Penundaan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Akan Menghambat Upaya Kesehatan Masyarakat

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Mukhaer Pakkanna, Senior Advisor di Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, menyatakan bahwa penundaan kenaikan cukai rokok akan memperlambat upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat.
"Jika kebijakan penundaan ini dilaksanakan, kita akan menghadapi kemunduran yang besar. Ini akan menghalangi upaya kita dalam membatasi akses terhadap produk tembakau dan zat adiktif yang membahayakan," ujar Mukhaer di Jakarta.
Menurut Mukhaer, hasil penelitian dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) tahun 2023 menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok berhubungan erat dengan penurunan jumlah anak yang mencoba merokok.

Oleh karena itu, penundaan kebijakan cukai ini akan menggagalkan berbagai langkah pengendalian konsumsi rokok yang sudah direncanakan.
"Harga rokok yang lebih terjangkau telah terbukti menjadi faktor yang mendorong anak-anak untuk mencoba merokok, bahkan kembali merokok," tambahnya.
Lebih lanjut, kajian dari CHED ITB-AD menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan pajak tembakau tidak hanya mengurangi prevalensi merokok pada dewasa dan remaja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga miskin.
"Kenaikan pajak tembakau ini bukan hanya alat untuk mengendalikan konsumsi rokok, tetapi juga dapat mengurangi kemiskinan," jelas Mukhaer.
Simulasi dalam laporan "Raise Tobacco Taxes and Prices for a Healthy and Prosperous Indonesia" 2020 memperlihatkan bahwa kenaikan pajak sebesar 25 persen dapat mengurangi jumlah perokok hingga dua kali lipat dan meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp102,8 triliun.
"Dengan pengurangan pengeluaran untuk rokok, keluarga miskin dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Konsumsi rokok bukan hanya merugikan kesehatan, tetapi juga berdampak buruk pada kualitas hidup masyarakat miskin," pungkas Mukhaer. (*)