Tata Kelola Guru Perlu Dibenah

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Minggu , 10 Dec 2023 - 21:20

SEMARANG-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan bahwa tata kelola guru harus dibenahi seiring dengan otonomi daerah guna meningkatkan kualitas pendidikan secara optimal.

"Terkait pengelolaan guru, semua mengetahui bahwa pembagian kewenangan provinsi dan kabupaten/kota belum lancar," kata Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi di Semarang, Jawa Tengah, pada Puncak Peringatan HUT Ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tingkat Jawa Tengah 2023, Sabtu.

Menurut dia, desentralisasi pendidikan seiring dengan era otonomi daerah perlu dibenahi, misalnya terkait kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait pendidikan.

"Bagi PGRI seharusnya semua kewenangan, mulai provinsi, kabupaten/kota, dan pusat, memiliki tanggung jawab yang tidak dipotong. Misalnya, kabupaten/kota hanya boleh SD dan SMP," katanya.

Padahal, kata di, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat juga ada di wilayah kabupaten/kota, sementara kewenangan pengelolaannya berada di bawah naungan pemerintah provinsi.

"Harusnya setiap daerah mempunyai kewenangan mengelola semua. Bagaimana membaginya, mungkin pada status PNS-nya. Tetapi kalau peningkatan mutu harus menjadi kewenangan semua," katanya.

Belum lagi, kata dia, menyangkut persoalan kesejahteraan, seperti tunjangan profesi yang di wilayah dan tingkatan tertentu sudah dibayar, sementara yang lain belum dibayarkan.

"Kami ingin agar tata kelola guru diperbaiki dengan prinsip keterbukaan, efektivitas, efisiensi, dan prinsip memanfaatkan potensi sebesar-besarnya bagi semua," kata Unifah.

Di sisi lain, diakuinya, perbaikan tata kelola tidak begitu mudah dilakukan karena menyangkut perundang-undangan yang sudah sedemikian rigid membagi kewenangan masing-masing.

"Saya melihat, misalnya (sekolah) agama di Kementerian Agama, perguruan tinggi di pusat. Ini yang harus dievaluasi. Bagi kami, semua komponen pemerintah harus bertanggung jawab pada pendidikan," katanya.

Sementara itu Ketua PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi mengakui bahwa pengelolaan guru seiring dengan sistem otonomi daerah memang belum terlaksana dengan baik antardaerah satu dengan lainnya.

"Bagaimana antara daerah satu dengan lainnya, hubungan daerah dengan pusat. Contoh kebijakan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diterjemahkan kabupaten/kota dengan berbeda-beda," katanya.

Bagaimana mungkin, kata dia, kebijakan nasional diimplementasikan daerah secara berbeda-beda bisa berjalan optimal, padahal pemerintah daerah (pemda) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Jangan Ragukan Netralitas PGRI

tata kelola guru perlu dibenah                            semarang-persatuan guru republik indonesia (pgri) menyampaikan bahwa tata kelola guru harus dibenahi seiring dengan otonomi daerah guna meningkatkan kualitas pendidikan secara optimal.
"terkait pengelolaan guru, semua mengetahui bahwa pembagian kewenangan provinsi dan kabupaten/kota belum lancar," kata ketua umum pb pgri prof unifah rosyidi di semarang, jawa tengah, pada puncak peringatan hut ke-78 pgri dan hari guru nasional (hgn) tingkat jawa tengah 2023, sabtu. 
menurut dia, desentralisasi pendidikan seiring dengan era otonomi daerah perlu dibenahi, misalnya terkait kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait pendidikan.
"bagi pgri seharusnya semua kewenangan, mulai provinsi, kabupaten/kota, dan pusat, memiliki tanggung jawab yang tidak dipotong. misalnya, kabupaten/kota hanya boleh sd dan smp," katanya.
padahal, kata di, sekolah menengah atas (sma) sederajat juga ada di wilayah kabupaten/kota, sementara kewenangan pengelolaannya berada di bawah naungan pemerintah provinsi.
"harusnya setiap daerah mempunyai kewenangan mengelola semua. bagaimana membaginya, mungkin pada status pns-nya. tetapi kalau peningkatan mutu harus menjadi kewenangan semua," katanya.
belum lagi, kata dia, menyangkut persoalan kesejahteraan, seperti tunjangan profesi yang di wilayah dan tingkatan tertentu sudah dibayar, sementara yang lain belum dibayarkan.
"kami ingin agar tata kelola guru diperbaiki dengan prinsip keterbukaan, efektivitas, efisiensi, dan prinsip memanfaatkan potensi sebesar-besarnya bagi semua," kata unifah.
di sisi lain, diakuinya, perbaikan tata kelola tidak begitu mudah dilakukan karena menyangkut perundang-undangan yang sudah sedemikian rigid membagi kewenangan masing-masing.
"saya melihat, misalnya (sekolah) agama di kementerian agama, perguruan tinggi di pusat. ini yang harus dievaluasi. bagi kami, semua komponen pemerintah harus bertanggung jawab pada pendidikan," katanya.
sementara itu ketua pgri jawa tengah dr muhdi mengakui bahwa pengelolaan guru seiring dengan sistem otonomi daerah memang belum terlaksana dengan baik antardaerah satu dengan lainnya.
"bagaimana antara daerah satu dengan lainnya, hubungan daerah dengan pusat. contoh kebijakan pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) diterjemahkan kabupaten/kota dengan berbeda-beda," katanya.
bagaimana mungkin, kata dia, kebijakan nasional diimplementasikan daerah secara berbeda-beda bisa berjalan optimal, padahal pemerintah daerah (pemda) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.
jangan ragukan netralitas pgri
ketua umum pengurus besar (pb) persatuan guru republik indonesia (pgri) prof unifah rosyidi juga menegaskan bahwa netralitas pgri dalam politik praktis menjelang pesta demokrasi tidak perlu diragukan.
"pgri, insya allah netral dan independen. jangan tanya itu (netralitas) karena ada dalam ad/art (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) kami," katanya, di semarang, sabtu.
hal tersebut disampaikan saat puncak peringatan hut ke-78 pgri dan hari guru nasional (hgn) tingkat jawa tengah 2023 yang berlangsung di universitas pgri semarang (upgris).
di dalam ad/art pgri, kata dia, disebutkan bahwa pgri bersikap independen, unitaristik, dan nonpartisan sehingga menegaskan netralitas pgri yang tidak berafiliasi pada satu kelompok politik tertentu.
"jadi dalam ad/adrt kami disebut independen, kemudian unitaristik. unitaristik ini bahasa lalu, sekarang inklusif. lalu, satu lagi nonpartisan. kami tidak berafiliasi pada satu kelompok tertentu," katanya.
namun, diakuinya bahwa ada anggota pgri yang maju ke kancah perpolitikan, baik dewan perwakilan rakyat (dpr), dprd provinsi, dprd kabupaten/kota, atau dewan perwakilan daerah (dpd) ri.
menurut dia, anggota pgri memang diperbolehkan maju ke kancah perpolitikan, tetapi sebagai pribadi, dan ketika nantinya sudah terpilih harus mundur dari kepengurusan pgri.
"kalau itu (anggota pgri 'nyalon') memang kami beri kesempatan, silakan maju. karena itu karier, sama seperti yang lain mau berkarier di birokrasi, atau kayak sama hanya akademisi dan pergerakan," katanya.
ia mengingatkan bahwa setiap anggota pgri yang maju dalam kancah pemilu 2024 membawa dirinya secara pribadi, dan bukan membawa nama organisasi sehingga tidak perlu dipersoalkan.
"kalau (membawa) organisasi sudah tertulis dalam ad/art pgri. jadi, jangan pernah ragukan netralitas pgri," kata guru besar manajemen pendidikan di universitas negeri jakarta (unj) itu. (ant)