Nasib Nakes Honorer di Ujung Tanduk, DPRD Jambi Didesak Cari Solusi

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin (7 Oktober 2024).

Mereka mendesak anggota DPRD untuk mencari solusi atas ketidakjelasan status kepegawaian mereka.
Para nakes yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan ada yang mencapai dua dekade, merasa kecewa karena tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK).

Hal ini disebabkan oleh status RSUD Raden Mattaher sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang membuat mereka tidak termasuk dalam database calon PPPK.

BACA JUGA:Ratusan Honorer Terancam, Status BLUD Jadi Kendala Utama Jadi PPPK

BACA JUGA:Demo Besar-besaran Honorer RSUD Mattaher Jambi, Tuntut Keadilan dan Kesempatan Jadi PPPK
"Kami telah bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat, namun status kami tidak jelas. Kami merasa tidak adil karena tidak diberikan kesempatan yang sama dengan tenaga kesehatan lainnya," ungkap, salah seorang peserta aksi.
Menanggapi tuntutan para nakes, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyatakan akan berupaya mencari solusi.

"Kami akan mempelajari usulan dari para nakes ini dan mencari celah hukum yang memungkinkan untuk membantu mereka," ujar Hafiz.
Hafiz juga berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Direktur RSUD Raden Mattaher, dan perwakilan nakes untuk mencari solusi bersama.

BACA JUGA:Ribuan Formasi PPPK Dibuka di Sarolangun, Tenaga Honorer Dapat Prioritas

BACA JUGA:Nakes RSUD Ahmad Ripin Protes Terkait Formasi Rekrutmen PPPK Tahun 2024

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodir aspirasi para nakes ini," tambahnya.
Masalah yang dihadapi oleh nakes RSUD Raden Mattaher ini merupakan cerminan dari permasalahan yang dihadapi oleh tenaga honorer di sektor kesehatan secara umum.

Kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK yang belum mengakomodasi seluruh tenaga honorer menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.
Permasalahan yang dihadapi oleh nakes RSUD Raden Mattaher ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat.

BACA JUGA:Pemkab Muarojambi Terima 2.488 PPPK, Tanjabbar Terima 550 PPPK

BACA JUGA:Pemprov Terima 1.536 PPPK, Periode Pertama Untuk 3 Kategori Pelamar

Solusi yang komprehensif dan adil perlu segera ditemukan agar tidak menghambat kualitas pelayanan kesehatan di Jambi. (*)