TKPK Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Jambi menggelar evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Tahun 2024, yang dilaksanakan, Rabu (11/12/2024). 

Mulyadi Yatub, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, menegaskan bahwa kemiskinan adalah tantangan yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga dunia. 

Kata Mulyadi, penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut dampak sosial dan kesehatan jangka panjang yang dapat merugikan generasi mendatang. Oleh karena itu, upaya mengatasi kemiskinan harus menjadi prioritas yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Salah satu acuan utama dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya kerjasama yang terencana, sistematis, dan sinergis antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. 

BACA JUGA:Pemkab Muaro Jambi Luncurkan Program ISKREM untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

BACA JUGA:Sekda Pimpin Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan di Muaro Jambi

"Program-program penanggulangan kemiskinan perlu mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha mikro dan kecil yang dapat mendorong ekonomi lokal," katanya. 

Kota Jambi, sebagai ibu kota provinsi Jambi dan pusat transportasi utama yang menghubungkan wilayah Sumatera, memiliki potensi besar untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi. Namun, laju pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, khususnya dengan adanya arus migrasi penduduk dari luar daerah yang umumnya memiliki keterampilan rendah. Mulyadi menegaskan bahwa fenomena ini perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut bagi kota.

Meskipun Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, Mulyadi mengungkapkan pentingnya evaluasi mendalam untuk memastikan program-program tersebut berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. 

"Kami harus memverifikasi apakah program yang sudah dijalankan benar-benar berdampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Jambi," katanya.

Evaluasi yang dilakukan juga menjadi momen penting untuk mengidentifikasi tantangan yang masih ada dan mencari solusi yang lebih efektif. "Kami berharap melalui diskusi terbuka ini, langkah-langkah strategis dapat disusun bersama untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan," tambah Mulyadi.

Menurutnya, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan hanya dapat tercapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. "Setiap kebijakan dan program harus benar-benar memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat kurang mampu, bukan sekadar data dan angka," pungkasnya. (*)