Lokasi Tak Sesuai RTRW

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Rabu , 29 Nov 2023 - 18:51

Land Clearing Pembangunan Stockpile PT SAS

JAMBI - Polemik rencana pembanguan stockpile dan pelabuhan batu bara oleh PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) masih terus menggema.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan, jika tugas pokok dan fungsi Penjabat Walikota Jambi salah satunya adalah melanjutkan program yang sudah dibuat sebelumnya.

"Berkenaan dengan PT SAS ini, pemerintah Kota Jambi dari awal memang menolak. Alasan menolak itu, tentu sudah ada kajian yang matang, tidak sekedar menolak," kata Junedi, Rabu (29/11/2023).

Kata Junedi, kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah sebelumnya, itu sudah didasarkan atas kajian peraturan daerah.

Pihaknya yang juga duduk di Komisi II DPRD Kota Jambi telah meninjau ke lokasi rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan.

"Kami melihat lokasinya sangat dekat dengan intake Aurduri, ini tentunya bisa jadi masalah distribusi air bersih di kemudian hari," kata Junedi.

Intake Aurduri sebutnya, melayani pelanggan di tiga kecamatan, yaitu Alam Barajo, Telanaipura dan Kota Baru.

"Lebih kurang melayani 20 ribu pelanggan," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra menyebutkan, jika lokasi areal land clearing yang dilakukan oleh PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di wilayah Aur Kenali, Telanaipura itu tak sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 pada Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Jambi.

"Lokasi land clearing itu, sebagian berada dalam kawasan permukiman, sebagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sempadan sungai. Bukan untuk pertambangan," kata Momon.

Lanjut Momon, berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 pada Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Jambi, lokasi areal land clearing yang dilakukan oleh PT SAS sebagian berada dalam kawasan permukiman, sebagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sempadan sungai.

"Perdanya memang tengah direvisi, tapi kawasan itu masih dilindungi sebagai kawasan pemukiman dan RTH," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Penanganan Permasalahan PT SAS, Amirullah menjelaskan bahwa, dalam rapat bersama Gubernur Jambi itu, bahwa Pj Walikota Jambi tetap meminta agar Pemprov Jambi dapat meninjau kembali izin yang ada.

lokasi tak sesuai rtrw                            land clearing pembangunan stockpile pt sas
jambi - polemik rencana pembanguan stockpile dan pelabuhan batu bara oleh pt sinar anugerah sukses (sas) masih terus menggema.
anggota fraksi pdip dprd kota jambi, junedi singarimbun mengatakan, jika tugas pokok dan fungsi penjabat walikota jambi salah satunya adalah melanjutkan program yang sudah dibuat sebelumnya.
"berkenaan dengan pt sas ini, pemerintah kota jambi dari awal memang menolak. alasan menolak itu, tentu sudah ada kajian yang matang, tidak sekedar menolak," kata junedi, rabu (29/11/2023).
kata junedi, kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah sebelumnya, itu sudah didasarkan atas kajian peraturan daerah. 
pihaknya yang juga duduk di komisi ii dprd kota jambi telah meninjau ke lokasi rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan. 
"kami melihat lokasinya sangat dekat dengan intake aurduri, ini tentunya bisa jadi masalah distribusi air bersih di kemudian hari," kata junedi. 
intake aurduri sebutnya, melayani pelanggan di tiga kecamatan, yaitu alam barajo, telanaipura dan kota baru.
"lebih kurang melayani 20 ribu pelanggan," katanya.
kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kota jambi, momon sukmana fitra menyebutkan, jika lokasi areal land clearing yang dilakukan oleh pt sinar anugerah sukses (sas) di wilayah aur kenali, telanaipura itu tak sesuai dengan perda nomor 9 tahun 2013, tentang rencana tata ruang wilayah kota jambi tahun 2013-2033 pada peta rencana pola ruang rtrw kota jambi.
"lokasi land clearing itu, sebagian berada dalam kawasan permukiman, sebagian ruang terbuka hijau (rth) dan sempadan sungai. bukan untuk pertambangan," kata momon.
lanjut momon, berdasarkan perda kota jambi nomor 9 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kota jambi tahun 2013-2033 pada peta rencana pola ruang rtrw kota jambi, lokasi areal land clearing yang dilakukan oleh pt sas sebagian berada dalam kawasan permukiman, sebagian ruang terbuka hijau (rth) dan sempadan sungai.
"perdanya memang tengah direvisi, tapi kawasan itu masih dilindungi sebagai kawasan pemukiman dan rth," jelasnya.
sebelumnya, ketua tim penanganan permasalahan pt sas, amirullah menjelaskan bahwa, dalam rapat bersama gubernur jambi itu, bahwa pj walikota jambi tetap meminta agar pemprov jambi dapat meninjau kembali izin yang ada.
"izin bukan kita yang keluarkan. ibu pj minta agar izin ditinjau ulang, sesuai tidak dengan rt/rw. kalau tidak sesuai, berarti sudah dipastikan bukan menolak lagi. itu artinya tidak boleh dibangun di sana," katanya.
sementara itu, ketua komite advokasi daerah (kad) provinsi jambi, nasrol yasir mengatakan, dirinya perihatin dengan sikap dan kebijakan pemerintah terhadap rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batu bara yang dilakukan pt sinar anugerah sukses (pt sas) yang berada di kawasan aurduri, kelurahan aur kenali, kecamatan telanaipura, kota jambi.
nasrol mengingatkan pemerintah jangan menjadi kaki tangan dan juru bicara pt sas di tengah polemiknya terhadap masyarakat aurduri.
"kita mendengar pemerintah provinsi dan pemerintah kota jambi akan membentuk tim untuk melancarkan recana pt sas. kenapa pemerintah jadinya yang di depan. seolah pemerintah ada di gawangnya pt sas. ada apa ini, terkesan terburu-buru tanpa melakukan kajian yang matang," kata nasrol yasir, rabu (29/11/2023).
"di sisi lain kita tau terjadi penolakan dari masyarakat setempat, karena memikirkan banyak dampak negatif dari keberadaan srockpolie di kawasan padat penduduk tersebut. pemerintah harusnya berpihak pada rakyat," tambanya. (hfz)