PI 10 Persen Batal Cair, Baru Terealisasi Tahun Depan

November Ini Harus Ada Progres Signifikan 

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Wacana lama, Participating Interest (PI) 10 persen untuk daerah dari blok minyak dan gas (migas) yang ada di Jambi belum juga  terwujud tahun ini. Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan realisasi baru bisa dilakukan pada tahun depan.

Padahal PI yang belum didapatkan Jambi  ini telah mendapatkan catatan dari BPK RI untuk temuan 2022 lalu. Bahkan seharusnya PI ini bisa menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kesulitan atau defisit anggaran yang dirasakan Jambi beberapa tahun belakangan.

Pjs Gubernur Jambi Sudirman menyatakan telah dilakukan kerjasama dengan BUMD Jawa Barat Migas Utama Jabar (MUJ) untuk percepatan ini. Yang diharapkan akan mengakselerasi prosesnya. Namun, untuk pendapatan perdana Ia menyatakan realistis diperoleh pada tahun depan dan bukan 2024 sekarang.

"Dari kerjasama itu kita minta dalam waktu 3 bulan (November,red) sudah ada progres yang signifikan, agar PI 10 persen segera terealisasi, dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada 2025," sebutnya kepada Jambi Ekspres.

BACA JUGA:Sumur PPS-11 Dongkrak Produksi Migas Jambi, Pertamina Dekati Target Nasional

BACA JUGA:ESDM Terbitkan Aturan Baru, Gross Split Tarik Investasi Hulu Migas

Diakui Sudirman, kerjasama dalam rangka melakukan pendekatan kepada Kontraktor Kontak Kerja Sama (KKKS) migas seperti itu PetroCina, Jadestone dan sebagainya.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Pemprov Jambi Johansyah menyatakan, belum mau menjelaskan rinci terkait kendala yang terjadi sehingga PI tak jadi cair tahun ini. 

Termasuk terkait alasan pemilihan kerjasama dengan BUMD Provinsi lain, apakah BUMD Jambi tak mampu, Johansyah tak menjawab langsung.

"Mudah-mudahan saat ini masih perjuangan mewujudkan PI ini," terangnya singkat.

Belum terealisasinya PI ini disorot oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata. Menurutnya, sumber PAD ini harus dikejar ditengah kesulitan saat ini.

"Kita sebenarnya ada Pl 10 persen dari bagi hasil minyak dan gas, ini kita harus kejar, Pemprov dan kami dorong terus," kata Ivan Wirata.

Politisi Golkar ini menyatakan sektor pemasukan potensial daerah ini akan segera jadi pembahasan oleh Dewan bersama OPD terkait. Pihaknya akan memanggil OPD terkait seperti Biro Perekonomian dan Bappeda untuk melihat langkah yang sudah ditempuh.