Aparat Diminta Menahan Diri Selama Kampanye Pilkada

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Sabtu , 26 Oct 2024 - 15:50

Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani usai rapat konsolidasi pemenangan Pilkada Jateng.--

Latuihamalo mengajak Bawaslu untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan, termasuk acara di Kabupaten Pekalongan yang berlangsung pada 22 Oktober 2024.

"Kami merasa pengumpulan kepala desa untuk kepentingan politik ini harus menjadi perhatian serius Bawaslu. Kepala desa sering kali dijadikan objek dalam konteks politisasi, dan hal ini tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Puan berharap bahwa semua pihak, termasuk aparat dan penyelenggara pemilu, dapat bekerja sama untuk menjaga agar Pilkada 2024 berlangsung dengan baik dan berintegritas. "Mari kita ciptakan demokrasi yang sehat dan beradab, di mana setiap suara dihargai dan setiap proses dipatuhi," pungkasnya. (ant)

aparat diminta menahan diri selama kampanye pilkada                            semarang, jambiekspres.co-ketua umum dpp pdip, puan maharani, mengeluarkan seruan kepada aparat pemerintah dan penegak hukum agar dapat menahan diri selama masa kampanye pilkada 2024. 
permintaan ini disampaikan puan usai menghadiri rapat konsolidasi pemenangan pilkada jawa tengah di semarang, jumat.
puan menekankan pentingnya stabilitas dan kondisi yang kondusif selama periode kampanye. 
"seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan penegak hukum, diminta untuk berperilaku hati-hati. ini penting agar situasi di lapangan tetap aman dan terkendali," ujarnya.
dalam konteks ini, puan juga mengingatkan semua pihak untuk saling menghargai dan menghormati, terutama dalam menghadapi perbedaan pandangan politik yang mungkin muncul. 
baca juga:tinggalkan pdip, amin gabung psi
baca juga:setelah dipecat dari kader, akmaluddin gugat pdip rp4,5 miliar ke pn jambi
dia menekankan bahwa tindakan saling menghormati akan sangat membantu dalam menciptakan suasana yang harmonis di tengah proses politik yang berlangsung.
lebih lanjut, puan berharap tidak akan terjadi intervensi dari pihak eksternal yang dapat memengaruhi jalannya tahapan pilkada. 
"kita semua harus menjaga integritas proses demokrasi ini. jangan sampai ada tindakan yang melampaui batas dan merusak kepercayaan publik," tambahnya.
jika ditemukan bukti pelanggaran yang kuat terkait aturan pilkada 2024, puan mengingatkan agar bawaslu menjalankan tugasnya dengan tegas. 
"penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada," tegasnya.
dalam rapat yang sama, tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa tengah, andika perkasa dan hendrar prihadi (hendi), mengungkapkan adanya sejumlah pertemuan paguyuban kepala desa yang diduga diarahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon. 
koordinator tim hukum andika-hendi, john richard latuihamalo, menyebutkan bahwa beberapa pertemuan tersebut berlangsung di kabupaten pekalongan dan kota semarang.
latuihamalo mengajak bawaslu untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan, termasuk acara di kabupaten pekalongan yang berlangsung pada 22 oktober 2024. 
"kami merasa pengumpulan kepala desa untuk kepentingan politik ini harus menjadi perhatian serius bawaslu. kepala desa sering kali dijadikan objek dalam konteks politisasi, dan hal ini tidak boleh dibiarkan," ujarnya.
puan berharap bahwa semua pihak, termasuk aparat dan penyelenggara pemilu, dapat bekerja sama untuk menjaga agar pilkada 2024 berlangsung dengan baik dan berintegritas. "mari kita ciptakan demokrasi yang sehat dan beradab, di mana setiap suara dihargai dan setiap proses dipatuhi," pungkasnya. (ant)