KPK Tahan 5 Tersangka Suap Proyek Pengadaan Jalan

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Sabtu , 25 Nov 2023 - 14:34

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai saat konferensi pers pengungkapan dugaan kasus suap proyek pengadaan jalan provinsi Kalimantan Timur--

JAKARTA-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa suap dalam proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur.

"Untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 24 November 2023 sampai dengan 13 Desember di Rutan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Lima orang tersangka tersebut ialah Direktur CV Bajasari Nono Mulyanto (NM), pemilik PT Fajar Pasir Lestari Abdul Nanang Ramis (ANR), staf PT Fajar Pasir Lestari Hendra Sugiarto (HS), Kepala Satuan Kerja Balau Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur tipe B Rahmat Fadjar (RF), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan Jalan Nasional wilayah Kalimantan Timur Raido Sinaga.

Johanis menerangkan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat RF ditunjuk sebagai Kepala Satuan Kerja BBPJN Kalimantan Timur tipe B dan RS sebagai PPK dalam proyek tersebut.

Kemudian menurut dia, agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut NM, ANR, dan HS melakukan pendekatan komunikasi yang rutin kepada RS dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang.

Atas tawaran tersebut, RS menyampaikan kepada RF dan RF menyetujui kesepakatan itu. Selanjutnya, RF memerintahkan RS untuk memenangkan perusahaan NM, ANR, dan HS diantaranya dengan memodifikasi dan memanipulasi beberapa barang yang ada di aplikasi katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Untuk besaran pembagian uang, kata Johanis, RF mendapatkan tujuh persen dan RS mendapatkan tiga persen sesuai dengan nilai proyek.

Adapun dalam katalog elektronik dianggarkan dana yang bersumber dari APBN untuk pengadaan jalan nasional wilayah I di Kalimantan Timur diantaranya peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan dengan nilai Rp49,7 miliar dan preservasi Jalan Kerang-Lolo-Kuaro dengan nilai Rp1,1 miliar.

Johanis mengatakan bahwa sekitar Mei 2023, NM, ANR, dan HS memulai pemberian uang secara bertahap bertempat di Kantor BBPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur mencapai sejumlah Rp1,4 miliar.

KPK, lanjut Johanis, telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp525 juta sebagai sisa dari nilai Rp1,4 miliar.

Tersangka NM, ANR, dan HS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka RF dan RS sebagai pihak penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (ant)

kpk tahan 5 tersangka suap proyek pengadaan jalan                            jakarta-penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) menahan dan menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa suap dalam proyek pengadaan jalan di kalimantan timur.
"untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 24 november 2023 sampai dengan 13 desember di rutan kpk,” kata wakil ketua kpk johanis tanak dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, jakarta.
lima orang tersangka tersebut ialah direktur cv bajasari nono mulyanto (nm), pemilik pt fajar pasir lestari abdul nanang ramis (anr), staf pt fajar pasir lestari hendra sugiarto (hs), kepala satuan kerja balau besar pelaksana jalan nasional (bbpjn) kalimantan timur tipe b rahmat fadjar (rf), dan pejabat pembuat komitmen (ppk) pada pelaksanaan jalan nasional wilayah kalimantan timur raido sinaga.
johanis menerangkan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat rf ditunjuk sebagai kepala satuan kerja bbpjn kalimantan timur tipe b dan rs sebagai ppk dalam proyek tersebut.
kemudian menurut dia, agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut nm, anr, dan hs melakukan pendekatan komunikasi yang rutin kepada rs dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang.
atas tawaran tersebut, rs menyampaikan kepada rf dan rf menyetujui kesepakatan itu. selanjutnya, rf memerintahkan rs untuk memenangkan perusahaan nm, anr, dan hs diantaranya dengan memodifikasi dan memanipulasi beberapa barang yang ada di aplikasi katalog elektronik lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah (lkpp).
untuk besaran pembagian uang, kata johanis, rf mendapatkan tujuh persen dan rs mendapatkan tiga persen sesuai dengan nilai proyek.
adapun dalam katalog elektronik dianggarkan dana yang bersumber dari apbn untuk pengadaan jalan nasional wilayah i di kalimantan timur diantaranya peningkatan jalan simpang batu-laburan dengan nilai rp49,7 miliar dan preservasi jalan kerang-lolo-kuaro dengan nilai rp1,1 miliar.
johanis mengatakan bahwa sekitar mei 2023, nm, anr, dan hs memulai pemberian uang secara bertahap bertempat di kantor bbpjn wilayah 1 kalimantan timur mencapai sejumlah rp1,4 miliar.
kpk, lanjut johanis, telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar rp525 juta sebagai sisa dari nilai rp1,4 miliar.
tersangka nm, anr, dan hs sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp.
sedangkan tersangka rf dan rs sebagai pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp. (ant)

Tag

Share