Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Masih Sosialisasi

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Rabu , 28 Aug 2024 - 21:31

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, tim Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan evaluasi dan kajian untuk menentukan langkah-langkah yang tepat agar subsidinya tepat sasaran.

"Ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi," kata Bahlil.

Untuk subsidi solar, sebut Bahlil, telah disepakati Rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan.

Sementara itu, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, peningkatan ini didorong oleh permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Selain memberikan LPG, Kementerian ESDM juga berencana untuk membangun jaringan gas.

"Kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas (jargas) dan membangun industri LPG di Indonesia. Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK (SKK Migas) dan Pertamina, nantinya untuk memikirkan langkah ini," katanya. (ant)

pembatasan pembelian bbm subsidi masih sosialisasi                            jakarta-presiden joko widodo (jokowi) mengatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi masih dalam proses sosialisasi.
"saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa," ucap presiden memberi keterangan pers usai meresmikan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak rumah sakit (rs) sardjito yogyakarta di kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta (diy), rabu sebagaimana keterangan yang diterima di jakarta.
kendati demikian, ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian bbm bersubsidi.
"belum ada keputusan, belum ada rapat," ungkapnya.
presiden pun membeberkan alasan soal pembatasan pembelian bbm tersebut, utamanya terkait dengan masalah polusi udara dan juga efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
"yang pertama ini berkaitan nanti ini utamanya di jakarta dengan polusi, yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di apbn kita, terutama untuk yang 2025," kata presiden.
sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia menyebut pembatasan pembelian bbm bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan peraturan menteri (permen).
"karena begitu aturannya ke luar, permen-nya ke luar," ujar bahlil di jakarta, selasa (27/8).
dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian bbm bersubsidi akan terlaksana pada 1 oktober 2024.
menurutnya, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
"kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," katanya.
bahlil mengatakan nantinya peraturan terkait pembelian bbm bersubsidi akan diatur dalam permen esdm bukan lagi peraturan presiden (perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bbm yang saat ini sedang proses revisi. 
bahlil juga menyebut volume bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi, yakni minyak tanah dan solar disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2025.
"volume bbm bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," ujar bahlil dalam rapat kerja bersama komisi vii dpr ri di jakarta, selasa.
bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran bbm bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.
lebih lanjut, tim kementerian esdm dan pt pertamina (persero) telah melakukan evaluasi dan kajian untuk menentukan langkah-langkah yang tepat agar subsidinya tepat sasaran.
"ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi," kata bahlil.
untuk subsidi solar, sebut bahlil, telah disepakati rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan.
sementara itu, volume lpg bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton.
menurut bahlil, peningkatan ini didorong oleh permintaan masyarakat yang semakin tinggi. selain memberikan lpg, kementerian esdm juga berencana untuk membangun jaringan gas.
"kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas (jargas) dan membangun industri lpg di indonesia. memang problemnya adalah bahan baku tentang c3 dan c4, tapi kita lagi koordinasikan dengan skk (skk migas) dan pertamina, nantinya untuk memikirkan langkah ini," katanya. (ant)