Honorer Sarolangun Minta Diakomodir Kategori R3

Pj Bupati Sarolangun (Tengah), saat berdialog dengan perwakilan honorer Pemkab Sarolangun.--
SAROLANGUN, JAMBIEKSPRES.CO–Sejumlah honorer kategori R3 yang bekerja di lingkungan Pemkab Sarolangun mendatangi kantor Pemkab Sarolangun untuk melakukan audensi dan meminta agar Pemkab Sarolangun memperjuangkan honorer kategori R3 yang tidak lulus PPPK pada gelombang pertama untuk diakomodir, Kamis (30/01/2025).
Muspida, salah satu perwakilan honorer, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk menemui Pj Bupati Sarolangun dan meminta Pemkab Sarolangun agar mengakomodir honorer R3 yang tidak lulus seleksi PPPK tahap pertama agar bisa diangkat menjadi PPPK.
“Kami datang dari perwakilan setiap kecamatan untuk meminta Pemkab Sarolangun mengakomodir sebanyak 590 honorer yang tidak lulus pada seleksi PPPK tahap pertama untuk diangkat menjadi PPPK,” ujar Muspida.
BACA JUGA:Honorer Database BKN di Kerinci Minta Gaji Sesuai UMP
BACA JUGA:Honorer DPRD Tanjabbar Gelar Doa Bersama Terkait Penghapusan Tenaga Honorer
Dia menambahkan bahwa pihaknya bukan menentang kebijakan pemerintah terkait pengangkatan honorer yang belum lulus PPPK menjadi pekerja paruh waktu.
Namun, mereka berharap agar honorer kategori R3 bisa disamakan dengan PPPK lainnya.
“Kami bukan tidak setuju, tapi kami meminta agar honorer kategori R3 ini disamakan dengan PPPK lainnya,” harap Muspida.
Sementara itu, Pj Bupati Sarolangun, Bahri, yang dikonfirmasi terkait hal ini menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan audensi dengan perwakilan honorer dan akan mengajukan permintaan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kebijakannya bukan di tangan kami, tentu harus diusulkan terlebih dahulu ke BKN. Kami sudah bertanya apakah proses untuk honorer yang tidak lulus bisa diangkat sebagai pekerja paruh waktu, dan mereka meminta agar hal ini diteruskan,” kata Pj Bahri.
Pj Bahri menambahkan, pihaknya akan terus memproses pengusulan ASN paruh waktu, sambil juga mengajukan kembali kepada BKN agar honorer kategori R3 bisa diangkat dengan status yang sama seperti PPPK lainnya, yang lulus seleksi pada tahap pertama.
BACA JUGA:Honorer R2-R3 Akan Mengadu ke Bupati Bungo Minta Kepastian Nasib
BACA JUGA:Honorer Sungai Penuh dan Bungo Datangi DPRD, Minta Diangkat Jadi PPPK
“Kami akan mengusulkan karena kewenangannya bukan di kami, tetapi di BKN. Namun, untuk pengusulan ASN paruh waktu, prosesnya tetap berjalan,” pungkasnya. (*)