KPK Setor ke Negara Rp 40,5 Miliar

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Sabtu , 07 Sep 2024 - 16:16

Juru bicara baru KPK Tessa Mahardika Sugiarto memberikan keterangan pers terkait pergantian juru bicara KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/6/2024). KPK resmi menunjuk Tessa Mahardika Sugiarto sebagai juru bicara baru di KPK menggantikan Ali --

Uang Rampasan dari Rafael Alun

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan ke kas negara uang sejumlah Rp40,5 miliar uang rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dalam kasus kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"KPK telah berhasil mengeksekusi perkara korupsi Rafael Alun Trisambodo senilai Rp40,5 miliar yang mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

KPK menegaskan tujuan akhir dari pemberantasan korupsi dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

Penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

BACA JUGA:2 Anggota Polsek Diamankan

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan, Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara.

Selain itu, Rafael Alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00, subsider tiga tahun penjara.

Pengadilan Tinggi menyatakan Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dia juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.(ant)

kpk setor ke negara rp 40,5 miliar                            uang rampasan dari rafael alun
jakarta, jambiekspres.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah menyetorkan ke kas negara uang sejumlah rp40,5 miliar uang rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat direktorat jenderal pajak kementerian keuangan rafael alun trisambodo dalam kasus kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (tppu).
"kpk telah berhasil mengeksekusi perkara korupsi rafael alun trisambodo senilai rp40,5 miliar yang mencakup uang pengganti rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan tppu rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara tppu sebesar rp577 juta," kata juru bicara kpk tessa mahardhika di gedung merah putih kpk, jakarta, jumat.
kpk menegaskan tujuan akhir dari pemberantasan korupsi dalam memulihkan kerugian keuangan negara.
penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.
baca juga:breakingnews! kebakaran melanda lantai iii kantor bersama tanjab barat
baca juga:2 anggota polsek diamankan 
sebelumnya, pengadilan tinggi dki jakarta di tingkat banding memutuskan, rafael alun trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar rp500 juta subsider tiga bulan penjara.
selain itu, rafael alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar rp10.079.095.519,00, subsider tiga tahun penjara.
pengadilan tinggi menyatakan rafael alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tppu sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh jaksa penuntut umum (jpu) kpk.
rafael alun terbukti melanggar pasal 12 b juncto pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo. pasal 64 ayat (1) kuhp
dia juga dinyatakan melanggar pasal 3 ayat (1) huruf a dan c undang-undang ri nomor 15 tahun 2002 tentang tppu jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo. pasal 64 ayat (1) kuhp, serta pasal 3 undang-undang ri nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tppu jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.(ant)

Tag

Share