Calon Bisa Batal Maju, Jika Tak Hati-hati Terima Sumbangan Dana Kampanye

Reporter: Faizarman |

Editor: Jurnal |

Minggu , 29 Sep 2024 - 20:54

Danrem 042/Gapu saat menandatangani dokumen kampanye Pilkada Jambi di Provinsi Jambi--

Misalnya penyumbang yang menggunakan indentitas orang lain dan penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye.

"Juga tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah dan BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain," jelasnya lagi.

Bagaimana dengan sanksi pidana? Mantan Ketua KPU Kota Jambi ini menyebutkan untuk sanksi pidana yakni pidana penjara paling singkat 12 bulan atau paling lama 48 bulan dan denda sebanyak 3 kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

"Sanksi pidana ini tidak hanya menerima sumbangan yang dilarang, tapi juga bisa dipidana apabila memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye," ungkapnya.

Menurutnya, apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan dan paling lama 12 bulan.

"Atau dengan denda paling sedikit 1 juta dan paling banyak 10 juta," katanya.

Disamping itu, pidana juga bisa diberikan apabila menerima sumbangan melebihi batas yang ditentukan.

Dimana untuk sumbangan dari pihak lain perseorangan paling banyak 75 juta dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta paling banyak 750 juta selama masa kampanye.

"Kalau melanggar ketentuan ini, maka sanksinya adalah pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 24 bulan atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar," tegasnya.

Dalam pelaksanaan kampanye, kata Yanto, dana kampanye tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa barang yang digunakan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik.

Dana kampanye ini harus dilaporkan pasangan calon terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPSDK).

calon bisa batal maju, jika tak hati-hati terima sumbangan dana kampanye                            jambi, jambiekspres.co- pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota harus berhati-hati pada tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. 
soalnya jika salah langkah, kandidat bisa terancam sanksi pidana dan pembatalan sebagai pasangan calon.
sanksi pembatalan dan pidana ini terjadi apabila kandidat menerima sumbangan dari pihak yang dilarang. 
kemudian tidak melaporkan sumbangan tersebut kepada kpu provinsi dan kabupaten/kota dan atau tidak menyetorkan ke kas negara.
komisioner kpu provinsi jambi yatno mengatakan bahwa aturan ini tertuang dalam keputusan komisi pemilihan umum nomor 1364 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.
baca juga:kpu ingatkan zona larangan atribut kampanye
baca juga:romi lantik tim dan haris temui tokoh, aktivitas cagub jambi hari kedua kampanye
"iya ada sanksi pembatalan dan pidana dalam keputusan kpu nomor 1364 tersebut jika menerima sumbangan dari pihak yang dilarang," ujarnya, minggu (29/9) kemarin.
yatno menjelaskan bahwa sumbangan yang dilarang itu diatur jelas dalam bab v keputusan kpu nomor1364 tahun 2024. 
dimana partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon dilarang menerima bantuan dan sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negera asing, lembaga asing, lembaga swadaya masyarakat asing.
"termasuk juga perusahaan asing yang berasal dari luar negeri dan atau di indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing. kemudian perusahaan indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50 persen dimiliki asing serta organisasi masyarakat asing," jelasnya.
baca juga:kpu batasi dana kampanye cakada di muaro jambi
baca juga:kpu batasi dana kampanye cakada di muaro jambi
kemudian pembatalan juga bisa dilakukan apabila penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. 
misalnya penyumbang yang menggunakan indentitas orang lain dan penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye.
 "juga tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah dan bumn, bumd, bumdes atau sebutan lain," jelasnya lagi.
bagaimana dengan sanksi pidana? mantan ketua kpu kota jambi ini menyebutkan untuk sanksi pidana yakni pidana penjara paling singkat 12 bulan atau paling lama 48 bulan dan denda sebanyak 3 kali dari jumlah sumbangan yang diterima. 
"sanksi pidana ini tidak hanya menerima sumbangan yang dilarang, tapi juga bisa dipidana apabila memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye," ungkapnya. 
baca juga:ingatkan paslon suarakan kampanye damai 
baca juga:danrem 042/gapu brigjen tni rachmad, s.i.p hadiri deklarasi kampanye damai pilkada jambi 2024
menurutnya, apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan dan paling lama 12 bulan.
 "atau dengan denda paling sedikit 1 juta dan paling banyak 10 juta," katanya.
disamping itu, pidana juga bisa diberikan apabila menerima sumbangan melebihi batas yang ditentukan. 
dimana untuk sumbangan dari pihak lain perseorangan paling banyak 75 juta dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta paling banyak 750 juta selama masa kampanye.
"kalau melanggar ketentuan ini, maka sanksinya adalah pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 24 bulan atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar," tegasnya.
dalam pelaksanaan kampanye, kata yanto, dana kampanye tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa barang yang digunakan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik. 
dana kampanye ini harus dilaporkan pasangan calon terdiri dari laporan awal dana kampanye (ladk), laporan sumbangan dana kampanye (lpsdk) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lpsdk).
baca juga:kampanye damai jangan hanya slogan, sepakat tanpa hoax, sara dan politik uang
baca juga:bawaslu warning paslong taati aturan kampanye 
ladk adalah laporan yang memuat informasi dari rakening  khusus dana kampanye (rkdk),  sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan. 
kemudian rincian perhitungan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rkdk dan penerimaan yang bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik serta pihak lain. 
"rakening khusus ini dibuka sejak pendaftaran pasangan calon sampai satu hari sebelum kampanye dimulai," sebutnya.
untuk ladk, kata yanto, pihaknya sudah menerima laporan dari kedua pasangan calon baik romi hariyanto-sudirman maupun al haris-abdullah sani. 
untuk saldo awal rkdk pasangan romi hariyanto-sudirman sebesar 50 juta dan pasangan al haris-abdullah sani 51 juta. 
"untuk penerimaannya bersumber dari pasangan calon sendiri, romi hariyanto-sudirman maupun al haris-abdullah sani. kemarin ladk ini sudah kita terima dan umumkan," katanya.
sedangkan lpsdk adalah laporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon setelah ladk disampaikan kepada kpu. 
baca juga:deklarasi kampanye damai di sarolangun, pj bupati serukan keamanan politik
baca juga:kapolda jambi hadiri deklarasi kampanye damai cagub dan cawagub
kemudian lppdk adalah pembukaan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
"laporan dana kampanye ini nantinya akan diaudit oleh kantor akuntan publik (kap) dan hasil audit ini dapat dilihat oleh pasangan calon melalui laman resmi ataupun akun media sosial resmi kpu provinsi jambi," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan