Evaluasi APBD-P Belum Keluar

evaluasi apbd-p belum keluar bisa dijalankan usai disahkan pemprov bersama dprd jambi, jambiekspres.co - pemerintah provinsi jambi menyampaikan hingga saat ini hasil evaluasi apbd-perubahan provinsi jambi tahun 2024 belum keluar dari kemendagri. masih berada di pusat lantaran dipengaruhi adanya tahapan transisi di pemerintahan, serta belum keluarnya surat keputusan (sk) pimpinan dprd provinsi jambi. pjs gubernur jambi sudirman menyatakan sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi untuk penyelesaian.  "kami terus koordinasi, tetapi ada banyak provinsi juga yang belum keluar hasil evaluasi kemendagri," katanya kepada jambi ekspres (7/10). soal apbd-p yang sudah ada di meja pusat, sejauh ini belum ada informasi apa yang jadi catatan atau revisi kemendagri terkait apbd-p provinsi jambi. baca juga:dprd tebo gelar rapat paripurna pandangan akhir fraksi dan pengesahan apbd 2025 baca juga:dprd jambi sahkan apbd perubahan 2024 "belum ada, karena kita  tak bisa berandai-sebelum evaluasi keluar, mudah-mudahan apa yang kita usulkan di apbd perubahan (diterima) karena tak ada hal yang aneh-aneh, semua sesuai dengan regulasi," tegasnya. sudirman menyebut, hakikatnya apbd-p biasanya berjalan mulai start oktober. dan dilanjutkan hingga november dan desember. "sampai hari ini masih belum, karena adanya banyak kesibukan jelang pergantian pemerintahan pusat seperti dpr ri. dan nantinya 20 oktober pelantikan presiden yang menyebabkan seluruh menteri saat itu demisioner," jelasnya. ia tak menampik berhubungan dengan belum turunnya evaluasi kemendagri menyebabkan belum bisa dilakukan pencairan kerjasama pihak ketiga dengan pemprov. "pencairan kerja sama menunggu dulu, kita tunggu dulu hasil evaluasinya kemudian disahkan ke dprd baru bisa jalan apbd-p," sebutnya. dirincikannya, jika evaluasi dari pusat itu sudah keluar, maka, akan dibawa ke pimpinan dprd. dimana kondisinya di provinsi jambi untuk pimpinan dprd juga belum ditetapkan oleh mendagri meski sudah diusulkan setwan dprd. "mudah-mudahan di minggu ini kalau sudah keluar keputusan kemendagrinya. karena pemprov sudah teruskan ke mendagri dan mudah-mudahan pekan ini sudah keluar sk-nya kemudian bisa dilantik," sebutnya. ditegaskannya, penetapan unsur pimpinan dewan definitf itu mesti segera dilakukan, agar bisa selaras dengan tahapan pengesahan apbd-p di tingkat provinsi. hal itu agar setelah hasil evaluasi keluar bisa langsung di bahas evaluasinya. "kemarin saya sudah bahas dengan unsur pimpinan dewan (yang diusulkan) bahwa hasil pembahasan apbd-p dengan unsur pimpinan, semakin belum ditetapkan unsur pimpinan maka alat kelengkapan dewan (akd) seperti komisi termasuk badan kehormatan (bk) belum bisa dibentuk sementara," sebutnya. sebelumnya,  berdasarkan pembahasan antara banggar dprd provinsi jambi dengan tapd provinsi jambi pada awal september 2024, dapat disepakati dan disimpulkan ranperda tentang perubahan apbd provinsi jambi tahun anggaran 2024 untuk pendapatan rp.5.141.242.411.455. kemudian belanja rp.5.193.411.463.748. defisit rp (52.169.052.293) . lalu pembiayaan, penerimaan pembiayaan rp 82.329.256.451. serta  pengeluaran pembiayaan rp 30.160.204.158 dan  pembiayaan netto rp 52.169.052.293. (*)

Tag

• # pencairan kerja sama
• # transisi pemerintahan
• # sk pimpinan dprd
• # apbd perubahan jambi 2024
• # evaluasi apbd-p
• # pimpinan dewan
• # pengesahan apbd
• # defisit anggaran
• # kemendagri
• # pemprov jambi

Share

• 
• 
• 
• 
•