Saudi Bentuk Aliansi Internasional

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Jumat , 27 Sep 2024 - 20:42

saudi bentuk aliansi internasional                             untuk dirikan negara palestina
istanbul-arab saudi telah mengumumkan pembentukan aliansi internasional yang bertujuan untuk mendirikan negara palestina dan menerapkan solusi dua negara.
“atas nama negara-negara arab dan islam, bersama dengan mitra eropa kami, kami mengumumkan peluncuran aliansi internasional untuk menerapkan solusi dua negara," kata menteri luar negeri arab saudi faisal bin farhan, kamis (26/9).
"kami mengundang anda untuk bergabung dalam inisiatif ini,” ujarnya pada pertemuan tingkat menteri.
ketika berbicara di sela-sela rangkaian sidang majelis umum pbb di new york mengenai masalah palestina dan upaya perdamaian, menlu  faisal tidak memperinci mengenai aliansi tersebut.
faisal, sementara itu, mengecam krisis kemanusiaan dahsyat yang disebabkan oleh perang di gaza serta pelanggaran berat yang dilakukan pasukan pendudukan israel di tepi barat, kata kantor berita saudi press agency (spa).
dia menggambarkan tindakan-tindakan israel sebagai bagian dari kebijakan pendudukan dan ekstremisme kekerasan yang lebih luas.
“hak untuk membela diri tidak bisa membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil, penghancuran sistematis, pemindahan paksa, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, hasutan kebencian, dehumanisasi," ucapnya.
"... atau penggunaan penyiksaan sistematis, termasuk kekerasan seksual dan kejahatan lain yang terdokumentasi menurut laporan pbb,” katanya, menambahkan.
terkait peningkatan kekerasan di wilayah tersebut, termasuk serangan israel yang terus berlanjut di lebanon, faisal memperingatkan soal potensi konflik yang lebih luas. 
dunia, ujarnya, menyaksikan peningkatan ketegangan yang membahayakan rakyat lebanon serta memicu kemungkinan  perang yang membahayakan kawasan dan seluruh dunia.  
ia turut mendesak penghentian segera terhadap perang yang sedang berlangsung dan semua pelanggaran hukum internasional. faisal juga mempertanyakan kredibilitas sistem internasional.
lebih lanjut menteri tersebut menegaskan kembali bahwa pembentukan negara palestina yang merdeka adalah hak fundamental dan landasan perdamaian, bukan sekadar hasil akhir yang harus dinegosiasikan dalam proses politik jangka panjang.
“kami memuji negara-negara yang baru-baru ini mengakui palestina dan kami menyerukan semua negara untuk menunjukkan keberanian dan mengambil langkah yang sama, bergabung dengan konsensus internasional yang diwakili oleh 149 negara yang telah mengakui palestina,” ujarnya.
sementara itu, menteri luar negeri ri retno marsudi meminta negara-negara di dunia segera memberikan pengakuan terhadap negara palestina sebagai langkah penting menuju solusi dua negara.
permintaan itu disampaikan retno dalam pertemuan tingkat menteri tentang situasi di gaza dan penerapan solusi dua negara pada sidang ke-79 majelis umum pbb di new york, amerika serikat, kamis (26/9).
“pengakuan terhadap negara palestina sangatlah penting. mengapa? karena hal ini memberikan harapan kepada bangsa palestina. … dan yang terpenting, inilah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik kepada israel untuk menghentikan kekejamannya,” katanya.
namun, menurut retno, beberapa negara yang dia ajak justru menyatakan baru akan mengakui palestina pada saat yang tepat.
“kapan saat yang tepat itu? bagi saya, waktu yang tepat adalah saat ini juga. waktu yang tepat adalah sekarang. kita tidak usah menunggu sampai semua orang palestina mengungsi dan seratus ribu orang terbunuh untuk menyebut bahwa inilah saat yang tepat itu,” kata menlu menegaskan.
pada lain sesi, di hadapan pertemuan tingkat menteri untuk mendukung lembaga bantuan dan pekerjaan pbb untuk pengungsi palestina di timur dekat (unrwa), indonesia menegaskan kembali dukungan penuh bagi badan pbb untuk pengungsi palestina tersebut.
“sulit dibayangkan bagaimana situasi kemanusiaan (di palestina) saat ini, jika tidak ada unrwa di lapangan," ujar menlu.
dua hal utama untuk mendukung unrwa, menurut retno, yakni dukungan politis dan dukungan pendanaan.
dukungan politis diperlukan untuk menjamin unrwa tidak terpengaruh tekanan politik, karena “mengancam unrwa sama saja mengancam kemanusiaan.”
sementara, untuk dukungan pendanaan, indonesia telah memberikan contoh konkret dengan melipatgandakan kontribusi tahunan kepada unrwa pada 2024 ini. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 28 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan