Mendagri Sebut Inflasi November 2024 Terendah Sejak Kemerdekaan

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Selasa , 03 Dec 2024 - 21:05

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung--

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat November 2024, beberapa komoditas yang perlu diawasi meliputi bawang merah, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Lonjakan harga ini perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan selama periode liburan.

Rakor ini turut dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yusra Egayanti.

Selain itu, Rakor juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau perwakilannya serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). (*)

mendagri sebut inflasi november 2024 terendah sejak kemerdekaan                            jakarta, jambiekspres.co- menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian mengungkapkan bahwa inflasi indonesia pada november 2024 tercatat sebesar 1,55 persen secara year on year (yoy), yang merupakan angka terendah sejak indonesia merdeka.
pernyataan tersebut disampaikan tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan di gedung sasana bhakti praja (sbp), kantor pusat kementerian dalam negeri, jakarta, pada selasa (3/12).
dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan surat edaran bersama tentang penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia.
baca juga:emas menguat, didorong inflasi dan gejolak geopolitik
baca juga:tekan inflasi, pjs. bupati tanjabbar tekankan pentingnya kolaborasi
tito menjelaskan bahwa pemerintah memiliki target inflasi yang berada pada kisaran antara 1,5 persen hingga 3,5 persen, yang dinilai dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen.
menurutnya, apabila inflasi berada di bawah 1,5 persen, hal tersebut bisa menghambat para produsen, seperti nelayan dan petani, dalam menutupi biaya produksi mereka.
sementara itu, inflasi yang terlalu tinggi, di atas 3,5 persen, akan berdampak negatif pada masyarakat, terutama bagi kalangan miskin yang sangat bergantung pada harga kebutuhan pokok.
namun, meskipun inflasi nasional secara keseluruhan terbilang rendah, tito menyebutkan bahwa kondisi inflasi di berbagai daerah di indonesia masih bervariasi.
ada 10 daerah yang mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
beberapa provinsi yang mengalami inflasi tinggi antara lain papua tengah, papua pegunungan, papua barat, dan maluku utara.
di tingkat kabupaten, beberapa daerah seperti nabire, mimika, dan jayawijaya tercatat mengalami inflasi yang lebih tinggi.
sedangkan di tingkat kota, pematang siantar, denpasar, dan ambon juga tercatat melampaui rata-rata nasional.
tito juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap sejumlah komoditas yang mengalami lonjakan harga, terutama menjelang perayaan natal dan tahun baru.
berdasarkan data indeks perkembangan harga (iph) pada pekan keempat november 2024, beberapa komoditas yang perlu diawasi meliputi bawang merah, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
lonjakan harga ini perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan selama periode liburan.
rakor ini turut dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya deputi bidang statistik distribusi dan jasa badan pusat statistik (bps), pudji ismartini, deputi iii bidang perekonomian kantor staf presiden (ksp), edy priyono, serta direktur perumusan standar keamanan dan mutu pangan badan pangan nasional (bapanas), yusra egayanti.
selain itu, rakor juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau perwakilannya serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). (*)