Ada Beberapa Kali Penyerahan Uang

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Jumat , 24 Nov 2023 - 20:34

Seperti diketahui, saat ini ada empat pimpinan KPK yang mengisi jabatan sebagai Wakil Ketua. Kandidat tersebut adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang pernah berkarier di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) periode 1987--2011.

Selain itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang berlatar belakang pendidikan hukum serta pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

Selanjutnya, ada Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang memiliki latar belakang profesi sebagai hakim di sejumlah pengadilan negeri. Terakhir, adalah Wakil Ketua Nurul Ghufron yang berlatar belakang akademisi.

Ari mengatakan kandidat terpilih pengganti sementara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres).

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015, yang merupakan pengesahan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, memang sudah diatur dalam Pasal 33A bahwa ketika terjadi kekosongan pimpinan KPK menyangkut tentang ketua, itu dipilih dan ditetapkan oleh Presiden," katanya.

Dalam aturan yang dimaksud disebutkan, "Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK yang menyebabkan Pimpinan KPK berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan KPK sejumlah jabatan yang kosong," demikian petikan Pasal 33A UU Nomor 10 Tahun 2015.

Terkait penentuan kandidat pengganti Firli, kata Ari, disesuaikan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan DPR menjadi UU Nomor 10 Tahun 2015.

Ajukan Praperadilan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan bahwa kepaniteraan pidana telah menerima permohonan praperadilan atas nama Firli Bahuri selaku pemohon pada Jumat (24/11).

"Atas permohonan itu, jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim tunggal untuk menangani perkara tersebut," kata Djuyamto dalam keterangan pers, Jumat.

Hakim yang akan menangani perkara adalah Imelda Herawati yang akan bertindak untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan tersebut.

Djuyamto menambahkan hakim itu telah menetapkan waktu sidang pertama, yakni 11 Desember 2023 untuk praperadilan. (ant)

ada beberapa kali penyerahan uang                            firli ajukan praperadilan ke pn jaksel
jakarta-polda metro jaya menyebut adanya beberapa penyerahan uang dalam kasus dugaan pemerasan oleh ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk) firli bahuri terhadap mantan menteri pertanian syahrul yasin limpo.
"itu materi penyidikan, tapi pada prinsipnya, setidaknya kami menemukan fakta terjadi beberapa kali pertemuan dan diduga ada penyerahan uang," ungkap direktur reserse kriminal khusus (direskrimsus) polda metro jaya kombes pol ade safri simanjuntak kepada wartawan di jakarta, jumat.
namun, ade belum membeberkan tokoh-tokoh yang terlibat serta nominal dalam penyerahan uang tersebut.
"nanti akan kita sampaikan 'update' penyidikan," kata ade.
sebelumnya, ade menyebut pihaknya telah menyita beberapa barang bukti dalam kasus tersebut.
salah satunya adalah dokumen penukaran valas dalam pecahan dolar singapura (sgd) dan dolar amerika (usd) dari beberapa tempat penukaran mata uang asing (money changer) dengan nilai total sebesar rp7,4 miliar sejak februari 2021 sampai dengan bulan september 2023.
"penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas menteri pertanian ri yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan kpk (komisi pemberantasan korupsi) dengan nomor agenda ld 1231 tanggal 28 april 2021," kata ade pada kamis (23/11).
sementara itu, polda metro jaya telah menetapkan firli bahuri (fb) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan komisi pemberantasan korupsi (kpk) terhadap mantan menteri pertanian syahrul yasin limpo.
ade menyebutkan bahwa penetapan tersangka tersebut setelah dilakukannya gelar perkara pada rabu (22/11).
"menetapkan saudara fb selaku ketua kpk ri sebagai tersangka," kata ade kepada wartawan di polda metro jaya pada rabu (22/11) malam.
di bagian lain, koordinator staf khusus presiden ari dwipayana menyatakan salah satu dari empat pimpinan aktif komisi pemberantasan korupsi (kpk) berpeluang menggantikan posisi firli bahuri yang kini terjerat kasus dugaan pemerasan.
"kandidatnya kan dari pimpinan kpk saat ini," kata ari dwipayana di gedung utama kementerian sekretariat negara di jakarta, jumat, saat menjawab pertanyaan siapa kandidat pengganti firli bahuri sebagai ketua kpk.
ari memastikan tidak ada kandidat lain dari luar kalangan pimpinan kpk saat ini yang akan menggantikan firli.
seperti diketahui, saat ini ada empat pimpinan kpk yang mengisi jabatan sebagai wakil ketua. kandidat tersebut adalah wakil ketua kpk alexander marwata yang pernah berkarier di badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) periode 1987--2011.
selain itu, wakil ketua kpk johanis tanak yang berlatar belakang pendidikan hukum serta pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan tinggi jambi.
selanjutnya, ada wakil ketua kpk nawawi pomolango yang memiliki latar belakang profesi sebagai hakim di sejumlah pengadilan negeri. terakhir, adalah wakil ketua nurul ghufron yang berlatar belakang akademisi.
ari mengatakan kandidat terpilih pengganti sementara firli bahuri sebagai ketua kpk ditetapkan melalui surat keputusan presiden (keppres).
"berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2015, yang merupakan pengesahan peraturan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2015, memang sudah diatur dalam pasal 33a bahwa ketika terjadi kekosongan pimpinan kpk menyangkut tentang ketua, itu dipilih dan ditetapkan oleh presiden," katanya.
dalam aturan yang dimaksud disebutkan, "dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan kpk yang menyebabkan pimpinan kpk berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, presiden mengangkat anggota sementara pimpinan kpk sejumlah jabatan yang kosong," demikian petikan pasal 33a uu nomor 10 tahun 2015.
terkait penentuan kandidat pengganti firli, kata ari, disesuaikan dengan uu nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua dan juga mengacu pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 1 tahun 2015 yang disahkan dpr menjadi uu nomor 10 tahun 2015.
ajukan praperadilan 
ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk) firli bahuri mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri (pn) jakarta selatan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian syahrul yasin limpo (syl).
 humas pn jakarta selatan djuyamto mengatakan bahwa kepaniteraan pidana telah menerima permohonan praperadilan atas nama firli bahuri selaku pemohon pada jumat (24/11).
 "atas permohonan itu, jadi ketua pengadilan negeri jakarta selatan telah menunjuk hakim tunggal untuk menangani perkara tersebut," kata djuyamto dalam keterangan pers, jumat.
 hakim yang akan menangani perkara adalah imelda herawati yang akan bertindak untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan tersebut.
 djuyamto menambahkan hakim itu telah menetapkan waktu sidang pertama, yakni 11 desember 2023 untuk praperadilan. (ant)