380 Hektar Terdampak Ilegal Drilling Dalam Kawasan Konsesi PT REKI

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Jurnal |

Jumat , 01 Nov 2024 - 20:51

ILEGAL DRILING : Tambang minyak illegal yang terbakar di Batanghari beberapa waktu lalu. Saat ini pemiliknya telah menyerahkan diri ke Polda Jambi --

Sementara itu Tumenggung Jelitai yang merupakan Temenggung di Orang Rimba yang anggotanya diduga menjual lahan dan membuka ilegal drilling di kawasan Hutan Harapan menyatakan pihaknya tetap berupaya melakukan hukum adat sendiri terlebih dahulu. Alasannya, karena oknum itu merupakan anggotanya. Namun ia menegaskan jika tak bisa akan menyerahkan ke aparat penegak hukum.

"Di pepatah adat yang patuh balik ke penghulu yang ingkar balik raja. Yang maknanya kalau mau pakai hukum adat kita selesaikan dengan adat, kalau ingkar biarkan penegak hukum yang selesaikan," terangnya.

Sebelumnya PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) telah berupaya untuk menertibkan aktivitas illegal berupa mengimbau dengan spanduk peringatatan larangan pendudukan lahan, illegal, drilling, dan jual beli lahan dalam kawasan hutan.

Perbuatan tak bertanggung jawab itu terjadi di areal konsesi PBPH PT REKI oleh oknum tertentu, dan patut diduga mereka "memanfaatkan" oknum Orang Rimba sebagai tameng pada aktivitas illegalnya di lapangan.

Secara khusus, PT REKI juga telah bersama-sama dengan para Temenggung kelompok Orang Rimba terkait untuk melakukan identifikasi, diskusi, dan penyadartahuan kepada oknum Orang Rimba yang diduga telah dimanfaatkan oleh oknum pelaku aktivitas illegal tersebut.

"Partisipasi aktif para temenggung Orang Rimba menjadi sangat penting dan strategis untuk melindungi kearifan, budaya Orang Rimba dan sekaligus kawasan hutan yang melekat sebagai identitas kehidupan Orang Rimba," sampai keterangan resmi dari PT.REKI. (*)

380 hektar terdampak ilegal drilling dalam kawasan konsesi pt reki                            jambi, jambiekspres.co - ulah oknum tak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan di kawasan konsesi pt. restorasi ekosistem indonesia (reki) sejak 2023. 
terdapat praktek pendudukan lahan, ilegal drilling (penambangan minyak ilegal) dan jual beli lahan yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan (memanfaatkan) orang rimba bukit 12 sebagai tameng.
sebagai langkah persuasif, pt reki mengungkapkan telah memberikan himbauan, peringatan, hingga penyadartahuan hukum kepada para pelaku. 
adapun sejauh ini sudah 380 hektare lahan terdampak illegal drilling. hal ini terungkap dalam konferensi pers ' duduk bersama orang rimba bongkar mafia tanah dan ilegal driling di hutan harapan'.
tp damanik, kepala departemen perlindungan hutan pt.reki menyatakan kronologis penambangan minyak ilegal 
terdeteksi pada 2021, saat itu masih di luar kawasan perizinan berusaha pemanfaatan lahan (pbph) pt.reki. lokasinya berada di perbatasan jambi dan sumatera selatan (sumsel).
menurut damanik lokasi praktek curang itu selalu bertambah dan berpindah. bahkan di tahun 2023 hingga sekarang penambangan sudah terdampak 380 hektar.
"ada aktivitas ilegal drilling. 380 ha ini daerah yang terdampak. seperti dari bentuk lahannya, ada yang buat plang nama kelompok tani itu kita anggap terdampak," jelasnya (1/11).
dari luasan itu, jumlah sumur aktif ilegal terdapat 20 titik yang menghasilkan minyak yang didapat tanpa prosedur dan melawan hukum itu.
diterangkannya, dalam perjalanannya terdeteksi oknum yang mengatasnamakan orang rimba.
"untuk pelaku sendiri berdasarkan pemantauan dari polhut sumsel ada beberapa oknum yang telah dipanggil ke polhut, dan terdapat oknum salah satu kepala desa. meski sempat dipanggil namun aktivitas masih berjalan di lapangan," sebutnya.
dalam penelitian dinas kehutanan sumsel beberapa waktu lalu, lokasi kejadian terletak di provinsi sumsel. sudah sering dilakukan patroli rutin dan imbauan.
"pekerja dilapangan sering diberi imbauan,  kalau pekerja keluar diganti yang baru
pekerja lapangan banyak dari luar jambi. kita sering monitorong, kita terakhir turunkan polhut sumsel, ini sulitkan aph karena perbatasan, karena masuk 1 kilometer wilayah sumsel," sebut damanik.
sementara itu tumenggung jelitai yang merupakan temenggung di orang rimba yang anggotanya diduga menjual lahan dan membuka ilegal drilling di kawasan hutan harapan menyatakan pihaknya tetap berupaya melakukan hukum adat sendiri terlebih dahulu. alasannya, karena oknum itu merupakan anggotanya. namun ia menegaskan jika tak bisa akan menyerahkan ke aparat penegak hukum.
"di pepatah adat yang patuh balik ke penghulu yang ingkar balik raja. yang maknanya kalau mau pakai hukum adat kita selesaikan dengan adat, kalau ingkar biarkan penegak hukum yang selesaikan," terangnya.
sebelumnya pt restorasi ekosistem indonesia (reki) telah berupaya untuk menertibkan aktivitas illegal berupa mengimbau dengan spanduk peringatatan larangan pendudukan lahan, illegal, drilling, dan jual beli lahan dalam kawasan hutan.
perbuatan tak bertanggung jawab itu terjadi di areal konsesi pbph pt reki oleh oknum tertentu, dan patut diduga mereka "memanfaatkan" oknum orang rimba sebagai tameng pada aktivitas illegalnya di lapangan.
secara khusus, pt reki juga telah bersama-sama dengan para temenggung kelompok orang rimba terkait untuk melakukan identifikasi, diskusi, dan penyadartahuan kepada oknum orang rimba yang diduga telah dimanfaatkan oleh oknum pelaku aktivitas illegal tersebut. 
"partisipasi aktif para temenggung orang rimba menjadi sangat penting dan strategis untuk melindungi kearifan, budaya orang rimba dan sekaligus kawasan hutan yang melekat sebagai identitas kehidupan orang rimba," sampai keterangan resmi dari pt.reki. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 02 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan