Menkeu siapkan Rp 421,7 triliun untuk ketahanan energi di RAPBN 2025

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Jumat , 16 Aug 2024 - 23:37

PT PLN (Persero) siap menghadirkan listrik dari 100 persen energi hijau pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Sabtu (17/8). ANTARA/HO-PLN/aa.--

Subsidi non energi juga disiapkan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh rumah. Pemerintah sebelumnya menargetkan untuk mengakselerasi 1 juta rumah yang diperuntukkan bagi MBR.

Selanjutnya, subsidi non energi disalurkan untuk memberikan kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan. Subsidi juga digulirkan untuk insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebagai bentuk dukungan kepada sektor usaha. (ant)

menkeu siapkan rp 421,7 triliun untuk ketahanan energi di rapbn 2025                            jakarta, jambiekspres.co  - menteri keuangan sri mulyani indrawati mengatakan alokasi anggaran ketahanan energi yang disiapkan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2025 mencapai rp421,7 triliun.
“ketahanan energi adalah prioritas yang juga penting dari presiden terpilih. kami mengalokasikan rp421,7 triliun,” kata sri mulyani dan konferensi pers rapbn 2025 di jakarta, jumat.
anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi. adapun dalam rapbn 2025, subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar rp334,8 triliun.
selain itu, anggaran ketahanan energi juga akan digunakan sebagai insentif fiskal untuk menaikkan lifting minyak dan gas.
baca juga:kpu provinsi jambi umumkan 2,6 juta daftar pemilih sementara untuk pilkada serentak 2024
baca juga:pusri-mulyadi lolos verifikasi calon perseorangan, 5 pasangan dipastikan bertarung di pilwako sungai penuh
hal itu, lanjut sri mulyani, merupakan respons terhadap permintaan menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) arifin tasrif soal perubahan skema bagi hasil dan rezim perpajakan hulu migas, yaitu revisi peraturan pemerintah (pp) nomor 27 tahun 2017 terkait cost recovery dan revisi pp nomor 53/2017 terkait gross split.
“kami akan selalu mendengar dan berkoordinasi dengan tim dari kementerian teknis dan koordinator untuk melihat bagaimana instrumen fiskal bisa bekerja dan mendorong berbagai produksi ketahanan energi ini dengan peningkatan lifting minyak dan gas,” ujar dia.
menkeu memastikan instrumen fiskal akan terus digunakan untuk ketahanan energi, baik melalui subsidi maupun intervensi belanja lain.
untuk diketahui, rapbn 2025 mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar rp525 triliun.
dana subsidi dan kompensasi energi sebesar rp394,3 triliun digulirkan untuk melanjutkan subsidi lpg tabung 3 kilogram, solar, dan minyak tanah sekaligus memastikan ketepatan sasaran program.
subsidi energi juga bakal disalurkan untuk dukungan listrik rumah tangga miskin dan rentan, serta transisi energi yang efisien dan adil.
sementara subsidi non energi dialokasikan sebesar rp131,3 triliun, tumbuh signifikan 35,5 persen dari rp96,9 triliun pada pagu tahun ini.
anggaran itu utamanya disalurkan untuk fokus ketahanan pangan yang membutuhkan dukungan pupuk subsidi.
subsidi non energi juga disiapkan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dalam memperoleh rumah. pemerintah sebelumnya menargetkan untuk mengakselerasi 1 juta rumah yang diperuntukkan bagi mbr.
selanjutnya, subsidi non energi disalurkan untuk memberikan kemudahan kredit usaha rakyat (kur) kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), petani, dan nelayan. subsidi juga digulirkan untuk insentif pajak ditanggung pemerintah (dtp) sebagai bentuk dukungan kepada sektor usaha. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 17 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan