Usai Diterpa Angin Puting Beliung, Jambi Butuh Informasi Bencana
BENCANA: Bencana puting beliung yang terjadi di Kerinci beberapa waktu lalu. Provinsi Jambi membutuhkan informasi cepat potensi bencana setelah puluhan rumah warga porak-poranda diterpa angin puting beliung beberapa hari lalu.--
JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Provinsi Jambi membutuhkan peningkatan kecepatan distribusi informasi potensi bencana setelah puluhan rumah warga di daerah setempat porak-poranda diterpa angin puting beliung beberapa hari lalu.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Jambi, Ansori, dalam siaran daring bertajuk "Teropong Bencana" Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diikuti di Jakarta, Kamis.
Menurut Ansori, angin puting beliung yang diperkirakan berkecepatan lebih dari 30 knot menerpa sejumlah desa di Kecamatan Pemayung dan Muara Bulian, Batanghari, Jambi, Senin (23/9) sore.
Dampak yang ditimbulkan ada sebanyak 74 rumah, tiga gedung sekolah, dan satu fasilitas pemerintah daerah rusak berat dan sedang hingga nyaris rata dengan tanah.
Data dari petugas BPBD Batanghari mencatat atas peristiwa tersebut ada sebanyak 216 jiwa warga di Pemayung dan Muara Bulian terdampak dan di antaranya terpaksa mengungsi.
Ansori mengatakan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat dalam merespons potensi bencana menjadi hal yang patut diperhatikan.
Namun di sisi lain, ia mengakui, hal yang paling mendasar sehingga dampak kerusakan cukup besar adalah distribusi informasi peringatan dini potensi bencana ke masyarakat yang masih cenderung lamban karena keterbatasan teknologi dan minimnya sumber daya kebencanaan di Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari.
Pihaknya menilai keterbatasan tersebut menjadi bahan evaluasi yang patut untuk dibahas lebih lanjut melibatkan multisektor sehingga potensi risiko bencana ke depan bisa diminimalisasi.
Terlepas dari semua itu, Kepala BPBD Batanghari memastikan ratusan korban dalam kondisi yang baik dan sudah mendapatkan bantuan kebutuhan pokok dalam jumlah yang proporsional. Sementara untuk perbaikan dampak kerusakan masih dalam asesmen pendataan yang juga melibatkan Dinas PUPR kabupaten setempat. (ant)