insentif berbasis kinerja program biocf-isfl berdasarkan prinsip dasar berkeadilan maka harus memperhatikan 3 hal.
"ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu riwayat kehilangan tutupan hutan, riwayat kinerja penurunan emisi gas rumah kaca dan resiko deforestasi dan degradasi hutan. dengan demikian maka semakin baik terjaga tutupan hutan alam di suatu wilayah maka akan semakin besar proporsi penerima manfaatnya pun demikian sebaliknya, semakin kecil tutupan hutan alam yang tersisa di suatu wilayah maka akan semakin kecil pula proporsi penerima manfaatnya (insentif & disisentif)," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 13 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan