DIPA APBN untuk Jambi 2025 Turun Jadi Rp 21,8 T

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Senin , 16 Dec 2024 - 21:05

Gubernur Jambi Al Haris --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Kementerian Keuangan RI melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi menyerahkan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 lingkup Provinsi Jambi.

Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah menyerahkan DIPA dan TKD kepada perwakilqn Satker serta Bupati dan Walikota.

Pada penyerahan di rumah dinas Gubernur Jambi Senin (16/12) terjadi total penurunan untuk DIPA Provinsi Jambi tahun 2025 ini.

Terlihat dari tahun 2024 lalu belanja negara Jambi Rp24 Triliun turun menjadi Rp21, 84 Triliun di DIPA 2025.

Hal itu terjadi lantaran telah selesainya pekerjaan tol di Jambi dan rampungnya Museum Candi Muaro Jambi pada tahun 2024, sehingga tak dianggarkan lagi pada 2025.

"Tahun 2024 Jambi itu mendapat (DIPA) Rp24 Triliun menurun menjadi Rp21,84 Triliun. Karena yang tadinya di Jambi ada jalan tol dan Pembangunan Museum Candi Muaro Jambi sudah selesai," sebut Al Haris.

Meski DIPA turun namun khusus untuk Transfer ke Daerah pada 12 Pemerintah Daerah di Jambi mengalami peningkatan.

"Oleh karena itu kita dibawah harus memaksimalkan dengan menggunakan belanja yang urgensi pada tugas pokok. Serta ada komponen yang turun karena mengikuti arah fokus nasional seperti untuk program makan bergizi gratis dan kemandirian pangan," jelas Haris.

Lebih lanjut, setelah diserahkan DIPA menjadi tugas instansi vertikal dan Pemda (Bupati/Walikota) untuk menjabarkan instrumen dan postur APBN 2025.

"Saya pesankan gunakan APBD sebijak mungkin hindari hal yang menyimpang apalagi korupsi yang menimbulkan kerugian negara dan tak bermanfaat untuk masyarakat," terangnya.

Al Haris menegaskan, dari pesan Presiden RI Prabowo agar Pemda menghindari kegiatan yang sifatnya tak urgensi, seperti workshop, seminar dan perjalanan dinas keluar daerah yang tak penting. Dan komponen belanja harus maksimal untuk masyarakat.

"Karena saat ini kita sudah bisa berkomunikasi dengan teknologi (daring) sekarang ini, jadi jika konsultasi itu bisa berhari-hari maka dengan daring agar ada penghematan belanja daerah," jelasnya.

dipa apbn untuk jambi 2025 turun jadi rp 21,8 t                            jambi, jambiekspres.co - kementerian keuangan ri melalui kanwil direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi jambi menyerahkan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) dan buku alokasi transfer ke daerah (tkd) 2025 lingkup provinsi jambi.
gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah menyerahkan dipa dan tkd kepada perwakilqn satker serta bupati dan walikota.
pada penyerahan di rumah dinas gubernur jambi senin (16/12) terjadi total penurunan untuk dipa provinsi jambi tahun 2025 ini.
terlihat dari tahun 2024 lalu belanja negara jambi rp24 triliun turun menjadi rp21, 84 triliun di dipa 2025. 
hal itu terjadi lantaran telah selesainya pekerjaan tol di jambi dan rampungnya museum candi muaro jambi pada tahun 2024, sehingga tak dianggarkan lagi pada 2025.
"tahun 2024 jambi itu mendapat (dipa) rp24 triliun menurun menjadi rp21,84 triliun. karena yang tadinya di jambi ada jalan tol dan pembangunan museum candi muaro jambi sudah selesai," sebut al haris. 
baca juga:perkirakan 100 ribu kendaraan lintasi tol baleno 3
baca juga:pj bupati dampingi wamen pppa kunjungi candi muaro jambi
meski dipa turun namun khusus untuk transfer ke daerah pada 12 pemerintah daerah di jambi mengalami peningkatan. 
 "oleh karena itu kita dibawah harus memaksimalkan dengan menggunakan belanja yang urgensi pada tugas pokok. serta ada komponen yang turun karena mengikuti arah fokus nasional seperti untuk program makan bergizi gratis dan kemandirian pangan," jelas haris.
lebih lanjut, setelah diserahkan dipa menjadi tugas instansi vertikal dan pemda (bupati/walikota) untuk menjabarkan instrumen dan postur apbn 2025. 
"saya pesankan gunakan apbd sebijak mungkin hindari hal yang menyimpang apalagi korupsi yang menimbulkan kerugian negara dan tak bermanfaat untuk masyarakat," terangnya. 
al haris menegaskan, dari pesan presiden ri prabowo agar pemda menghindari kegiatan yang sifatnya tak urgensi, seperti workshop, seminar dan perjalanan dinas keluar daerah yang tak penting. dan komponen belanja harus maksimal untuk masyarakat.
"karena saat ini kita sudah bisa berkomunikasi dengan teknologi (daring) sekarang ini, jadi jika konsultasi itu bisa berhari-hari maka dengan daring agar ada penghematan belanja daerah," jelasnya.
dalam penyerahan dipa itu, jambi total mendapatkan rp21,84 triliun untuk 2025 mendatang. dengan rincian belanja pemerintah pusat atau instansi vertikal di jambi terdapat 409 satuan kerja (satker) mendapatkan rp6,20 triliun pada 2025 atau turun dari rp9 triliun di 2024.
sedangkan untuk transfer ke daerah (tkd) kepada 12 pemda di jambi naik dari tahun 2024. yakni pada 2025 senilai rp 15,64 triliun atau naik 5 persen dari 2024 rp14,87 triliun.
meski tkd jambi naik namun terdapat 4 komponen yang menurun dari perbandingan 2024 ke 2025. seperti insentif fiskal dari rp127,97 miliar turun menjadi rp59,46 m. lalu hibah daerah turun dari rp29,02 m menjadi rp14,05 m. 
penurunan juga terjadi pada dak fisik rp932,23 m menjadi rp710,10 m. serta penurunan pada komponen dana desa rp1,22 t menjadi rp1,19 t.
sebaliknya, terjadi kenaikan pada 3 komponen tkd. yakni dana bagi hasil (dbh) dari tahun 2024 senilai rp2,28 triliun naik menjadi rp2,98 t. peningkatan juga terlihat pada dana alokasi umum (dau) senilai rp8,33 t menjadi rp8,48 t. serta pada komponen dak non fisik naik dari rp1,96 t menjadi rp2,20 t.
kepala kanwil djpb provinsi jambi, burhani menyampaikan penurunan dipa 2025 terjadi pada belanja kementerian/lembaga. yakni dari rp9 triliun menjadi rp6 triliun, karena selesainya pekerjaan tol dan museum candi muaro jambi. 
sementara belanja tranfer ke daerah (tkd) meningkat dari rp14 t menjadi rp15 t. karena ada peningkatan dbh, dau dan dak non fisik.
"ini sesuatu yang patut kita syukuri karena walau total dipa apbn turun tetapi tkd (12 pemda) meningkat," sebut burhani.
dikatakan burhani, dengan diserahkan penyerahan dipa secara digital ini maka dipa sudah bisa dilaksanakan oleh satker kementerian, lembaga.
kita mengenal ada istilah lelang pra-dipa, dan pada desember sudah bisa dilakukan meski kontraknya tetap terhitung 1 januari 2025. bisa dilakukan lelang saat ini karena anggarannya sudah tersedia," jelas burhani. 
untuk kementerian dan lembaga vertikal di jambi anggaran itu terdistribusi seperti untuk kementerian agama rp1,371 triliun. polri rp1,132 triliun. kementerian pekerjaan umum rp872,02 miliar. kementerian dikti, sains, teknologi senilai rp451,15 miliar. kementerian pertahanan rp438,67 miliar, dan kementerian lembaga lainnya.
kemudian untuk tkd senilai rp15 triliun sudah masuk ke dalam apbd baik dari sisi pendapatan apbd di 12 pemda provinsi jambi. 
"jadi sumber pendapatan pemda dan sudah bisa dibelanjakan untuk membayar gaji di tahun 2025 ini," kata burhani. 
sementara itu, ketua dprd provinsi jambi hafiz fattah berharap anggaran yang dialokasikan untuk jambi  digunakan sebaik mungkin sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
ia juga mengakui banyak terjadi penurunan anggaran, seperti, insentif fiskal,  dari rp127 miliar tahun 2024 menjadi rp59 miliar tahun 2025. hibah daerah dari rp29 miliar menjadi rp14 miliar. dak fisik dari rp932 miliar menjadi rp718 miliar.
"banyak terjadi penurunan, ini adalah tantangan bagi kita semua, untuk memaksimalkan dana yang ada hari ini. bagaimana kegiatan-kegiatan tetap berjalan, misi besarnya tetap tercapai," harap hafiz fattah.
hafiz optimis pemprov jambi dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah diniatkan presiden, seperti, swasembada pangan dan makan siang gratis. 
"optimis bisa swasembada pangan tahun 2028," ujarnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan