Kemendikbudristek Luncurkan Regulasi Baru untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dosen

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Sabtu , 19 Oct 2024 - 21:33

Tatang Muttaqin, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi --

Ia berharap regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan karier dan profesi dosen, serta dalam pemberian tunjangan dan penghasilan.

Lebih lanjut, Tatang menjelaskan bahwa fokus mereka hingga akhir tahun 2024 adalah untuk memastikan perguruan tinggi memahami regulasi ini dengan baik.

Pada semester pertama tahun 2025, diharapkan perguruan tinggi sudah siap dengan implementasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam aplikasi SISTER, serta mensosialisasikan perubahan ini kepada para dosen.

“Dari sekarang hingga Juni 2025, akan ada serangkaian sosialisasi dan pendampingan dari Kemendikbudristek, termasuk penyediaan materi panduan untuk perguruan tinggi yang akan dirilis secara bertahap sebelum implementasi yang ideal pada Agustus 2025,” jelasnya.

Sebagai informasi tambahan, dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, klasifikasi dosen yang sebelumnya menggunakan NIDN, NIDK, dan NUP dihapus. Kini, hanya ada dua status dosen: dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah mereka yang bekerja penuh waktu dan memenuhi beban kerja minimal 12 Satuan Kredit Semester (SKS), sedangkan dosen tidak tetap adalah yang bekerja kurang dari itu.

Regulasi ini juga menjamin hak ketenagakerjaan dosen dengan menetapkan bahwa gaji mereka harus di atas kebutuhan hidup minimum.

Perguruan tinggi yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi. Selain gaji dan tunjangan yang melekat, dosen yang memenuhi syarat berhak atas tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan.

Dengan langkah ini, Kemendikbudristek berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan dosen, yang merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran dan pengajaran. (*)

kemendikbudristek luncurkan regulasi baru untuk meningkatkan kesejahteraan dosen                            jakarta, jambiekspres.co-kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) resmi meluncurkan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbudristek) nomor 44 tahun 2024. 
peraturan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan serta memajukan karier dosen di indonesia, memberikan kepastian dan perlindungan bagi profesi yang sangat vital ini.
dalam acara webinar bertajuk sosialisasi permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, direktur jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi (dirjen diktiristek) abdul haris mengungkapkan bahwa regulasi baru ini bertujuan untuk meningkatkan martabat profesi dosen melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. 
baca juga:kemendikbud berikan penghargaan wna memajukan budaya indonesia
baca juga:dewan minta kemendikbud sanksi sekolah lakukan pembiaran perundungan
ia menekankan pentingnya perlindungan ketenagakerjaan bagi dosen, baik yang berstatus aparatur sipil negara (asn) maupun non-asn.
“permendikbudristek ini memberikan dosen fleksibilitas dalam merencanakan karier dan menentukan capaian kinerja, sesuai kesepakatan dengan pimpinan perguruan tinggi. ini memungkinkan mereka untuk lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan institusi,” ujar abdul haris.
salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah penegasan status dosen. semua dosen tetap kini memiliki jabatan akademik yang jelas, serta dapat memenuhi tridharma perguruan tinggi dengan lebih fleksibel.
dengan adanya peraturan ini, diharapkan semua dosen dapat bekerja secara optimal, tanpa terikat oleh batasan-batasan yang menghambat.
peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai penghasilan dosen. dosen asn akan menerima gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan asn, sementara dosen non-asn diharapkan mendapatkan gaji yang di atas kebutuhan hidup minimum.
“kami ingin memastikan bahwa penghasilan dosen tidak hanya sekadar memenuhi standar minimum, tetapi juga memberikan keamanan sosial yang lebih baik,” tambahnya.
baca juga:kemendikbud tekankan pengutamaan layanan pendidikan berkualitas
baca juga:kemendikbudristek dorong pengajar paud bangun fondasi kualitas anak
tatang muttaqin, plt. direktur jenderal pendidikan vokasi, menyoroti bahwa penerbitan regulasi ini telah mempertimbangkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini.
ia berharap regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan karier dan profesi dosen, serta dalam pemberian tunjangan dan penghasilan.
lebih lanjut, tatang menjelaskan bahwa fokus mereka hingga akhir tahun 2024 adalah untuk memastikan perguruan tinggi memahami regulasi ini dengan baik.
pada semester pertama tahun 2025, diharapkan perguruan tinggi sudah siap dengan implementasi dan standar operasional prosedur (sop) dalam aplikasi sister, serta mensosialisasikan perubahan ini kepada para dosen.
“dari sekarang hingga juni 2025, akan ada serangkaian sosialisasi dan pendampingan dari kemendikbudristek, termasuk penyediaan materi panduan untuk perguruan tinggi yang akan dirilis secara bertahap sebelum implementasi yang ideal pada agustus 2025,” jelasnya.
baca juga:kolaborasi kemendikbud dan bnet academy tingkatkan keahlian smk pada tik
baca juga:kemendikbudristek siap terapkan sanksi berdasarkan hasil investigasi kasus fk undip
sebagai informasi tambahan, dengan terbitnya permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, klasifikasi dosen yang sebelumnya menggunakan nidn, nidk, dan nup dihapus. kini, hanya ada dua status dosen: dosen tetap dan dosen tidak tetap. dosen tetap adalah mereka yang bekerja penuh waktu dan memenuhi beban kerja minimal 12 satuan kredit semester (sks), sedangkan dosen tidak tetap adalah yang bekerja kurang dari itu.
regulasi ini juga menjamin hak ketenagakerjaan dosen dengan menetapkan bahwa gaji mereka harus di atas kebutuhan hidup minimum.
perguruan tinggi yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi. selain gaji dan tunjangan yang melekat, dosen yang memenuhi syarat berhak atas tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan.
dengan langkah ini, kemendikbudristek berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di indonesia melalui peningkatan kesejahteraan dosen, yang merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran dan pengajaran. (*)