LPSDK Cabup-CawabupFadhil-Bakhtiar Rp760 Juta

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Selasa , 29 Oct 2024 - 20:53

Calon bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief yang berpasangan dengan Bakhtiar ketika mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.--

"Sanksinya itu juga sudah jelas dalam regulasi. Bisa pembatalan hingga tidak direkomendasikan. Ini sudah kita ingatkan kepada perwakilan masing-masing calon," pungkasnya. (*)

lpsdk cabup-cawabupfadhil-bakhtiar rp760 juta                            jambi, jambiekspres.co-laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk) calon bupati dan wakil bupati batanghari pasangan muhammad fadhil arief dan bakhtiar sudah diterima komisi pemilihan umum (kpu).
bahkan laporan sumbangan tersebut secara resmi diumumkan sebagai bentuk keterbukaan informasi penyelenggara pemilu.
dalam laporannya, pasangan fadhil-bakhtiar melaporkan total sumbangan dana kampanye sebesar rp760 juta.
"sesuai juknis pedoman dana kampanye, tanggal 26 kami mengumumkan lpsdk. sudah kita umumkan dengan jumlah rp760 juta," kata abdul halim, ketua kpu kabupaten batanghari.
baca juga:kpu umumkan lpsdk pasangan cagub jambi, romi-sudirman 205 juta, haris-sani 1,5 miliar
baca juga:kpu umumkan lpsdk calon gubernur jambi, romi-sudirman rp205 juta, haris-sani rp1,5 miliar
halim menjelaskan bahwa sumbangan dana kampanye pasangan fadhil-bahtiar tersebut dilaporkan berasal dari sumbangan pribadi calon dan sumbangan perseorangan.
dengan rincian sumbangan kampanye dari pribadi calon sebesar rp300 juta dan sumbangan perseorangan rp460 juta.
halim menambahkan bahwa nantinya di akhir november, tim pasangan calon juga diwajibkan untuk melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk).
"akhir november akan menyampaikan lppdk, paling lambat tanggal 24 november," katanya.
sebelumnya, kpu provinsi jambi juga telah mengumumkan lpsdk calon gubernur dan wakil gubernur jambi pada sabtu (26/10) kemarin.
baca juga:bisa tak direkomendasikan dilantik, bila pasangan calon abaikan lpsdk pilkada
baca juga:calon bisa batal maju, jika tak hati-hati terima sumbangan dana kampanye
pasangan al haris-abdullah sani menjadi kandidat dengan jumlah lpsdk terbesar dibanding rival politiknya pasangan romi hariyanto-sudirman. 
untuk lpsdk pasangan romi hariyanto-sudirman yakni rp. 205.000.000 yang penerimaannya dari perseorangan.
sedangkan lpsdk pasangan al haris-abdullah sani sebesar rp. 1.595.920.000 yang penerimaannya dari pribadi calon, perseorangan dan badan hukum swasta.
komisioner kpu provinsi jambi yatno mengatakan bahwa sumbangan perseorangan ini ada yang berupa uang, barang dan jasa. lpsdk ini disampaikan pasangan calon pada 24 oktober 2024 kemarin. 
baca juga:kpu batasi dana kampanye cakada di muaro jambi
baca juga:palson cakada wajib lapor dana kampanye relawan
"setelah kita terima kemarin, maka hari ini secara resmi kita umumkan lpsdk untuk calon gubernur dan wakil gubernur jambi. keduanya menyerahkan tepat waktu," ujarnya.
yatno menyebutkan pasangan romi hariyanto-sudirman penerimaan bentuk dana kampanye berupa uang sebesar rp. 205.000.000.
jumlah ini bersumber perseorangan, minus pribadi calon, parpol pengusung maupun badan hukum swasta.
sedangkan al haris-abdullah sani bentuk dana kampanye bersumber dari pribadi calon sebesar rp. 800.920.000, perseorangan rp. 295.000.000 dan badan hukum swasta rp. 500.000.000. jumlah ini dengan nilai uang sebesar rp. 1.470.000.000 dan barang senilai rp. 125.920.000. 
"untuk loparan penerimaan sumbangan kampanye ini tercatat sesuai dengan aturan yang ada. jadi proses pencatatan sudah diatur berdasarkan regulasi yang ada," sebutnya.
yatno menjelaskan bahwa setelah lpsdk, kedepan pihaknya masih menunggu laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye (lppdk) pasangan calon.
"lppdk adalah laporan terakhir, setelah itu akan ada audit dari akuntan publik," katanya.
yatno menegaskan, setiap laporan dana kampanye ini adalah hal yang wajib disampaikan masing-masing pasangan calon. bila tidak dilakukan atau disampaikan hingga batas yang ditentukan, maka ada sanksi yang diterima.
baca juga:bawaslu dorong evaluasi pengawasan dana kampanye untuk tingkatkan transparansi pemilu
baca juga:pan terbesar penerimaan dana kampanye, ladk pdip dan nasdem nol 
"sanksinya itu juga sudah jelas dalam regulasi. bisa pembatalan hingga tidak direkomendasikan. ini sudah kita ingatkan kepada perwakilan masing-masing calon," pungkasnya. (*)