Omnibus Law dan Reformasi Hukum. Apakah Indonesia Siap?

Oleh : Adean Teguh, S.T, S.H.

OMNIBUS law merupakan suatu metode legislasi yang menggabungkan berbagai peraturan hukum yang berbeda ke dalam satu undang-undang. Di Indonesia, metode ini dikenal  pada saat pemerintah memperkenalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja) yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi demi mempercepat investasi serta menciptakan lapangan kerja. 

Namun, implementasi metode ini menimbulkan perdebatan luas di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. Banyak yang mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi perubahan besar dalam sistem hukum melalui metode omnibus law, terutama dalam konteks reformasi hukum yang lebih luas. Bagaimana kesiapan Indonesia dalam menerapkan omnibus law sebagai bagian dari reformasi hukum, serta menyoroti berbagai tantangan yang mungkin muncul ? Akan disampaikan pandangan-pandangan yang akan menjawab pertanyaan ini.

Omnibus Law dalam Konteks Reformasi Hukum di Indonesia

Reformasi hukum di Indonesia merupakan proses yang berkelanjutan sejak jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Dalam periode tersebut, agenda reformasi termasuk memperkuat supremasi hukum, melawan korupsi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, seiring berjalannya waktu, reformasi hukum ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari birokrasi yang lambat, tumpang tindih regulasi, hingga lemahnya penegakan hukum.

Omnibus law diusulkan sebagai solusi untuk mempercepat proses legislasi dan mengurangi kompleksitas peraturan yang sering kali menghambat perkembangan ekonomi. Tujuan utama omnibus law adalah menyederhanakan regulasi dengan menggabungkan dan merevisi berbagai peraturan yang tumpang tindih atau dianggap usang. Akan tetapi, meskipun ide ini terdengar sederhana dan efektif di atas kertas, penerapannya di Indonesia ternyata menimbulkan kekhawatiran yang lebih dalam. Apakah omnibus law mampu mengatasi masalah-masalah yang telah mengakar dalam sistem hukum Indonesia? Apakah metode ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang menjadi dasar reformasi hukum?. Pertanyaan ini yang sangat mendasar untuk diketahui jawabannya.

Sebelum menjawab pertanyaan apakah Indonesia siap untuk omnibus law, begitu penting untuk memahami tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Tantangan-tantangan ini tidak hanya terkait dengan aspek teknis legislasi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan ekonomi.

1. Kompleksitas Regulasi dan Koherensi Hukum

Salah satu alasan utama pemerintah memperkenalkan omnibus law adalah untuk menyederhanakan regulasi. Namun, kenyataannya, sistem hukum Indonesia sangat kompleks, dengan ribuan undang-undang dan peraturan yang saling tumpang tindih. Omnibus law memang dapat membantu merampingkan regulasi, tetapi ada kekhawatiran bahwa dalam prosesnya, penggabungan berbagai aturan yang berbeda dapat menimbulkan inkonsistensi hukum baru.Dalam hal ini, proses harmonisasi hukum menjadi tantangan besar. Bagaimana memastikan bahwa peraturan yang digabungkan ke dalam satu omnibus law tetap koheren dan konsisten? Apakah ada jaminan bahwa revisi regulasi ini tidak justru memperparah tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi?

2. Minimnya Partisipasi Publik

Salah satu kritik utama terhadap omnibus law di Indonesia adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pembuatannya. RUU Cipta Kerja, misalnya, disusun dengan sangat cepat tanpa keterlibatan yang memadai dari masyarakat sipil, serikat pekerja, dan akademisi. Padahal, partisipasi publik adalah elemen penting dalam proses demokratis dan merupakan salah satu pilar reformasi hukum.Minimnya partisipasi ini menimbulkan kecurigaan bahwa omnibus law hanya melayani kepentingan segelintir pihak, terutama para pelaku bisnis dan investor, sementara kepentingan kelompok masyarakat lain diabaikan. Jika Indonesia serius dalam melakukan reformasi hukum, maka keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi harus menjadi prioritas.

3. Dampak terhadap Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Salah satu kekhawatiran terbesar dari omnibus law, terutama Omnibus Law Cipta Kerja, adalah dampaknya terhadap hak-hak buruh dan lingkungan. Beberapa pasal dalam undang-undang ini dinilai melemahkan perlindungan hak-hak pekerja, seperti pengurangan pesangon dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemutusan hubungan kerja. Selain itu, aturan tentang perizinan lingkungan yang lebih longgar juga dipandang sebagai ancaman bagi kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.Reformasi hukum seharusnya tidak hanya tentang menyederhanakan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap perubahan hukum melindungi hak-hak dasar masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial. Jika omnibus law gagal melindungi kelompok-kelompok rentan, maka ini dapat dianggap sebagai kemunduran dalam agenda reformasi hukum Indonesia.

4. Politik Legislasi dan Dominasi Eksekutif

Omnibus law juga menyoroti dinamika politik antara eksekutif dan legislatif di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang ini menunjukkan betapa kuatnya dominasi eksekutif dalam pembuatan kebijakan, di mana parlemen terlihat cenderung menyetujui setiap proposal pemerintah tanpa pengkajian kritis yang memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem checks and balances antara eksekutif dan legislatif semakin melemah.Jika Indonesia ingin memastikan bahwa reformasi hukum berjalan dengan baik, maka diperlukan peran parlemen yang lebih aktif dan kritis dalam mengawasi setiap inisiatif legislasi, termasuk omnibus law. Keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif harus dijaga agar proses legislasi tidak hanya menjadi alat bagi pemerintah untuk mempercepat kebijakan tanpa pertimbangan yang matang.

Apakah Indonesia Siap?

Mengingat tantangan-tantangan di atas, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah Indonesia benar-benar siap untuk menerapkan omnibus law sebagai bagian dari reformasi hukum?Dari perspektif optimis, omnibus law dapat menjadi alat yang efektif untuk merampingkan regulasi yang tumpang tindih, mempercepat proses legislasi, dan meningkatkan iklim investasi. Di negara-negara lain, seperti Kanada dan Amerika Serikat, omnibus law telah berhasil digunakan untuk menyatukan berbagai peraturan dan memperkuat sistem hukum. Namun, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kondisi politik, hukum, dan sosial di masing-masing negara.

Di Indonesia, kondisi tersebut tampaknya masih belum sepenuhnya mendukung. Kompleksitas regulasi, lemahnya partisipasi publik, serta kekhawatiran mengenai dampak sosial dan lingkungan menunjukkan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum Indonesia benar-benar siap untuk menerapkan omnibus law secara luas.Lebih dari itu, reformasi hukum di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada penyederhanaan regulasi, tetapi juga pada penguatan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan partisipasi publik. Tanpa komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tersebut, omnibus law berisiko menjadi alat yang justru merusak agenda reformasi hukum yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

Penutup

Omnibus law adalah metode legislasi yang memiliki potensi besar untuk memperbaiki tumpang tindih regulasi di Indonesia. Namun, penerapan metode ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Reformasi hukum tidak boleh hanya menjadi proyek pemerintah yang mengejar efisiensi, tetapi juga harus berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.Indonesia, dengan segala tantangan hukumnya, masih membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk benar-benar siap menghadapi reformasi hukum yang diusung oleh omnibus law. Sebelum itu tercapai, perlu ada evaluasi mendalam terhadap dampak sosial, ekonomi, dan politik dari setiap undang-undang yang dihasilkan melalui metode ini, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap dijaga dalam setiap proses legislasi.Jika pemerintah dan parlemen tidak berhati-hati, omnibus law dapat menjadi pedang bermata dua, di satu sisi mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain mengabaikan keadilan sosial dan supremasi hukum yang seharusnya menjadi inti dari reformasi hukum di Indonesia. (Penulis adalah Mahasiswa Magister Hukum Univesritas Jambi)