Relokasi Anggaran Pemkab Sarolangun 2025, Tunggu PMK

Penjabat Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, S.STP, M.Si--
SAROLANGUN, JAMBIEKSPRES.CO –Pemerintah Kabupaten Sarolangun menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 2025 serta Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada 11 Desember 2024, mengenai efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam Surat Edaran tersebut, disebutkan bahwa para gubernur, wali kota, dan bupati diminta untuk melakukan efisiensi belanja serta mencadangkan sebagian dana transfer ke daerah untuk infrastruktur.
Dana tersebut diperkirakan berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan dana tambahan infrastruktur.
BACA JUGA:Sarolangun Masih Tunggu Aturan Terkait Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran
BACA JUGA:Sisa Tunda Bayar Anggaran Pemerintah Pusat ke Pemprov Jambi Tahun 2024 Tunggu Kepmenkeu
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk memprioritaskan pengelolaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan, serta menunda pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah yang dicadangkan, hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diterbitkan.
Terkait hal ini, Penjabat Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, S.STP, M.Si, saat dimintai tanggapan, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun saat ini masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur besaran anggaran yang harus dicadangkan.
"Persentase cadangan anggaran ini belum kami ketahui, tapi setelah dicadangkan, kami akan mempertimbangkan belanja pegawai, belanja operasional, serta belanja untuk jasa honorer PPPK agar pelayanan tidak terganggu, termasuk pembayaran pinjaman," kata Bahri.
"Uang yang telah dicadangkan akan disimpan menunggu petunjuk lebih lanjut, termasuk besarannya yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan," tambahnya.
Bahri menjelaskan, dana yang dicadangkan dapat direalokasi atau diubah program kegiatannya sesuai dengan prioritas yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menunda proses pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya berasal dari dana yang dicadangkan tersebut, karena akan dilakukan refocusing program kegiatan.
Terkait Instruksi Presiden, Bahri juga mengungkapkan bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, diminta untuk melakukan efisiensi APBD.
"Untuk Sarolangun, dana transfer lebih kurang 1,2 triliun, sedangkan total APBD kita 1,4 triliun. Kami akan menindaklanjuti Instruksi Presiden ini," ujarnya.
Salah satu langkah efisiensi yang harus dilakukan, lanjut Bahri, adalah pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.