Dari Illegal Driling hingga Geng Motor

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 22 Dec 2024 - 20:57

ASPIRASI: Anggota DPR RI Dapil Jambi, Syarif Fasha saat reses menyerap aspirasi masyarakat. FOTO: Hafiz/JE --

Keluhan Warga Kepada DPR RI Syarif Fasha

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Jambi, H. Syarif Fasha menggelar kegiatan reses masa persidangan satu tahun sidang 2024-2025. Reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi itu, berlangsung di Kota Jambi, Minggu (22/12/2024).

Kegiatan yang dihadiri oleh para Ketua RT dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tersebut berlangsung dengan penuh antusiasme dan tujuan untuk mendengarkan langsung keluhan serta kebutuhan masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Fasha menegaskan komitmen untuk tidak melupakan konstituennya, terutama di daerah asalnya. "Saya tidak pernah lupa dengan basis saya. Saya tidak pernah lupa dengan Ketua RT dan LPM," ungkap Fasha, yang juga merupakan Wali Kota Jambi dua periode. Pernyataan tersebut disambut dengan tepuk tangan oleh warga yang hadir dalam acara tersebut.

Fasha, yang kini menjabat sebagai anggota Komisi XII DPR RI, yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, menjelaskan beberapa isu penting yang menjadi perhatian publik. Salah satu topik yang dibahas adalah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang hingga kini masih menjadi masalah lingkungan dan ekonomi di berbagai daerah, termasuk Jambi. Fasha mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merumuskan regulasi untuk mengatur dan melegalkan aktivitas PETI agar dapat dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

"Tentu ini harus diatur agar PETI bisa dikelola secara resmi. Mungkin dengan pola kerjasama, sehingga masyarakat yang memiliki lahan tidak hanya menjadi penonton. Ini juga penting untuk menghindari kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi pada Sungai Batanghari akibat kegiatan PETI," kata Fasha.

Selain itu, Fasha juga menyoroti masalah illegal drilling atau pertambangan minyak tanpa izin yang marak terjadi di beberapa daerah. Ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi yang dapat bekerja sama dengan SKK Migas dan Pertamina. "Masyarakat bisa menjual hasil minyaknya ke Pertamina, tetapi pengelolaannya tetap harus dilakukan oleh Pertamina. Ini adalah solusi yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat tanpa merusak lingkungan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fasha juga menerima berbagai keluhan dan aspirasi dari masyarakat setempat. Beberapa masalah yang disampaikan meliputi kehadiran geng motor yang meresahkan, buruknya kondisi infrastruktur perkotaan seperti jalan rusak, minimnya penerangan jalan umum (LPJU), serta persoalan pemberdayaan UMKM dan subsidi gas. Fasha berjanji akan mengawal dan menyampaikan seluruh aspirasi ini kepada pihak-pihak terkait untuk menyalurkan masukan dari masyarakat.

"Saya akan terus mengawal semua usulan dan keluhan ini melalui BAM, yang akan diteruskan ke instansi terkait. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat," ujar Fasha.

Dalam hal masalah geng motor, Fasha memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih aktif menjaga keamanan lingkungan. Ia mengajak warga untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan membubarkan kelompok anak-anak yang berpotensi membuat keributan. "Jumlah personel kepolisian terbatas, jadi kita harus bisa menjaga keamanan bersama. Mari kita aktifkan kembali siskamling dan cegah potensi kerusuhan yang ditimbulkan oleh geng motor," ungkapnya.

Ia juga menyoroti kurangnya respons serius dari pemerintah terhadap isu geng motor yang semakin marak. Fasha menyayangkan ketidaktegasan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. "Seharusnya ada langkah konkret dari pemerintah, misalnya dengan mengaktifkan poskamling yang ada di setiap lingkungan. Anak-anak yang kumpul-kumpul di jalanan harus segera dibubarkan. Jika dibiarkan, mereka akan semakin berani beraksi, bahkan di siang hari," ujar Fasha dengan tegas.

Acara reses tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Jefrizen, dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Maya Fitrah Siregar. Kehadiran kedua tokoh ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga Kota Jambi. Fasha juga mengingatkan bahwa kerja sama yang solid antara lembaga legislatif dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan daerah. (*)

dari illegal driling hingga geng motor                            keluhan warga kepada dpr ri syarif fasha
jambi, jambiekspres.co – anggota dpr ri dari dapil provinsi jambi, h. syarif fasha menggelar kegiatan reses masa persidangan satu tahun sidang 2024-2025. reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi itu, berlangsung di kota jambi, minggu (22/12/2024). 
kegiatan yang dihadiri oleh para ketua rt dan lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) tersebut berlangsung dengan penuh antusiasme dan tujuan untuk mendengarkan langsung keluhan serta kebutuhan masyarakat.
dalam penyampaiannya, fasha menegaskan komitmen untuk tidak melupakan konstituennya, terutama di daerah asalnya. "saya tidak pernah lupa dengan basis saya. saya tidak pernah lupa dengan ketua rt dan lpm," ungkap fasha, yang juga merupakan wali kota jambi dua periode. pernyataan tersebut disambut dengan tepuk tangan oleh warga yang hadir dalam acara tersebut.
fasha, yang kini menjabat sebagai anggota komisi xii dpr ri, yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, menjelaskan beberapa isu penting yang menjadi perhatian publik. salah satu topik yang dibahas adalah penambangan emas tanpa izin (peti), yang hingga kini masih menjadi masalah lingkungan dan ekonomi di berbagai daerah, termasuk jambi. fasha mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merumuskan regulasi untuk mengatur dan melegalkan aktivitas peti agar dapat dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan.
baca juga:sorot praktik penyelewengan bbm oleh sopir pt elnusa di jambi, fasha desak ada sanksi untuk perusahaan
baca juga:puji usulan sy fasha terkait hilirisasi di jambi, ini kata direktur pascasarjana unja prof haryadi
"tentu ini harus diatur agar peti bisa dikelola secara resmi. mungkin dengan pola kerjasama, sehingga masyarakat yang memiliki lahan tidak hanya menjadi penonton. ini juga penting untuk menghindari kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi pada sungai batanghari akibat kegiatan peti," kata fasha.
selain itu, fasha juga menyoroti masalah illegal drilling atau pertambangan minyak tanpa izin yang marak terjadi di beberapa daerah. ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah (bumd) atau koperasi yang dapat bekerja sama dengan skk migas dan pertamina. "masyarakat bisa menjual hasil minyaknya ke pertamina, tetapi pengelolaannya tetap harus dilakukan oleh pertamina. ini adalah solusi yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat tanpa merusak lingkungan," tambahnya.
dalam kesempatan tersebut, fasha juga menerima berbagai keluhan dan aspirasi dari masyarakat setempat. beberapa masalah yang disampaikan meliputi kehadiran geng motor yang meresahkan, buruknya kondisi infrastruktur perkotaan seperti jalan rusak, minimnya penerangan jalan umum (lpju), serta persoalan pemberdayaan umkm dan subsidi gas. fasha berjanji akan mengawal dan menyampaikan seluruh aspirasi ini kepada pihak-pihak terkait untuk menyalurkan masukan dari masyarakat.
"saya akan terus mengawal semua usulan dan keluhan ini melalui bam, yang akan diteruskan ke instansi terkait. kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat," ujar fasha.
dalam hal masalah geng motor, fasha memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih aktif menjaga keamanan lingkungan. ia mengajak warga untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan membubarkan kelompok anak-anak yang berpotensi membuat keributan. "jumlah personel kepolisian terbatas, jadi kita harus bisa menjaga keamanan bersama. mari kita aktifkan kembali siskamling dan cegah potensi kerusuhan yang ditimbulkan oleh geng motor," ungkapnya.
ia juga menyoroti kurangnya respons serius dari pemerintah terhadap isu geng motor yang semakin marak. fasha menyayangkan ketidaktegasan pemerintah dalam menangani permasalahan ini. "seharusnya ada langkah konkret dari pemerintah, misalnya dengan mengaktifkan poskamling yang ada di setiap lingkungan. anak-anak yang kumpul-kumpul di jalanan harus segera dibubarkan. jika dibiarkan, mereka akan semakin berani beraksi, bahkan di siang hari," ujar fasha dengan tegas.
acara reses tersebut turut dihadiri oleh wakil ketua dprd kota jambi, jefrizen, dan anggota dprd provinsi jambi, maya fitrah siregar. kehadiran kedua tokoh ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga kota jambi. fasha juga mengingatkan bahwa kerja sama yang solid antara lembaga legislatif dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan daerah. (*)

Tag

Share