Optimalisasi Pangan Lokal Bisa Jadi Solusi Hindari Pembukaan Lahan Baru

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Rabu , 13 Nov 2024 - 22:29

Ilustrasi tempe sebagai bahan pangan lokal (ANTARA/Pexels)--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Peneliti dari Yayasan Madani Berkelanjutan, Sadam Afian Richwanudin, mengatakan bahwa optimalisasi pangan lokal dapat menjadi solusi untuk mencapai swasembada pangan sekaligus menghindari pembukaan lahan baru yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam wawancara dengan ANTARA, Kamis, Sadam menyarankan agar pemerintah melakukan kajian visibilitas terhadap berbagai program swasembada pangan, seperti lumbung pangan (food estate) dan cetak sawah, termasuk mengidentifikasi isu-isu pangan secara menyeluruh.

“Langkah ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah tepat, serta solusi yang diterapkan dapat menyelesaikan masalah pangan yang tidak hanya terkait pertanian, tetapi juga rantai pasok, sistem, dan distribusinya,” ujar Sadam.

Menurutnya, ada mekanisme yang lebih ideal yang dapat diterapkan, seperti mengoptimalkan pangan lokal.

“Ini juga sering disinggung oleh dinas-dinas daerah mengenai pentingnya pangan lokal,” tambahnya.

Sadam juga mengingatkan bahwa pembukaan lahan secara masif, terutama di wilayah dengan tutupan hutan, dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Oleh karena itu, optimasi pangan lokal dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, Sadam menekankan perlunya menyelesaikan masalah rantai pasok dan distribusi pangan serta memberikan subsidi tepat sasaran kepada petani guna mewujudkan intensifikasi pertanian.

Menurutnya, hal ini juga harus diiringi dengan jaminan hak penguasaan lahan bagi petani.

Untuk memastikan pelaksanaan swasembada pangan yang berhasil, Sadam menyarankan perlunya peta jalan yang jelas serta persetujuan dari masyarakat terdampak dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Semua proses harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang memperhatikan masukan dari masyarakat," ujarnya. (*)

optimalisasi pangan lokal bisa jadi solusi hindari pembukaan lahan baru                            jakarta, jambiekspres.co- peneliti dari yayasan madani berkelanjutan, sadam afian richwanudin, mengatakan bahwa optimalisasi pangan lokal dapat menjadi solusi untuk mencapai swasembada pangan sekaligus menghindari pembukaan lahan baru yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
dalam wawancara dengan antara, kamis, sadam menyarankan agar pemerintah melakukan kajian visibilitas terhadap berbagai program swasembada pangan, seperti lumbung pangan (food estate) dan cetak sawah, termasuk mengidentifikasi isu-isu pangan secara menyeluruh.
“langkah ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah tepat, serta solusi yang diterapkan dapat menyelesaikan masalah pangan yang tidak hanya terkait pertanian, tetapi juga rantai pasok, sistem, dan distribusinya,” ujar sadam.
menurutnya, ada mekanisme yang lebih ideal yang dapat diterapkan, seperti mengoptimalkan pangan lokal.
“ini juga sering disinggung oleh dinas-dinas daerah mengenai pentingnya pangan lokal,” tambahnya.
sadam juga mengingatkan bahwa pembukaan lahan secara masif, terutama di wilayah dengan tutupan hutan, dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
oleh karena itu, optimasi pangan lokal dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
selain itu, sadam menekankan perlunya menyelesaikan masalah rantai pasok dan distribusi pangan serta memberikan subsidi tepat sasaran kepada petani guna mewujudkan intensifikasi pertanian.
menurutnya, hal ini juga harus diiringi dengan jaminan hak penguasaan lahan bagi petani.
untuk memastikan pelaksanaan swasembada pangan yang berhasil, sadam menyarankan perlunya peta jalan yang jelas serta persetujuan dari masyarakat terdampak dalam setiap kebijakan yang diambil.
"semua proses harus dilaksanakan berdasarkan prinsip free, prior, and informed consent (fpic), yang memperhatikan masukan dari masyarakat," ujarnya. (*)

Tag

Share