PGRI Minta Presiden Buat UU Perlindungan Guru Pasca Kasus Supriyani

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Senin , 25 Nov 2024 - 21:06

Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara Halim Momo (tengah)--

KENDARI, JAMBIEKSPRES.CO– Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera merumuskan Undang-Undang Perlindungan Guru.

Permintaan ini muncul setelah kasus dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yang sempat terjerat masalah hukum.

Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, menyatakan bahwa kasus Supriyani harus menjadi momentum untuk membahas perlindungan bagi guru.

“Kita berharap dengan adanya dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani, Pemerintah Prabowo melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa bersama-sama mendiskusikan dan merumuskan Undang-Undang Perlindungan Guru,” ujarnya saat ditemui di Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.

Halim juga menekankan pentingnya untuk merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA).

Menurutnya, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut membuat guru di Indonesia merasa terikat dan terkendala dalam menjalankan tugas mendidik anak-anak.

Hal ini, menurut PGRI, berdampak pada kebebasan guru dalam memberikan pendidikan yang optimal kepada generasi penerus bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Halim mengungkapkan apresiasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang membebaskan Supriyani dari dakwaan pidana.

Menurutnya, vonis bebas ini merupakan bentuk keadilan yang diharapkan oleh para pendidik.

“Kami sangat menghargai keputusan majelis hakim yang membebaskan Supriyani. Putusan ini menunjukkan bahwa guru harus mendapat perlindungan hukum yang adil,” kata Halim.

pgri minta presiden buat uu perlindungan guru pasca kasus supriyani                            kendari, jambiekspres.co– persatuan guru republik indonesia (pgri) provinsi sulawesi tenggara (sultra) mendesak pemerintahan presiden prabowo untuk segera merumuskan undang-undang perlindungan guru.
permintaan ini muncul setelah kasus dugaan kriminalisasi terhadap supriyani, seorang guru honorer di sdn 4 baito, kabupaten konawe selatan (konsel), yang sempat terjerat masalah hukum.
ketua pgri provinsi sulawesi tenggara, abdul halim momo, menyatakan bahwa kasus supriyani harus menjadi momentum untuk membahas perlindungan bagi guru.
“kita berharap dengan adanya dugaan kriminalisasi terhadap supriyani, pemerintah prabowo melalui menteri pendidikan dasar dan menengah serta dewan perwakilan rakyat (dpr) bisa bersama-sama mendiskusikan dan merumuskan undang-undang perlindungan guru,” ujarnya saat ditemui di andoolo, kabupaten konawe selatan.
baca juga:bupati bungp mashuri pimpin upacara hgn dan hut pgri ke-79
baca juga:pgri usul ruu perlindungan guru juga akan lindungi anak didik
halim juga menekankan pentingnya untuk merevisi undang-undang perlindungan anak (uu pa).
menurutnya, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut membuat guru di indonesia merasa terikat dan terkendala dalam menjalankan tugas mendidik anak-anak.
hal ini, menurut pgri, berdampak pada kebebasan guru dalam memberikan pendidikan yang optimal kepada generasi penerus bangsa.
dalam kesempatan yang sama, halim mengungkapkan apresiasi terhadap putusan majelis hakim pengadilan negeri andoolo yang membebaskan supriyani dari dakwaan pidana.
menurutnya, vonis bebas ini merupakan bentuk keadilan yang diharapkan oleh para pendidik.
baca juga:dosen unaja laksanakan program kesadaran gizi dan kesehatan mental remaja di smk 2 pgri jambi
baca juga:pgri buat ultimatum agar pemerintahan baru jangan mudah ganti kurikulum
“kami sangat menghargai keputusan majelis hakim yang membebaskan supriyani. putusan ini menunjukkan bahwa guru harus mendapat perlindungan hukum yang adil,” kata halim.
lebih lanjut, halim menekankan bahwa tujuan utama dari upaya pgri bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, tetapi untuk memastikan bahwa kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi seluruh pihak.
"kita tidak sedang mencari orang yang bersalah atau benar. yang terpenting adalah kita bisa mengambil hikmah dan memastikan ke depan ada perlindungan bagi guru agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan tidak merasa terancam," tambahnya.
kasus ini bermula ketika supriyani, seorang guru honorer di sdn 4 baito, kabupaten konawe selatan, dilaporkan dengan tuduhan pidana yang kemudian disidangkan di pengadilan negeri andoolo.
namun, dalam putusannya, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan supriyani dari segala dakwaan.
baca juga:pgri ingatkan perubahan kurikulum harus dikaji mendalam
baca juga:peringatan hgn dan hut pgri ke-78 di man 2 meriah
anggota majelis hakim, vivi fatmawaty ali, membacakan amar putusan yang menyatakan bahwa supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
vivi mengatakan, "oleh karena terdakwa dibebaskan, maka hak-haknya harus dipulihkan," ujar vivi saat membacakan putusan.
halim menyatakan bahwa guru memegang peran penting dalam peradaban sebuah negara, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan perlindungan hukum yang memadai.
kasus supriyani, meskipun sudah berakhir dengan keputusan bebas, telah menjadi pengingat penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap profesi guru.
dengan adanya kasus ini, pgri berharap akan ada perubahan signifikan dalam regulasi yang mengatur perlindungan bagi para pendidik di indonesia, terutama yang terkait dengan potensi kriminalisasi yang dapat menimpa mereka dalam menjalankan tugas mulia mereka. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Ekspres 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan